Perjuangkan Hak Anak, Wali Murid Terus Berjuang Melalui Gugatan PPDB DKI 2020

ELSAM, Jakarta—Sidang dismissal terakhir terkait perkara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 digelar pada Rabu (30/9) lalu. Hadir dalam sidang perwakilan penggugat dari Perkumpulan Wali Murid 8113 beserta dengan kuasa hukum dan kuasa hukum Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Tergugat I dan Kuasa Hukum Gubernur DKI Jakarta selaku Tergugat II.

Sidang dengan agenda pengecekan gugatan final dan kelengkapan surat kuasa itu dipimpin oleh tiga hakim yakni ketua majelis Dr. Umar Dani, SH., MH., hakim anggota Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH dan Enrico Simanjuntak., SH., MH.

Para penggugat yang terdiri dari organisasi wali murid dan individu wali murid ini mengajukan gugatan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dikaitkan dengan Penjelasan Umum Alinea ke 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Tim kuasa hukum wali murid menggugat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan tindakan alternatif untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan PPDB DKI Jakarta mengakibatkan banyak calon peserta didik tidak diterima di sekolah negeri karena sejumlah ketentuan berikut: (a) Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi; (b) Pembatasan usia untuk jalur inklusi; (c) Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK; dan (d) Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk  SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah.

Gugatan juga diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta karena dianggap tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta.

Persidangan perkara PPDB ini akan dilanjutkan pada Rabu, 7 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan dan dakwaan. Mengingat kondisi pandemic Covid-19 maka kegiatan sidang mendatang dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas e-court.

Penulis: Sekar Banjaran Aji