Pergantian Perwakilan Indonesia untuk AICHR dan Prospek Penguatan HAM ASEAN 2016-2018

ELSAM, Jakarta – Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission oh Human Rights (AICHR) telah mengalami pergantian. Pemerintah Indonesia telah menunjuk Dr. Dinna Wisnu sebagai Perwakilan Indonesia untuk AICHR untuk periode 2016-2018 pada Januari lalu. Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina ini terpilih melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari perwakilan Kemenlu, Kemenhukham, Komnas HAM, Jakarta Post, LIPI dan mantan wakil Indonesia untuk AICHR.

Sebelumnya, Rafendy Djamin terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk AICHR selama dua periode berturut-turut, yakni periode 2009-2012 dan periode 2013-2015. AICHR ini sendiri merupakan komisi yang disepakati negara-negara ASEAN untuk menegakkan nilai-nilai dasar HAM di kawasan Asia Tenggara. Eksistensi kerja AICHR ini dilaksanakan oleh perwakilan AICHR dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Terkait telah berakhirnya masa jabatan Rafendy Djamin sebagai perwakilan Indonesia untuk AICHR dan menyambut terpilihnya Dr. Dinna Wisnu, maka Kemenlu kemudian menggelar suatu kegiatan yang bertemakan “Refleksi dan Proyeksi Perkembangan HAM di ASEAN: Perspektif Indonesia,” pada Selasa (26/01) di Jakarta. Dalam sambutannya, Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI I Gusti Agung Wesaka Puja berharap agar perwakilan Indonesia untuk AICHR yang baru untuk mempersiapkan Human Rights Unit dalam struktur ASEAN.

“Wakil AICHR ini juga harus tetap membangun sekaligus menjaga dialog dan hubungan baik dengan CSO lainnya,” tambahnya.

Sementara menurut Rafendy Djamin, keberadaan AICHR ini masih jauh dari jangkauan untuk bermitra dengan CSO. Tantangan yang lain, tambahnya, adalah masih berbedanya pemahanan budaya dan komitmen di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap pemajuan HAM di kawasan.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, menurutnya juga ada beberapa terobosan yang telah dicapai oleh perwakilan AICHR di Indonesia. Menurutnya, AICHR Indonesia berperan sebagai laboratorium dan “testbed” atas dialog-dialog HAM, termasuk merespon kasus-kasus HAM di tingkat nasional, seperti menanggapi praktek eksekusi hukuman mati, bekerja sama dengan perwakilan AICHR lainnya, menerima permohonan individual (individual complaints) serta bertindak sebagai saksi ahli dalam sejumlah kasus-kasus HAM pada pengadilan tingkat I di Indonesia.

Untuk merespon AICHR Five-Year Work Plan 2016-2020 (AFYWP), Rafendy menyampaikan bahwa kerangka kerja AICHR ke depan masih tetap difokuskan pada ke-empat belas mandat AICHR, sebagaimana diamanahkan dalam ToR AICHR. Menurutnya, dalma perumusan AFYWP ini, Indonesia kerap kali memberikan dorongan strategis terhadap restrukturisasi dan perluasan mandat tersebut.

Rafendy juga menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas program kerja wakil Indonesia untuk AICHR terbaru di tahun 2016 ini adalah seputar implementasi pasal 22 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu juga menyelesaikan pembahasan mengenai masalah perdagangan manusia dan perbudakan modern dalam Annual Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC), penyelesaian kajian tematik AICHR tentang migrasi dan HAM, hak untuk hidup dan peradilan anak di ASEAN. Hal yang lain yang harus dikerjakan, menurutnya adalah pembentukan ASEAN Business and Human Rights Guidelines, kegiatan terkait pencegahan penyiksaan serta peran AICHR dalam mengimplementasikan SDGs 2030 (kaitannya dengan sinkronisasi terhadap Visi ASEAN 2030) dan counter-terrorism.

Penulis: Ruben F. Sumigar
Editor: Ari Yurino