Perkuat Advokasi Pelindungan Data Pribadi, ELSAM Gelar Pelatihan bersama Jaringan Masyarakat Sipil

ELSAM, Jakarta—ELSAM bekerja sama dengan Forum Asia mengadakan pelatihan pelindungan data pribadi (PDP) untuk jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari berbagai daerah. Pelatihan digelar selama tiga hari dari tanggal 27 hingga 30 September 2021 lalu.

Pelatihan diikuti perwakilan OMS dari berbagai daerah seperti KontraS Aceh, Gemawan, Celebes Bergerak, SAPDA, BAKUMSU, Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS) dan LBH Pekanbaru.

Selain itu, peserta juga berasal dari Arus Pelangi, WALHI Sulawesi Selatan, AJI Bandar Lampung, LBH Surabaya, LBH APIK Jakarta, LBH Padang, KIPRa Papua, LBH Bandung, Yayasan Victory Plus Yogyakarta, dan LBH Makassar.

Program Officer pelatihan, Shevierra Danmadiyah, mengatakan pelatihan PDP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai isu pelindungan data pribadi. Selain itu, pelatihan menurutnya juga bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan pembahasan RUU PDP dan cara mengadvokasinya. “Kebijakan pelindungan data pribadi punya dampak secara nasional sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih luas mengenai isu ini,” ujar Shevie.

Selama pelatihan peserta dikenalkan dengan berbagai materi terkait pelindungan data pribadi, seperti hubungan antara hak atas privasi dan pelindungan data pribadi, hukum pelindungan data pribadi, serta subjek data dan hak-haknya.

Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan materi mengenai advokasi kasus pelanggaran PDP dan kebijakan RUU PDP.

Manajer Advokasi ELSAM, Muhammad Busyrol Fuad, berharap pelatihan dapat memperluas keterlibatan masyarakat sipil dalam advokasi isu PDP.

“Tentunya pelatihan ini perlu mengarah pada advokasi yang lebih luas terhadap RUU PDP. Keterlibatan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum yang transparan dan adil,” katanya.

Fuad menambahkan pelatihan yang mempertemukan beragam kelompok masyarakat sipil juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antarmereka sehingga dapat mendorong advokasi kebijakan lebih optimal.

Parasurama Pamungkas