Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi

ELSAM, Jakarta — ELSAM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan diskusi publik mengenai perlindungan data pribadi di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019 lalu,

Diskusi yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital tersebut, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, perusahaan hingga perwakilan dari pemerintah.

Dalam keynote speechnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyoroti perihal rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Rudiantara juga menekankan tentang urgensi pengesahan peraturan perundang-undangan yang menjadi regulasi payung perlindungan data pribadi.

“Di UU Telekomunikasi ada diatur operator harus melindungi data pribadi pelanggannya. Tapi ini hanya berlaku di sektor telekomunikasi saja. Di UU lain pasti ada juga. Permasalahannya, terkadang ada UU yang isinya conflicting satu sama lain atau interpretasinya berbeda dengan UU lain. Oleh karena itu, sudah saatnya kita punya satu regulasi yang menyatukan regulasi-regulasi yang bertabrakan.” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku sangat mendukung pembentukan RUU Perlindungan Data Pribadi.

“Di sini kami menyampaikan komitmen kami bersama dengan Kominfo, menyampaikan Komisi I siap membahas RUU PDP. Sebelumnya kami juga mendorong agar UU ini bisa menjadi prioritas di prolegnas,” tutur Meutya.

Sementara Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengingatkan tentang pentingnya melindungi hak-hak dasar individu sebagai subjek data.

“Hak privasi erat kaitannya dengan dignity. Tidak adanya perlindungan data pribadi dapat berakibat pada kerugian tidak hanya ekonomi tapi juga aspek lain. Misalnya dalam konteks kesehatan. Oleh karenanya, berbeda dengan komoditas lain, data pribadi itu tidak bisa diperjualbelikan,” ungkapnya.

Terkait dengan pelindungan data pribadi konsumen, perwakilan Asosiasi E-Commerce Indonesia Ardhanti Nurwidya, menyoroti mengenai ketentuan penunjukkan data protection officer (DPO) bagi perusahaan.

“Kalau kita lihat di luar negeri ada dua pengaturan DPO yaitu orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap data pribadi customer, dan orang yang hanya menjadi point of contact. Dan hal tersebut harus ditentukan dalam aturan di Indonesia siapa yang bisa disebut DPO,” ungkap Dhanti.

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *