Perkuat Pemahaman Perlindungan Data, ELSAM Gelar Lokakarya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Tenaga Ahli DPR  

ELSAM-Jakarta. Pada 10 Desember 2019 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengadakan lokakarya perlindungan data pribadi untuk para Tenaga Ahli Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Atlet Century, Jakarta ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman konsep, materi dan struktur dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang disiapkan pemerintah.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI memang telah mengupayakan agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi undang-undang. Namun, hingga akhir masa legislasi 2014-2019 undang-undang yang diharapkan itu tidak kunjung hadir.

Pemerintah kembali merencanakan penyusunan rancangan undang-undang dengan nama “Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi” dan tengah mengupayakan agar RUU PDP dapat dibahas pada masa-masa awal periode legislasi tahun 2020-2024.

Keadaan ini menjadi mendesak mengingat keamanan data pribadi warga semakin rentan seiring semakin seringnya instansi publik melakukan pertukaran data pribadi tanpa dilengkapi dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang memadai.

“Pengguna internet di Indonesia terus meningkat sehingga bisa jadi pangsa pasar besar. Semua penyedia media sosial berlomba masuk Indonesia. Data telah menjadi industri, tetapi kami menolak konsep data is new oil. Karena data tidak dapat disamakan dengan minyak,” jelas Wahyudi Djafar.

Menurut Wahyudi, beberapa komponen dalam RUU Pelindungan Data Pribadi masih memiliki permasalahan. Salah satunya mengenai pasal ‘Pengecualian Penerapan Pelindungan Data Pribadi.’ Pasalnya, apabila ada satu atau dua kementerian yang dikecualikan, maka kementerian lainnya akan meminta pengecualian juga.

Selain itu, kebutuhan pengawas independen juga belum diakomodir dalam RUU Pelindungan Data Pribadi terakhir. Padahal permasalahan tumpang tindih regulasi dan kewenangan lembaga menjadi isu cukup besar dalam pelindungan data pribadi di Indonesia.

Di berbagai belahan dunia, berbagai undang-undang perlindungan data mulai disahkan di mana salah satunya yaitu European Union General Data Protection Regulation (GDPR) menjadi rujukan bagi lahirnya sejumlah undang-undang perlindungan data.

Hingga kini, sudah ada 100 negara yang memiliki undang-undang perlindungan data termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang menjadi negara-negara pertama di kawasan ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data.

Menurut Sih Yuliana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Indonesia bisa mengadopsi beberapa poin dari GDPR mengingat internet sudah tidak mengenal batas negara.

“EU GDPR dapat dijadikan pelajaran karena cukup komprehensif dan implementatif karena dapat berlaku secara langsung dalam hal-hal tertentu, termasuk di Indonesia. Selain itu, GDPR juga mengatur transfer data secara lintas batas,” tambah Yuli selaku salah satu pemantik diskusi.

Selain Wahyudi Djafar dan Sih Yuliana, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hendri Sasmitha juga hadir menjadi salah satu pembicara. Dalam paparannya, Hendri menyebutkan kepastian pemerintah untuk segera menyerahkan RUU Pelindungan Data Pribadi ke DPR.

“Dalam beberapa pertemuan terakhir dengan instansi pemerintah sudah tidak ada masalah,” jelas Hendri.

Adapun tanggapan dari perwakilan tenaga ahli sangat beragam. Menurut Yuda, Tenaga Ahli dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan, pelindungan data pribadi sangat menarik karena ada aspek ekonomi yang sangat besar.

Blandina Lintang Setianti