Perkembagan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Bagaimana negara harus bertanggungjawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual di satu sisi, sekaligus memberikan pemulihan terhadap korban. Hal ini juga akan berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, laporan Monitoring ini menyajikan progres pembahasan RUU PKS, termasuk substansi dan ketentuan-ketentuan dalam RUU PKS yang diperkirakan akan mempengaruhi hak asasi manusia Indonesia, khususnya hak-hak perempuan.

Klik Unduh