Pentingnya Melindungi Data Pribadi bagi Perusahaan

ELSAM, JAKARTA – Maraknya penyalahgunaan data pribadi dan meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya menjaga privasi menuntut perusahaan teknologi berbenah. Perusahaan perlu memahami regulasi, prinsip-prinsip, serta praktik perlindungan data pribadi. Bukan hanya untuk menghormati hak konsumen, tapi juga agar tak ditinggalkan pelanggan.

Hal ini ditekankan oleh Abu Bakar Munir, Profesor Hukum Universitas Malaya dan Penasehat Pemerintah Malaysia untuk Perlindungan Data 2007-2010, dalam satu sesi pelatihan Data Protection for Business yang digelar ELSAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, di Jakarta, Kamis (28/03) lalu.

Abu mengatakan perusahaan harus mengambil langkah perlindungan data pribadi. Kepercayaan konsumen saat ini menurutnya mulai luntur karena ada keraguan terhadap tanggung jawab perusahaan untuk melindungi data pribadi mereka.

“Meskipun di Indonesia belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, perusahaan tetap bisa mengikuti praktik terbaik yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia,” tegas Abu.

Menurut Abu, perlindungan data pribadi konsumen dapat mencegah perusahaan teknologi dari kerugian ekonomi yang terjadi akibat peretasan data yang jumlahnya berkisat 4,5 milyar hingga 8,5 milyar US Dollar.

Salah satu pengaturan perlindungan data pribadi yang menjadi role model saat ini adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang baru berlaku efektif di Uni Eropa tahun 2019. Menurut pengajar hukum Unika Atma Jaya, Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, GDPR merupakan peraturan data pribadi yang paling komprehensif untuk saat ini.

“GDPR mengatur apabila ada kebocoran data pribadi maka pengguna data dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam peraturan ini, data controller juga diberikan sanksi apabila terjadi kebocoran data. Jadi tidak lepas tanggungjawab begitu saja,” ungkapnya, dalam kesempatan yang sama.

Diketahui, pemerintah saat ini sedang menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi. Masuk prioritas Prolegnas prioritas, RUU ini dinilai sangat penting untuk segera disahkan.

Hendri Sasmita Yudha dari Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan di tingkat teknis terkait perlindungan data pribadi. Tapi pengaturan data pribadi yang komprehensif menerutnya tetap diperlukan untuk melindungi data pribadi warga negara dari penyalahgunaan.

Pelatihan Data Protection for Business digelar untuk mengenalkan pentingnya perlindungan data pribadi kepada pelaku bisnis di Indonesia. Pelatihan diikuti oleh peserta dari berbagai sektor bisnis, mulai dari telekomunikasi hingga kantor hukum.

Berlangsung sehari, pelatihan diisi sejumlah pakar hukum dari berbagai kampus dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Informasi. Mereka adalah Prof. Abu Bakar Munir (Profesor Hukum Universitas Malaya dan Penasehat Pemerintah Malaysia untuk Perlindungan Data 2007-2010), Prof. IBR Supancana (Profesor Hukum Unika Atma Jaya), Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya), Dr. Sintadewi Rosadi (Kepala Cyber Law Center Universitas Padjadjaran), dan Hendri Sasmita Yudha (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Pelatihan dipandu oleh Roichatul Aswidah, Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.

Penulis: Miftah Fadli