Perkara Sodong Mesuji: Warga Serahkan 266 Surat Keterangan Hak Milik ke Pengadilan

Selasa, 2 September 2014

Elsam, Kayuagung – Sidang gugatan perusahaan sawit terhadap warga Desa Sungai Sodong di PN Kayuagung kembali digelar dengan agenda pembuktian tertulis dari tergugat. Pada persidangan kali ini, Public Interest Lawyers Network (PILNET), sebagai kuasa hukum 4 warga Desa Sungai Sodong yang digugat PT Sumber Wangi Alam (PT. SWA) menyerahkan 266 Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah sebagai bukti kepemilikan warga atas lahan yang disengketakan.

Surat Keterangan tersebut merupakan keterangan Hak Milik Adat bagi 266 KK, yang secara berkelompok dipimpin H. Syafei Hasan (Haji Jalang). Surat keterangan itu sendiri ditandatangani Camat Mesuji, OKI, Sumatera Selatan pada 1987 dan 1989.

Menurut kuasa hukum warga dari PILNET, yang diwakili Andi Muttaqien, Mualimin Pardi Dahlan dan Judianto Simanjuntak, lahan sengketa seluas 633,2 Ha tersebut merupakan lahan milik warga Desa Sungai Sodong dan PT SWA belum pernah memberikan ganti rugi kepada warga. “Padahal pemetaaan telah dilakukan pihak PT. SWA pada 6 September 1997,” kata PILNET.

PILNET juga menyatakan lahan sengketa yang ingin dijadikan plasma oleh PT SWA tersebut berasal dari 4 kelompok masyarakat dan dimiliki oleh 266 KK. “Sehingga keliru jika pihak perusahaan hanya menggugat empat orang warga saja sebagai tergugat,” tambahnya.

Sebelumnya, PT. SWA menggugat 4 orang warga Desa Sungai Sodong atas penguasaan lahan yang dilakukan warga ke Pengadilan Negeri Kayuagung pada 21 Maret 2014. Dalam gugatannya, PT. SWA menyatakan lahan seluas 633 Ha sebagai bagian dari areal HGU PT. SWA serta menyatakan mengalami kerugian sebesar 12 miliar rupiah akibat penguasaan lahan oleh warga.

Sedangkan menurut warga, lahan seluas 633,2 Ha tersebut merupakan lahan milik warga yang dirampas perusahaan dengan memasukkannya ke dalam areal HGU PT. SWA. Warga juga melakukan gugatan balasan terhadap PT. SWA atas pengambilan lahan tersebut serta menuntut kerugian materiil sebesar 48 miliar atas pengambilan lahan warga sejak 1997 hingga 2001.

Setelah persidangan kali ini, Majelis Hakim akan menggelar sidang pemeriksaan setempat dengan memeriksa objek sengketa serta klaim dari para pihak. Dalam pemeriksaan setempat, yang akan dilakukan 8 September 2014 di Desa Sungai Sodong, juga akan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKI dan Kepolisian Resort (Polres) OKI. (AM)