Peran Kelompok Masyarakat Sipil dalam Pengembangan Mekanisme HAM di Kawasan Asia Tenggara

ELSAM, Bangkok – Pada 19-20 Agustus 2015, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) diundang sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia untuk menghadiri “Dialogue between the ASEAN and Civil Society Organizations on the Development of a Regional Human Rights Mechanism” yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand dan dihadiri oleh sekita 40 orang dari sejumlah OMS di Asia Tenggara, perwakilan ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR), perwakilan Sekretariat ASEAN, serta perwakilan pemerintah dan National Human Rights Institution (NHRI) dari negara anggota ASEAN.

Dr. Sriprapha Petcharamesree
Dr. Sriprapha Petcharamesree

Berbeda halnya dengan kawasan lain di dunia, mekanisme, HAM di ASEAN merupakan hal yang masih tergolong baru. Dr. Sriprapha Petcharamesree, Co-Chairperson of the Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism (Working Group), menuturkan bahwa sejarah terbentuknya mekanisme HAM ASEAN dipelopori oleh Vienna Declaration on Programme and Action (VDPA) 1993 yang menekankan pentingnya pengaturan di tingkat regional untuk mempromosikan dan melindungi HAM.  “Urgensitas mekanisme regional menjadi krusial sebagai penopang organisasi internasional setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memastikan sejumlah instrumen HAM internasional dapat terlaksana dengan baik”, sebagaimana dinyatakan Santiago Canton, Direktur Eksekutif Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights pada saat menyampaikan pemaparannya. Hal ini kemudian mendorong Working Group untuk mengajukan pembentukan ASEAN Human Rights Commission, dan termanifestasikan dengan berdirinya AICHR melalui Term of Reference of the AICHR (ToR AICHR) pada tahun 2009.

Kendati demikian, Emerlynne Gil, International Legal Adviser for Southeast Asia dari International Commission of Jurists (ICJ), mencatat beberapa hal yang menjadi

Emerlynne Gil (ICJ)
Emerlynne Gil (ICJ)

tantangan dalam menjalankan mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara tersebut. Pertama, masih beragamnya latar belakang politik negara-negara ASEAN, baik yang demokratis dan autokrat. Khusus untuk negara yang masih berada pada rezim otoriter, pembatasan keterlibatan OMS dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang hak-haknya terlanggarkan menjadi hal yang mutlak terjadi. Sehingga, sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya balance of power bagi semua pemangku kepentingan, maka keterlibatan semua lini di tingkat regional hanyalah sebagai impian belaka. Selain itu, hambatan lainnya tercermin dari masih munculnya nilai-nilai dasar ASEAN, seperti prinsip non-intervensi, hingga masih dimungkinkannya untuk membatasi hak-hak individual demi kemajuan pertumbuhan ekonomi dan kepaduan sosial (social cohesion), sehingga harmonisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara tetap terpenuhi.

Melihat tantangan-tantangan yang nyata ini, kemudian mendorong ICJ dan Working Group, selaku penyelenggara dialog ini, untuk turut pula mengundang perwakilan dari kawasan Afrika, Amerika, Timur Tengah dan Eropa untuk berbagi praktik-praktik terbaik mereka akan peranan OMS dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di sana.

Afrika: peran serta OMS dalam sistem HAM di benua hitam ini tergolong lebih maju jika dibandingkan dengan Asia Tenggara. Direktur Program ICJ Kawasan Afrika, Arnold Tsunga, mengungkapkan bahwa hingga saat ini saja tercatat 477 OMS telah mendapatkan observer/consultative status oleh Uni Afrika (African Union). Dengan adanya status ini mereka diberikan tempat untuk memberikan pendapat dan menjadi mitra konsultasi Uni Afrika dalam memajukan HAM di kawasan Afrika. Tidak hanya itu, peran serta OMS dalam mekanisme HAM regional juga nampak dari dimungkinkannya mereka mengajukan gugatan atas nama korban kepada Komisi HAM Afrika yang berkedudukan di Banjul, Gambia.

Maria Leoni (CEJIL)
Maria Leoni (CEJIL)

Amerika: Maria Leoni dari Center for Justice and International Law (CEJIL) memaparkan bahwa, sebagai salah satu kawasan yang tergolong memiliki sejarah yang panjang dalam mekanisme HAM regional mereka, keterlibatan OMS dalam sistem HAM di kawasan tercermin dari terbentuknya Coalición de ONGs de las Américas. Koalisi yang beranggotakan OMS di kawasan Amerika ini tergolong aktif dalam meningkatkan minat publik untuk menggunakan sistem HAM inter-Amerika melalui diseminasi dan pelatihan publik. Selain itu, peran serta organisasi tersebut secara individual dalam meningkatkan penegakan HAM kawasan juga ditunjukan dalam program kerja mereka dalam merekomendasikan Komisi HAM Inter-Amerika untuk membentuk instrumen HAM regional, hingga menyampaikan konsultasi inisiatif bagi Pelapor Khusus (Special Rapporteurship).

Timur Tengah: celah kecacatan sistem HAM di kawasan Timur Tengah, menurut Alice Goodenough, Legal Adviser ICJ untuk Program Timur Tengah dan Afrika Utara, ditengarai karena ketidakefektifan partisipasi OMS di dalam sistem yang dimiliki oleh Liga Arab. Peran mereka masih sulit terjangkau di dalam sistem yang diberikan dalam Arab Charter of Human Rights. Alice juga menyampaikan bahwa peran OMS masih bersifat tidak langsung dan hanya mendukung pembuatan laporan satgas PBB. Pada intinya, Alice berpesan “masih diperlukan kemauan politik yang cukup besar bagi pemerintah untuk menggunakan laporan dan rekomendasi OMS untuk perbaikan HAM di Timur Tengah”.

Eropa: di bandingkan mekanisme di kawasan lainnya, Eropa merupakan contoh sukses dari mekanisme HAM regional yang ada di seluruh dunia. Menurut Pendiri International Protection Center dan Anggota Komite Eksekutif ICJ, Karinna Moskalenko, mekanisme HAM Eropa mendapatkan popularitasnya dibandingkan mekanisme yang ditawarkan oleh PBB karena putusan dari Pengadilan HAM Eropa memiliki kekuatan hukum yang mengikat (legally binding nature) dan besarnya ketersediaan akses bagi publik, termasuk OMS, untuk mengajukan petisi tanpa ada biaya sidang yang harus dibayarkan oleh pemohon.

Sementara itu, di tingkat ASEAN sendiri, peran serta OMS telah ada sejak lahirnya Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations (CSOs) oleh ASEAN Coordinating Council (ACC) pada tahun 1986 di Manila, Filipina. Pada perkembangannya, untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan dan melindungi HAM di ASEAN melalui keterlibatan dan interaksi yang konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, maka baru-baru ini, tepatnya di bulan Februari 2015, lahirlah Guidelines on the AICHR’s Relations with Civil Society Organisations. Kendati demikian, kelahiran instrumen ini tidak terlepas dari kritisasi dari sejumlah peserta dialog terhadap materi muatan dokumen yang bersangkutan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjawab sekaligus menghadapi tantangan dalam memajukan mekanisme HAM ASEAN, kaitannya dengan AICHR, maka Prof. Vitit Muntarbhorn, Komisioner ICJ

Prof. Vitit Muntarbhorn (ICJ)
Prof. Vitit Muntarbhorn (ICJ)

sekaligus menjabat sebagai profesor di Chulalongkorn University, merekomendasikan bahwa mekanisme HAM ASEAN haruslah bersandar kepada gagasannya beliau bernama “Bangkok Principles” yang memuat lima prinsip dasar, yakni:

  1. Prinsip universal (universality)
    Prinsip ini menekankan pentingnya mekanisme HAM ASEAN untuk tetap tunduk dan patuh dengan ketetapan standar HAM internasional yang ada.
  2. Prinsip keefektivitasan (efficacy)
    Prinsip ini menekankan pentingnya perevisian ToR AICHR sehingga memungkinkan perluasan mandat AICHR dalam mempromosikan dan melindungai HAM di Asia Tenggara secara lebih konkrit.
  3. Prinsip independensi/otonomi (independence/autonomy)
    Independensi/otonomi anggota AICHR dalam menjalankan mandatnya juga menjadi sorotan, sebab tak dapat dipungkiri bahwa anggota AICHR merupakan perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing negara anggota ASEAN. Pula, penentuan program kerja AICHR dapat juga ditentukan oleh negara anggota ASEAN melalui ASEAN Foreign Ministers Meeting, sebagaimana termaktub dalam Paragraf 4.14 ToR AICHR.
  4. Prinsip inklusivitas (inclusivity)
    Prinsip ini mendasari bahwa anggota AICHR haruslah bersifat pluralis. Artinya, tidak melulu anggota AICHR yang ditunjuk oleh pemerintah harus berasal dari kalangan orang pemerintahan saja; dimungkinkan pula orang non-pemerintahan untuk mengisi jabatan sebagai anggota perwakilan AICHR, seperti terlihat pada perwakilan Indonesia untuk AICHR yang diwakili oleh Rafendi Djamin dengan latar belakang dari OMS. Selain itu, prinsip inklusivitas juga mencakup keseimbangan jender setiap anggota AICHR. Hingga saat ini, dominasi pria masih lebih tinggi dibandingkan wanita untuk menjadi perwakilan AICHR.
  5. Prinsip keterbukaan akses (accessibility)
    Pada esensinya, prinsip keterbukaan akses mendorong adanya kemungkinan bagi individu atau kelompok untuk memperoleh akses untuk berkomunikasi (dialog dan konsultasi) langsung dengan anggota perwakilan AICHR, termasuk akses terhadap dokumen dan publikasi AICHR.

Untuk merealisasikan Bangkok Principles ini, Prof. Vitit mengusulkan digunakan pendekatan secara bertahap (step-by-step approach) yang diawali dengan jajak pendapat dengan publik (public hearings), kemudian disusul dengan pengamandemenan ToR AICHR yang memungkinkan AICHR untuk memiliki mandat dalam melakukan investigasi atau pencarian fakta, lalu diikuti dengan perluasan mandat AICHR yang dapat menerima pengajuan komplain (gugatan) dari masyarakat. Selain itu, dalam perevisian ToR AICHR juga diharapkan AICHR memiliki kewenangan untuk melakukan kunjungan lapangan (field/ country visits) yang kemudian hasil dari kunjungan ini berujung pada laporan rekomendasi yang harus dijalankan oleh negara anggota ASEAN.

Penulis: Benhard RF Sumigar