Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia

Globalisasi telah mendorong sejumlah perubahan dalam organisasi tata kelola (governance) di dunia kontemporer. Teritorialisme sebagai kerangka ruang sosial sangat erat terkait dengan statisme sebagai model regulasi yang kini telah mengalami pergeseran dari statisme dalam tata kelola menuju regulasi dengan cara polisentris. Statisme mengacu pada suatu kondisi tata kelola yang dapat disetarakan dengan operasi pengaturan pemerintah nasional. Dalam keadaan statis semua formulasi, implementasi, pemantauan dan penegakan aturan sosial terjadi secara langsung atau tidak langsung melalui hubungan negara dan antarnegara. Tata kelola statisme, mekanisme pengaturan regional dan global kurang lebih berada di bawah kuasa pemerintah nasional. Seiring dengan percepatan globalisasi dan meningkatnya koneksi suprateritorial, kondisi statisme tidak lagi menandai tata kelola saat ini.

Akhir dari era statisme sama sekali tidak berarti akhir dari negara itu sendiri. Pemerintah nasional tetap menjadi situs regulasi utama dan tidak tergantikan di dunia kontemporer yang kini telah menglobal. Namun, tata kelola sekarang juga melibatkan rezim supranegara, baik regional maupun global yang beroperasi dengan beberapa otonomi dari negara. Selain itu, banyak pemerintah subnegara kabupaten/kota dan provinsi terlibat langsung dengan bidang-bidang di luar negara mereka. Dengan kata lain, tata kelola di dunia yang lebih global pada abad kedua puluh satu telah menjadi sangat berlapis dan lintas sektoral. Pengaturan terjadi di dan melalui interkoneksi antara situs kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional dan global.

Penyebaran tata kelola dalam sejarah kontemporer telah terjadi tidak hanya di berbagai lapisan dan skala hubungan sosial dari lokal ke global, namun juga dengan munculnya berbagai mekanisme pengaturan di ruang privat bersama dengan yang ada di sektor publik. Banyak aturan untuk perusahaan global, keuangan global, komunikasi global, ekologi global, dan masalah global lainnya telah dirancang dan dikelola melalui pengaturan nonpemerintah. Meskipun tata kelola privat ini pada umumnya bergantung pada dukungan, atau setidaknya toleransi, dari badan-badan pemerintah, dalam rangka mempertahankan otonomi substansial dari negara. Istilah tata kelola pada umumnya dipergunakan untuk menggambarkan perubahan dalam proses penatakelolaan dari hierarki ke polarisasi, atau desentralisasi. Penatakelolaan melibatkan transformasi, baik pada ranah politik atau publik dari negara dan ranah privat dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta dalam hubungan antara keduanya.

Pada saat bersamaan korporasi dan jaringan bisnis mendominasi apa yang disebut pasar (market). Bahkan pasar cenderung mendesak pengurangan kontrol negara yang diatur oleh sejumlah besar berbagai jenis aturan. Situasi ini justru memunculkan paradoks dengan pertumbuhan kode etik industri dan perusahaan sektor swasta mengadopsi standar publik untuk dirinya sendiri, meskipun ini umumnya merupakan respons terhadap tekanan dari pelanggan, pekerja dan pemasok mereka, dan kadang-kadang untuk mencegah pengenaan kewajiban hukum. Pengaturan model ini telah menghasilkan moralisasi pasar (moralization of markets) yang didorong oleh praktik-praktik tanggung jawab yang melibatkan teknik tata kelola baru.5

Baca lebih lanjut, klik Unduh