Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Kinerja Penegakan Hukum

ELSAM, Jakarta – Dalam 3 tahun terakhir pola-pola kekerasan masih mendominasi proses bekerjanya penegakan hukum. Institusi kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum kinerja penanganan kasus masih diciderai dengan tindakan-tindakan penyiksaan terhadap para tersangka. Permasalahan tindakan penyiksaan dalam konteks penegakan hukum dan kinerja kepolisian mengemuka dalam acara “Peluncuran Laporan dan Diskusi Publik Memperingati Hari Anti Hukuman Mati dan Situasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia: Mendorong Komitmen Pemerintahan Jokowi Dalam Mencegah Praktik Penyiksaan.” Peluncuran laporan dan diskusi publik ini merupakan kerja sama ELSAM dengan Komnas HAM yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2016, di ruang Sidang Pleno Kantor Komnas HAM.

Laporan Pengaduan Masyarakat Periode 2012-2015 yang disampaikan oleh Roichatul Aswidah, selaku Pelapor Khusus Penyiksaan, bertujuan untuk mengetahui pola pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian berdasarkan aduan masyarakat dan kategori pelaku pelanggaran di tingkatan kepolisian. Berdasarkan data dalam laporan tersebut terungkap bahwa pelanggaran HAM terbanyak yang dilaporkan masyarakat berkaitan dengan kerja dan kinerja kepolisian yang mencapai 2.483 kasus. Adapun jenis-jenis pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat kepada komnas HAM meliputi kelambanan dalam menangani kasus, tindakan sewenang-wenang dalam penangkapan atau pemeriksaan, rekayasa kasus, tindakan diskriminasi dan penanganan yang tidak imparsial. Sementara itu, kasus tindakan penyiksaan tidak banyak diadukan oleh masyarakat karena ada 2 (dua) kemungkinan. Pertama, masyarakat tidak mengadukan kepada Komnas HAM. Kedua, masyarakat tidak mengetahui bahwa peristiwa yang dialaminya tersebut masuk dalam lingkup tindakan penyiksaan. Situasi ini memberikan pembenaran terhadap konsepsi tindakan penyiksaan sebagai silent crime sehingga kasus yang mengemuka merupakan fenomena gunung es.

Selanjutnya berdasarkan tingkatan kepolisian, aduan terbanyak diduduki oleh Polda, disusul Polres, kemudian Polsek. Wilayah atau lokasi kepolisian yang tertinggi diadukan adalah wilayah Jawa dan Bali, kedua wilayah Sumatera, ketiga wilayah Kalimantan dan Maluku, keempat wilayah Sulawesi, dan terakhir wilayah NTT, NTB, dan Papua. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kinerja kepolisian yang terbanyak tercerabut adalah hak memperoleh keadilan, hak memperoleh rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk hidup.

Dalam konteks yang sama, laporan WGAT selama tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 memperkuat laporan pengaduan Komnas HAM. Berdasarkan laporan WGAT ditemukan 48 kasus yang diindakasikan masuk dalam lingkup tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Dari keseluruhan kasus tersebut terdapat 8 orang meninggal dunia yang patut diduga akibat tindak penyiksaan. Laporan WGAT ini juga menempatkan polisi sebagai pelaku yang terbanyak melakukan tindakan penyiksaan yang mencapai 42 kasus melibatkan anggota polisi, baik pada tingkatan sektor, resort sampai dengan Detasemen Khusus. Sisanya dilakukan oleh Sipir dan TNI. Markas kepolisian menjadi locus delicti yang paling tinggi dilakukan penyiksaan. Fakta ini mengindikasikan bahwa modus tertinggi penyiksaan berkait erat dengan proses penegakan hukum, baik untuk mencari pengakuan ataupun metode penyidikan lainnya. Apabila melihat persebaran daerah terjadinya penyiksaan maka Sumatera Utara menempati posisi teratas dengan 7 kasus, diikuti Batam dan Jakarta sebanyak 5 kasus. Sumatera Barat dan Jawa tengah berada di posisi ketiga dengan masing-masing 4 kasus. Lalu diikuti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing dengan 3 kasus. Sisanya menyebar di Papua, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Riau, dan Aceh.

Dalam kesempatan tersebut WGAT juga mempermasalahkan eksekusi yang terhadap para terpidana mati kasus narkoba gelombang I, gelombang II, dan rencana pelaksanaan eksekusi gelombang III. Mengutip Juan Mendez, Pelapor khusus PBB tentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-Wenang, praktik, hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang, terkait pada 2 (dua) hal yaitu death row phenomenon dan metode eksekusi yang mengakibatkan siksaan yang tidak manusiawi. Death row phenomenon berakibat para terpidana mengalami trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Paling tidak terdapat 59 orang terpidana yang telah divonis hukuman mati, namun sampai hari ini belum dilakukan dieksekusi. Rentang masa tunggu para terpidana tersebut berkisar antara 8 tahun sampai dengan 25 tahun.

20151105_Data1Penyiksaan

20151105_Data2Penyiksaan

Sementara itu, rentang waktu masa tunggu terpidana yang dieksekusi pada gelombang I dan gelombang II dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

20151105_Data3Pemyiksaan

Gangguan psikologis yang dialami oleh para terpidana tergambarkan melalui kesaksian para pendamping selama menjalani masa tunggu dilakukannya eksekusi. Yuniyanti Chufaizah, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, yang memberikan pendampingan terhadap Marry Jane Fiesta Veloso, menyaksikan Mary Jane membenturkan kepala ke tembok, bahkan selalu terbangun apabila mendengar suara kunci, seakan-akan ia merasakan waktu kematiannya telah datang.

Permasalahan kedua terkait dengan metode eksekusi tembak yang mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh para terpidana setelah penembakan dan pernyataan kematian oleh tim medis. Tran Thi Bich Hanh (warga negara Vietnam) baru dinyatakan mati pada pukul 01.21 WIB, atau 35 menit setelah eksekusi. Berdasarkan keterenagan resmi Humas Kejaksaan Agung pada pelaksanaan eksekusi Gelombang II dilakukan pada Pukul 00.35 WIB, kemudian kedelapan terpidana mati dinyatakan mati pada Pukul 01.02 WIB.

Selain itu, permasalahan fair trail yang melingkupi pelaksanaan eksekusi mati juga diangkat dalam laporan WGAT. WGAT mengangkat kasus Zainal Abidin, Zulfiqar Ali dan Hillary K. Chimezie yang mengalami penyiksaan selama penyidik memproses kasus mereka. Selain mengalami penyiksaan Zainal Abidin juga menjadi korban buruknya administrasi peradilan di Indonesia.

Penyiksaan sebagai metode penanganan kasus akan terus dilanggengkan dalam praktik karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum tindak pidana penyiksaan yang komprehensif, baik penanganan secara materil dan formil. Di samping itu, eksekusi mati akan terus digelayuti permasalahan karena permasalahan fair trail yang menjadi pilar pokok peradilan pidana belum mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah, DPR atau Lembaga Negara lainnya. Berdasarkan situasi tersebut, WGAT memberikan rekomendasi Pemerintah harus mengkriminalisasi tindakan penyiksaan kedalam KUHP sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan atau mengatur dalam RUU Anti Penyiksaan. Rekomendasi yang juga ditekankan oleh WGAT adalah ratifikasi OPCAT dan melakukan revisi atas KUHAP untuk memasukkan prinsip-prinsip dan norma anti penyiksaan utamanya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, upaya memperluas pengawasan, kontrol dan monitoring ditempat-tempat penahanan yang merupakan lokasi paling rentan terjadi penyiksaan merupakan upaya yang urgen dan strategis dalam menghapus penyiksaan.