Penuhi Keadilan untuk Korban, Negara Perlu Menyusun Kembali Arah Kebijakan HAM

Siaran Pers ELSAM Hari Keadilan Internasional 2019

Penuhi Keadilan untuk Korban, Negara Perlu Menyusun Kembali Arah Kebijakan HAM

Dua belas tahun setelah disahkannya Statuta Roma, pada 17 Juli 1998, dalam Review Conference of the Rome Statute pada 1 Juni 2010, The Assembly of State Parties menjadikan hari itu sebagai Hari Keadilan Internasional. Peringatan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya negara-negara demokrasi guna membangun sistem hukum yang berkeadilan, untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan serius setelah Pengadilan Nuremburg di akhir Perang Dunia II. Sampai saat ini sendiri, terhitung setidaknya sudah 122 negara, yang menjadi negara pihak dari Statuta Roma, 18 di antaranya adalah negara-negara Asia-Pasifik.

Hari Keadilan Internasional mengingatkan Indonesia untuk tidak melupakan pekerjaan rumah yang terbengkalai untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Pasca-reformasi, negara telah mengakui telah terjadi pelanggaran HAM dalam proses perjalanan bangsa, melalui Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam salah satu poin mengenai arah kebijakan disebutkan bahwa negara harus menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab yang “harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia”.

Kemandegan proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, seringkali dilihat sebagai akibat dari lemahnya komitmen politik pemerintah, sekaligus besarnya hambatan politik yang dihadapi ketika mencoba menghadirkan upaya-upaya penyelesaian tersebut. Di luar hal itu, sesungguhnya Indonesia masih memiliki persoalan instrumentasi hukum yang menjadi rujukan dalam proses akuntabilitas hukum terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Selain problem materiil, keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, juga masih menyisakan sejumlah persoalan formil, terkait dengan hukum acaranya. Rencana adopsi sejumlah kejahatan (tindak pidana hak asasi manusia yang berat) ke dalam RKUHP, justru menghadirkan sejumlah tanda tanya dan kekhawatiran, bahwa proses ini justru akan menjadi alat cuci tangan atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Dalam konteks menjamin ketidakberulangan, pemerintah Indonesia juga belum menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma. Meratifikasi Statuta Roma merupakan langkah yang penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem peradilan HAM, memulihkan hak-hak korban, sekaligus upaya untuk menjamin ketidakberulangan atas kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Indonesia telah menjadi Negara Pihak sejumlah instrumen HAM internasional penting, termasuk Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menjamin kesetaraan, persamaan hak, dan keadilan bagi warga negara. Sayangnya, perubahan struktur politik, hukum, dan kebijakan pasca-Reformasi 1998, belum sepenuhnya diikuti dengan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, untuk menuntaskan persoalan masa lalu, yang menjadi pintu ganjalan bagi pembangunan sosial ke depannya. Pergantian rezim pemerintahan dari masa ke masa tidak diiringi dengan adanya konsep dan format arah kebijakan HAM yang jelas, terutama dalam memposisikan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan sosial.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sangat mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan momentum Hari Keadilan Internasional ini, untuk mengevaluasi kembali komitmen penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945. Terkait hal itu, ELSAM menekankan kepada pemerintah untuk:

  1. Segera menyusun strategi dan langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dengan berbagai cara penyelesaian, tidak hanya terbatas yudisial dan non-yudisial.
  2. Segera memberikan hak atas pemulihan bagi korban dan keluarganya yang terdampak, melalui berbagai mekanisme, dan tanpa meninggalkan upaya-upaya penyelesaian lainnya, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan.
  3. Menyantumkan agenda pengesahan Statuta Roma ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode 2020-2024, untuk melengkapi sistem hukum hak asasi manusia, sekaligus komitmen untuk mencegah keberulangan.
  4. Perlunya mengevaluasi kembali arah kebijakan HAM dalam rencana pembangunan nasional dalam rangka mengintegrasikan agenda pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM sebagai agenda prioritas pembangunan.

Jakarta, 17 Juli 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Miftah Fadhli (Peneliti Elsam) telepon: 087885476336, atau Wahyudi Djafar (Deputi Direktur ELSAM), telepon: 081382083993.