Penyelesaian Menyeluruh Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak-Lagi Bisa Ditunda

Siaran Pers
Hari Kebenaran Internasional
 2020

Penyelesaian Menyeluruh Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak-Lagi Bisa Ditunda

 

Peringatan tahunan International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims, atau biasa dikenal dengan “Hari Kebenaran Internasional”, yang dirayakan setiap tanggal 24 Maret, menjadi pengingat bahwa Pemerintah Indonesia belum secara serius memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Padahal, pemenuhan hak-hak korban merupakan elemen paling mendasar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah dicita-citakan sejak ditetapkannya TAP MPR V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Lebih lanjut dalam ketetapan tersebut, Pemerintah Indonesia secara tersirat mengakui pentingnya pengungkapan kebenaran dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional yang kemudian melandasi esensi keberadaan Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai salah satu pilar dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pemerintah Indonesia tidak pernah secara resmi dan menyeluruh menyampaikan kepada publik, informasi mengenai kebenaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Akibatnya, sampai dengan hari ini korban dan keluarganya terus menanggung berbagai bentuk penderitaan dan diskriminasi, akibat ketidakseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pemerintah Indonesia telah abai dalam memenuhi hak korban dan keluarganya untuk mengetahui (right to know) kebenaran atas peristiwa yang terjadi, dan keberadaan mereka yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi sistemik akibat peristiwa itu. Pemerintah Indonesia juga hingga kini belum sepenuhnya menunjukkan komitmennya, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Sejak Reformasi, upaya untuk memulihkan hak-hak korban melalui kebijakan reparasi dan rehabilitasi menyeluruh juga tidak pernah dilakukan. Berbagai laporan penyelidikan pro-yustisia, mayoritas tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan HAM yang adil dan berperspektif korban. Pemerintah Indonesia juga belum pernah mengakui dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Permintaan maaf secara resmi oleh negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam upaya untuk memulihkan hak-hak korban, sebagaimana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 56/83 tentang Kewajiban Negara atas Tindakan Pelanggaran Hukum Internasional. Permintaan maaf merupakan langkah paling awal yang wajib dilakukan oleh negara sebagai bentuk penyesalan dan pengakuan kesalahan kepada korban, sebelum membentuk langkah-langkah lebih lanjut untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini merupakan bagian dari bentuk hak atas reparasi dan rehabilitasi hak-hak korban, yang wajib diikuti dengan langkah-langkah lainnya, yaitu pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, dan reformasi kelembagaan untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM yang berat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai, Pemerintah Indonesia belum secara serius menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, peringatan Hari Kebenaran Internasional 2020 seharusnya menjadi momentum penting bagi Pemerintah, untuk segera menuntaskan hutang sejarah masa lalu dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, menjelang 75 tahun kemerdekaan. Langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menyeluruh harus dimulai sesegera mungkin, karena dalam waktu seperempat abad ke depan, eksistensi dan legitimasi negara akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahnya mampu menyelesaikan persoalan masa lalunya. Berdasarkan hal-hal tersebut, ELSAM mendorong sejumlah langkah berikut ini:

  1. Presiden Joko Widodo, atas nama pemerintah Indonesia, segera mengakui, menyesali, dan melakukan permintaan maaf secara resmi, atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, dan menindaklanjutinya dengan berbagai agenda penyelesaian yang menyeluruh—baik yudisial maupun non-yudisial.
  2. Presiden segera menindaklanjuti komitmen dan rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Hal ini penting untuk memastikan adanya proses pengungkapan kebenaran dan juga pemulihan yang efektif bagi korban dan/atau keluarganya.
  3. Presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintahan harus memastikan Jaksa Agung untuk bekerja sesuai dengan mandatnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum—the rule of law, untuk menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM. Hal ini juga termasuk mendorong adanya konsolidasi di antara institusi negara dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan masyarakat sipil, dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
  4. Perlunya membentuk kebijakan pemulihan yang menyeluruh dan efektif, khususnya di tingkat nasional, dan juga termasuk mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan korban, sesuai dengan mandat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

 

Jakarta, 24 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.