Peristiwa Kebakaran di Kilang Minyak Balongan, Indramayu: Negara dan PT. Pertamina Harus Bertanggung Jawab atas Pemulihan Korban

Siaran Pers ELSAM

Peristiwa Kebakaran di Kilang Minyak Balongan, Indramayu: Negara dan PT. Pertamina Harus Bertanggung Jawab atas Pemulihan Korban

 

Pada hari Senin, 29 Maret 2021 dini hari, peristiwa kebakaran di kilang minyak PT. Pertamina RU VI Balongan, Indramayu menyebabkan sejumlah warga menjadi korban. Total korban sampai saat ini terdata sebanyak 20 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari jumlah tersebut, sejumlah 15 mengalami luka ringan serta lima lainnya luka berat (BBC News, 29/3/21). Selain itu, warga yang tinggal di sekitar area lokasi terpaksa harus mengungsi, sekitar 200-an warga mengungsi di Pendopo Kabupaten Indramayu, 400 orang di Islamic Center Indramayu dan sekitar 350 warga di GOR Perumahan Bumi Patra.

Bukan kali pertama, peristiwa “serupa” terkait dengan risiko aktivitas bisnis Pertamina sebelumnya juga pernah terjadi. Pada peristiwa tumpahan minyak (oil-spill) akibat kebocoran anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang telah mencemari pesisir utara, Karawang dan telah merugikan nelayan karena tidak bisa melaut. Selain itu, pencemaran minyak tersebut juga merugikan para petambak garam dan udang. Bahkan warga, terutama anak-anak terganggu kesehatannya akibat mencium bau limbah minyak (Kompas, 7/8/19).

Atas peristiwa kebakaran yang terjadi, Negara dan Pertamina bertanggung jawab secara hukum untuk memulihkan semua korban terdampak berdasarkan prinsip seketika (prompt), memadai (adequate), dan efektif (effective). Selain itu, pemulihan terhadap korban terdampak juga harus responsif secara gender mengingat terdapat perempuan yang rentan menerima beban ganda, terlebih harus tinggal dalam pengungsian di tengah situasi Pandemi Covid-19.

Pembebanan tanggung jawab hukum yang melekat pada Negara (Pemerintah) memiliki urgensi  dikarenakan posisi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui BUMN mempertemukan tugas publik dan kewajiban swasta. Dengan kata lain, tugas hukum negara bergabung dengan tanggung jawab tata kelola organisasi swasta.  Penempatan dualitas ini juga terbaca pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Secara khusus, Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke-4 menyatakan bahwa “negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, atau yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara seperti lembaga kredit ekspor dan asuransi investasi resmi atau agen penjamin, termasuk, jika perlu, dengan meminta uji tuntas hak asasi manusia.”

Komentar Prinsip ke-4 menyatakan bahwa perusahaan bisnis dikendalikan oleh negara atau tindakannya dapat diatribusikan sebaliknya kepada negara, suatu pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional negara itu sendiri. Selain itu, semakin dekat suatu perusahaan bisnis dengan negara, atau semakin bergantung pada otoritas hukum dan/atau dukungan pembayar pajak, kebijakan negara harus semakin diperlukan untuk memastikan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini semestinya dimaknai BUMN harus berbuat lebih untuk menghormati hak asasi manusia daripada perusahaan swasta. Dengan kata lain, BUMN idealnya menjadi garda terdepan dalam penghormatan hak asasi manusia dari sektor bisnis.

Prinsip-Prinsip Panduan juga mengatur perlakuan secara non-diskriminatif. Dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dari, serta tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada risiko menjadi rentan atau termarjinalkan, dan dengan perhatian kepada risiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pemulihan, mekanisme juga harus dapat diakses sesuai dengan kelompok kepentingan yang dituju dan menyediakan bantuan bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus atas akses pemulihan.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak:

  1. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mengintegrasikan standar HAM internasional, khususnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM untuk mendorong kepatuhan BUMN melalui komitmen kebijakan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, dan mekanisme pemulihan yang efektif dan responsif;
  2. Aparat kepolisian dan Komnas HAM harus melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap peristiwa kebakaran di kilang minyak PT. Pertamina RU VI Balongan, Indramayu yang telah menyebabkan sejumlah korban;
  3. Pertamina melakukan langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak korban berdasarkan prinsip seketika, memadai, dan efektif serta responsif terhadap kelompok perempuan yang terdampak
  4. Pertamina harus turut memastikan pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan, termasuk hak atas air dan sanitasi yang bersih dan ketersediaan posko kesehatan bagi warga yang mengungsi, apalagi peristiwa ini terjadi ditengah masifnya penularan Covid-19

Jakarta, 30 Maret 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Wahyudi Djafar

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur) telepon 08121996984; Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi) telepon: 085655004863, Vita Yudhani (Staf Advokasi) telepon: 081284972483.