Peraturan Gubernur Papua 64/2012 dan Papua Barat 5/2014 Ancaman Serius Bagi Kehancuran Hutan

Senin, 1 Juni 2015, ELSAM menggelar diskusi tentang penilaian yuridis atas Peraturan Gubernur Papua dan Papua Barat tentang Standar Kompensasi atas Hasil Kayu dan non Kayu di Areal Hak Ulayat Masyarakat Adat. Diskusi ini dimaksudkan untuk membedah keseluruhan isi Peraturan Gubernur tersebut dengan memberikan catatan-catatan kritisnya. Hadir sebagai narasumber diskusi ini yakni Y. L. Franky dari Yayasan Pusaka dan Prof. Dr. Ana Erliyana. SH., MH. Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia

Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat (Pergub Papua 64/2012) dan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 5 tahun 2014 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu Pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat (Pergub Papua Barat 5/2014) telah memberikan kemudahan bagi perusahan untuk membayar kompensasi dengan harga rendah kepada masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat.

Dengan rendahnya nilai kompensasi, implikasi lanjutannya adalah ancaman serius bagi kehancuran hutan. Tak berhenti di situ, hancurnya hutan di Papua dan Papua Barat menjadikan terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan serta menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi sumber pangan yang biasanya dapat diperoleh setiap saat dari dalam hutan, kebun dan dusun sagu. Keadaan seperti ini memaksa masyarakat adat menjual tenaganya menjadi buruh perusahaan. Bahkan menurut Franky, masyarakat Adat Papua menjadi tergantung pada produk komersial yang dibeli dengan harga mahal, sementara upahnya yang didapat sebagai buruh dan jumlah kompensasi yang diterima tidak mencukupi.

Dari segi administrasi, Pergub Papua 64/2012 dapat batal demi hukum, karena dia diterbitkan oleh PJ (Penjabat) Gubernur. Prof. Ana Erliyana menjelaskan, “menurut penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundaang-Undangan menyebutkan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Ini menurut Undang-Undang bukan menurut satya. Sudah jelas PJ Gubernur tugasnya hanya menjalankan tugas keseharian bukan untuk mengesahkan kebijakan.”

Selain dapat dibatalkan atau batal demi hukum, karena rendahnya nilai kompensasi yang diberikan, masyarakat Papua yang dirugikan karena terkena dampak atas kedua Peraturan Gubernur tersebut akan menggugat melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri setempat.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *