Pergub Papua No 64/2012 dan Pergub Papua Barat No 5/2014 Hanya Melihat Hutan Sebagai Komoditas, Bukan Hak atas Akses yang Dimiliki Masyarakat Adat

ELSAM, Jakarta – Peraturan Gubernur Papua No 64 Tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Gubernur Papua Barat No 5 tahun 2014 tentang Standar Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat Atas Kayu pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat dinilai telah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk membayar kompensasi dengan harga rendah kepada masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Kedua Pergub tersebut juga dinilai bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat Papua dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk itu, ELSAM bersama PUSAKA menggelar Eksaminasi Publik atas Pergub Papua No 46 tahun 2012 dan Pergub Papua Barat No 5 tahun 2014 itu di Jakarta, pada Selasa (29/09). Diskusi yang menghadirkan Dr. Tri Hayati, S.H., M.H (ahli hukum agraria Universitas Indonesia); Imam Koeswahyono, SH., M.Hum (ahli hukum agraria Universitas Brawijaya); pastor Anselmus Amo (Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian-Keuskupan Agung Merauke); dan Grahat Nagara, SH., M.H (peneliti Yayasan AURIGA) ini bertujuan agar dapat memberikan catatan kritis terhadap kedua Pergub tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Pastor Amo sangat menyayangkan konsep pembangunan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat adat ataupun masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, konsep pembangunan saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan.

“Ketika hutan diambil segala hal yang ada di dalamnya akan habis. Kami melihat bahwa apa yang terjadi di Merauke, satu pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ketimbang pemberdayaan,” katanya.

Ia juga menambahkan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan, menurutnya tidak akan pernah mencukupi karena lahan penghidupan masyarakat akan habis tergerus pembangunan. Ia mencontohkan mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang menurutnya sangat bermasalah.

Sementara menurut Grahat, jika ditinjau dari UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kompensasi yang diatur dalam kedua Pergub tersebut akan membiaskan status hak atas tanah. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses pengukuhan kawasan hutan di Indonesia masih bermasalah sebab tidak melibatkan masyarakat.

“Dua peraturan gubernur memiliki konsep hak atas hutan yang berbeda, hak atas hutan menurut dua peraturan gubernur adalah hak atas komoditas hutan bukan hak atas aksesnya. Sementara UU Kehutanan dan Perdasus 21/2008 berbicara soal akses, agraria dan tenurial, bukan berbicara kayu semata,” ujarnya.

Menurutnya, jika dua Pergub ini dijadikan dasar dalam menilai kompensasi, maka akan rancu karena tidak memiliki cantolan hukum secara substantif dan materiil.

Sedangkan Imam Koeswahyono menilai ada hal-hal mendasar jika melihat sumber daya tanah yang dihubungkan dengan pasal 14 dan pasal 15 UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, menurutnya, harus mempertimbangkan tata guna tanah dan tata guna lahan, dalam hal ini wilayah atau kawasan hutan masyarakat hukum adat. Selain itu, tambahnya, pengambilan kayu dalam kerangka eksploitasi harus mampu mencegah penurunan kualitas atau degradasi lingkungan.

“Dengan demikian kalau kita hubungkan dengan ketentuan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, maka dua Peraturan Gubernur tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Dr. Tri Hayati menyatakan banyak hal yang tidak sinkron dari kedua Pergub tersebut. Salah satu hal yang patut dicatat, menurutnya, adalah pasal 6 dari kedua Pergub tersebut. Terjadi perbedaan penentuan pembayaran kompensasi dalam pasal 6 berdasarkan musyawarah seperti pasal 5, tetapi juga harus dengan memperhatikan pendapat/masukan dari kepala distrik, pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHBK, IPK dan ILS serta masyarakat adat setempat.

“Hal ini tentunya memerlukan prosedur yang panjang jika tidak terjadi musyawarah, karena banyak pihak yang harus didengar kembali. Atau bahkan ini akan membingungkan pihak manakah yang sebenarnya harus dipertimbangkan dalam penentuan nilai kompensasi tersebut,” tambahnya.

Hasil eksaminasi publik ini akan diberikan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Harapannya, aturan ini tidak lagi membuat konflik di wilayah lapangan, yang tentunya akan menghadirkan kesengsaraan bagi masyarakat.[]

Penulis: Mirwan
Editor: Ari Yurino