Peringatan Hari Perempuan International 2019: Buruh Sawit Perempuan Menuntut Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kerja yang Layak dan Setara

Tanggal 8 Maret setiap tahunnya, dunia kembali diingatkan pada peristiwa unjuk rasa 15.000 perempuan di New York, Amerika Serikat demi menuntut hak atas ikut pemilu, perbaikan upah, dan pengurangan jam kerja. Unjuk rasa perempuan di AS tahun 1908 tersebut ternyata menular ke negara-negara lain, dan melatarbelakangi peringatan Hari Perempuan Internasional.

Setiap tahun, Hari Perempuan Internasional selalu dirayakan dengan berbagai perhelatan. Namun hal ini tidak berlaku bagi semua perempuan. Lihat saja nasib dari 900-an perempuan buruh harian lepas (BHL) di perkebunan sawit PT Agro Kati Lama (AKL) di Propinsi Sumatera Selatan.

Di perkebunan kelapa sawit, buruh perempuanlah yang melakukan pekerjaan perawatan lahan, yaitu pemupukan, penyemprotan, garuk piringan dan kutipan brondolan. Semua pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan buruh. Resiko tinggi khususnya terjadi di pemupukan dan penyemprotan dikarenakan adanya kontak langsung dengan bahan kimia aktif yang membahayakan kesehatan buruh. Juga pekerjaan ‘menggaruk piringan’ dan ‘mengutip brondolan’ yang berisiko tertusuk duri pelepah sawit (yang bisa berakibat fatal jika tidak langsung ditangani karena beracun), dan tak kalah beresiko adalah resiko digigit ular berbisa. Celakanya, perlengkapan perlindungan keselamatan kerja pada jenis pekerjaan ini (seperti sarung tangan, helm bermasker, masker oksigen, alat sterilisasi, pakaian keselamatan kerja, dll) merupakan fasilitas langka,karena jarang disediakan perusahaan.

Hak-hak normatif buruh perempuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 seperti cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan dan menyusui anak acap kali tidak dipenuhi oleh perusahaan. Meskipun mengetahui bahwa haknya dilanggar, buruh perempuan cenderung pasrah pada keadaan karena terkungkung oleh beban ganda sebagai buruh dan ibu rumah tangga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang sudah sadar dan berani berjuang. Contohnya di PT. Anugrerah Energitama Kab. Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, buruh perempuan di perkebunan sawit yang mayoritas berstatus buruh harian lepas (BHL) ini pada awal bulan berunjuk rasa menuntut agar mereka didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mereka juga menuntut perusahaan segera melunasi iuran BPJS yang ditahan oleh perusahaan. Buruh PT. Anugrerah Energitama mengingatkan mereka memiliki bukti potongan iuran BPJS pekerja dalam slip gaji, yang dalam temuannya ternyata belum disetorkan perusahaan ke BPJS. Hal ini menyulitkan buruh mengakses layanan BPJS.

Dalam berbagai riset LSM maupun serikat pekerja, diantaranya oleh TURC1, terungkap bahwa sebagian besar buruh sawit perempuan adalah buruh harian lepas dan buruh harian borongan. Meskipun dalam fakta kerja sehari-hari, buruh perempuan melaksanakan kewajiban layaknya buruh tetap dengan aturan hari kerja dan jam kerja (absensi) yang sama dengan buruh tetap. Celakanya, rata-rata upah buruh sawit perempuan dibayar berdasarkan hitungan beban target atau borongan, hal ini membuat buruh perempuan mengalami diskriminasi upah yaitu kesulitan menmenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan. Status BHL bagi buruh sawit
perempuan menjadi sebuah fakta pahit karena hak yang mereka dapat tidak berbanding lurus dengan beban kerja.

Indonesia merupakan pemain Industri sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan sawit saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektar2, ironisnya Indonesia belum memiliki data resmi berapa jumlah buruh perempuan yang dipekerjakan. Akibat eksistensi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit dipandang sebelah mata oleh Pemerintah. Mereka seakan menjadi bagian yang terpisahkan proses keberlanjutan industri sawit.

Menjelang perayaan International Womans Day 2019, Koalisi Buruh Sawit menyadari buruh sawit perempuan merupakan bagian dari kelompok perempuan yang acap terlupakan karena eksistensi mereka yang diisolasi, dan Koalisi Buruh Sawit percaya kondisi kerja yang tak layak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan bentuk diskriminasi, oleh sebab itu Koalisi Buruh Sawit Indonesia menyerukan:

1. Pemerintah Indonesia agar melindungi, memenuhi dan menghargai secara penuh hak-hak dasar buruh perkebunan kelapa sawit, salah satunya melalui pengadaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan kelapa sawit, khususnya buruh perempuan.

2. Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja di Perkebunan yang mengatur keterlibatan perekrutan pekerja migran, kontrak kerja, upah, libur dan cuti tahunan yang dibayar, istirahat mingguan, perlindungan kehamilan, kompensasi pekerja, hak unuk berorganisasi dan perundingan bersama, kebebasan
berserikat, inspeksi ketenagakerjaan, perumahan, dan perawatan medis.

3. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan dan/atau DPR segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Khusus Untuk Perlindungan Buruh Pada Sektor Sawit yang melindungi hak-hak buruh sawit khususnya buruh sawit perempuan.

4. Pemerintah Indonesia melakukan penegakan hukum dan penindakan yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh sawit, khususnya buruh sawit perempuan.

 

Jumat, 8 Maret 2019
Ttd,
Koalisi Buruh Sawit

 

Narahubung:
Zidane/Hotler Parsaoran (Sawit Watch) – 085846529850
Natal Sidabutar (SERBUNDO) – 082274004007
Sekar Banjaran Aji (ELSAM) – 081287769880

 

[1] https://elsam.or.id/2018/04/lembar-fakta-perlindungan-buruh-sawit-indonesia-2018/ diakses pada diakses pada 20 April 2018

[2] Hanif Dhakiri di Kongres Perkumpulan Sawit Watch ke-5 di IPB Convention Center, Selasa 22 November 2016

[3] https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/indonesia-tidak-rugi-boikot-sawit-ke-eropa/ diakses pada diakses pada 20 April 2018

[4] https://beritagar.id/artikel/berita/luhut-pandjaitan-vatikan-dan-sawit diakses pada diakses pada 20 April 2018