Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia

Pernyataan Pers
Kelompok Kerja Advokasi Menentang Penyiksaan
(Working Group on the Advocacy Against Torture)

Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia

Praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia masih terus terjadi meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen hak asasi manusia. Praktik-praktik penyiksaan masih menjadi salah satu “metode” dan dilegitimasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan kegagalan negara untuk mengemban salah satu fungsi inti dari negara untuk menjamin hak asasi, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan setiap warga negara.

Praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam ranah publik seringkali dilekatkan pada negara melalui perangkatnya (state apparatus). Dalam konteks penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia tindakan represif aparatur negara termanifestasikan dalam proses penegakan hukum, meskipun dalam kasus tertentu terdapat “keterlibatan” aparat di luar institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum (ultra vires).

Data Pusat Informasi dan Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memperlihatkan bahwa kasus-kasus praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia selama periode monitoring dari Januari sampai Mei 2016 terdapat 12 kasus. Apabila dilihat dari pelaku, mayoritas masih dilakukan oleh anggota kepolisian 7 kasus, disusul petugas Lapas 2 kasus, petugas Lapas bersama anggota kepolisian 1 kasus, anggota Densus 88 1 kasus, dan anggota TNI AL 1 kasus.

Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran kasusnya, paling banyak terjadi di Jawa Tengah 2 kasus (Klaten dan Banyumas), kemudian Jakarta 1 kasus (Jakarta Selatan), Banten 1 kasus (Pandeglang), Jawa Barat 1 kasus (Garut), Sumatera Utara 1 kasus (Deli Serdang), Sumatera Selatan 1 kasus (Ogan Komeng Ulu Selatan), Bangka Belitung 1 kasus (Pangkal Pinang), Lampung 1 kasus (Tanggamus), Maluku 1 kasus (Buru Selatan), Sulawesi Selatan 1 kasus (Luwu), dan Sulawesi Utara 1 kasus (Kolaka Utara).

20160626_Ilustrasi Pelaku Penyiksaan

Pola-pola praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia masih menjadi metode mengekspresikan kuasa penegakan hukum tidak terlepas belum tuntasnya proses reformasi R KUHP dan R KUHAP. Sementara itu sampai saat ini, RUU khusus yang mengatur kriminalisasi penyiksaan juga belum menjadi bagian dari komitmen politik pemerintah. Ketiga instrumen hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghapus praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Padahal Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia secara jelas menegaskan negara harus menjamin tindakan penyiksaan merupakan pelanggaran menurut ketentuan hukum pidana.

Di samping itu, upaya politik kriminalisasi penyiksaan dalam R KUHP masih terbatas karena hanya mengkriminalisasi Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan belum mengatur ketentuan kriminal atas Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Pada titik ini, menjadi penting untuk melihat ekspresi kuasa oleh aktor non-negara yang semakin terlibat dalam perilaku yang melanggar hak asasi manusia, termasuk perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat sebagai salah satu metode ekspresi kuasa dan dominasi untuk memanfaatkan ketidakberdayaan korban.

Dalam konteks Indonesia, meskipun kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual sudah dianggap dalam darurat, pemerintah salah merespons situasi tersebut bukan dengan mengambil langkah strategis melalui reformasi R KUHP, justru memilih mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, upaya menekan kekerasan seksual terhadap anak, namun dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia karena pemberatan hukuman (sanksi) bagi pelaku dengan kebiri kimiawi dan hukuman mati dalam Perppu tersebut melanggar norma-norma menentang penyiksaan dan tidak berperspektif terhadap korban.

Bertepatan pada hari Menentang Penyiksaan Internasional yang jatuh pada hari ini 26 Juni, Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT) mendesak agar:

  1. Presiden Jokowi harus segera menjadikan tindakan penyiksaan sebagai kejahatan dan mengaturnya ke dalam KUHP.
  2. Pemerintah harus segera melakukan revisi KUHAP untuk memasukkan norma-norma menentang penyiksaan, khususnya operasionalisasi sistem peradilan pidana melalui penerapan prinsip-prinsip fair trial dalam setiap tahapan peradilan;
  3. Pemerintah segera mengesahkan RUU Kekerasan Seksual untuk menghapus praktik-praktik imunitas dan impunitas pelaku kekerasan seksual;
  4. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif terhadap korban praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial;
  5. DPR mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena bertentangan dengan norma-norma menentang penyiksaan.

Jakarta, 26 Juni 2016

Narahubung: Adzkar Ahsinin (Peneliti ELSAM): 085694103959, atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan ELSAM): 08121996984

WGAT (Working Group on Advocacy Against Torture)
ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat], ICJR [Institute For Criminal & Justice Reform], HRWG [Human Rights Working Group], PBHI [Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia], YPHA [Yayasan Pemerhati Hak Anak], KPI [Koalisi Perempuan Indonesia], LBH Jakarta dan Elpagar Kalbar.