Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik

ELSAM-Jakarta. Pada  11-12 Desember 2019 ELSAM mengadakan pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk perwakilan Kementerian/Lembaga Negara di Hotel Arya Duta, Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai konsep pelindungan data pribadi dalam konteks pelayanan publik. Termasuk sebagai langkah mempersiapkan ekosistem sebelum RUU Pelindungan Data Pribadi disahkan.

Pelatihan dibuka dengan paparan kunci yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. Dalam paparannya Charles megatakan bahwa data pribadi merupakan aset berharga yang harus dilindungi untuk menunjang pembangunan.

“Data pribadi merupakan aset berharga yang harus dilindungi untuk menunjang pembangunan. Sehingga kalau ada perjanjian dengan pihak swasta, untuk mengakses data ini harus jelas batasannya antara data umum dan data privat. Dalam MoU harus dipastikan apakah pihak swasta tidak menyalahgunakan data yang sudah didapatkan. Hal-hal tersebut mengindikasi perlunya regulasi komprehensif untuk mengatur skema bagaimana Negara mengatur secara akuntabel,” jelas Charles Honoris

Studi yang dilakukan ELSAM (2017) menunjukkan setidaknya terdapat 32 undang-undang yang memiliki konten terkait data pribadi yang satu sama lain. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara sektoral, yang acapkali definisi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan antara satu sektor dengan sektor lainnya saling berbenturan. Ketidakselarasan ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam perlindungan data.

Pelatihan yang setidaknya dihadiri 21 perwakilan kementerian dan lembaga negara ini, mengupas konsep dasar dan sejarah pelindungan data pribadi, termasuk instrumen-instrumen yang relevan dalam konteks global. Dalam pelatihan peserta dikenalkan mengenai definisi dan jenis data pribadi, termasuk prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.

Selain itu, peserta juga diajak untuk mengenal Dasar Hukum (Legal Ground) Pemrosesan Data Pribadi, Hak-Hak Pemilik Data Pribadi, Aktor dan Tanggung Jawab Pengendali dan Prosesor Data, serta diperkenalkan Hukum dan Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan juga beragam, mulai dari tanya jawab dengan pemateri hingga diskusi kelompok dan studi kasus.

Pelatihan ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang dan kompeten dalam diskurus pelindungan data pribadi di Indonesia. Dari akademisi hadir Sinta Dewi Rosadi (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dan Sih Yuliana Wahyuningtyas (Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta). Dari pemerintah, diwakili oleh Hendri Sasmita Yudha sebagai Kasubdit Pelindungan Data Pribadi, Ditjen Aptika, Kominfo. Dari organisasi masyarakat sipil hadir Shita Laksmi (Direktur Eksekutif TIFA, yang juga merupakan Data Protection Officer Certified) dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM). Sedangkan perwakilan dari pihak bisnis hadir Ardhanti Nurwidya (Go-Jek Indonesia).

Blandina Lintang Setianti