Pentingnya Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Mengarusutamakan Prinsip Bisnis dan HAM

ELSAM, Surabaya—Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan ELSAM menggelar Workshop Implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia.

Berlangsung di Suarabaya, Kamis  (19/11) workshop bertujuan untuk mengarusutamakan isu dan konsepsi Bisnis dan HAM di daerah, serta mengenalkan alat analisis risiko bisnis dan HAM (PRISMA) yang dikembangkan Kemenkum HAM.

Workshop terdiri dari dua panel dan satu sesi simulasi PRISMA. Membuka acara, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi mengatakan Kemenkumham sebagai National Focal Point Bisnis dan HAM bertanggung jawab mengimplementasikan prinsip panduan PBB mengenai binis dan HAM (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) di Indonesia.

“Dengan memiliki 34 kantor perwakilan, diharapkan (Kemenkumham) dapat menjalankan pilar sesuai UNGPs. Serta, harapannya dapat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa kita tahu penghormatan hingga perlindungan HAM menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah,” Jelas Mualimin Abdi.

Berbicara pada panel pertama, Sekretaris Jenderal Ditjen HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, menyampaikan bahwa Indonesia akan mengembangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM sebagai upaya mengintegrasikan bisnis dan HAM dalam kerangka sistem hukum nasional.

Patricia Rinwigati, Direktur Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia (DRC FHUI), menambahkan bahwa saat ini Kemenkum HAM tengah membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM serta terus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak.

Di kesempatan sesi kedua, Gustaf Sirait yang merupakan perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga menjelaskan bahwa pemerintah telah aktif dan berkomitmen di kancah internasional untuk menerjemahkan UNGPs dalam konteks nasional.  Dikatakan Gustaf Kemenlu berjalan beriringan bersama Kemenkumham untuk Bisnis dan HAM di Indonesia.

Selain itu, Dirtjen HAM Kemenkumham bersama dengan ELSAM juga telah mengembangkan aplikasi penilaian risiko Bisnis dan HAM atau PRISMA.  Andi Taletting Langi, perwakilan Kemenkumham, menyatakan bahwa PRISMA akan menjadi wadah bagi korporasi swasta maupun negara untuk menganalisis operasionalisasi bisnis terhadap perlindungan HAM.

Workshop dihadiri oleh banyak pihak, mulai dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), sektor bisnis, hingga organisasi atau komunitas masyarakat ini ditutup dengan penjelasan dan simulasi tata cara pengisian PRISMA oleh perwakilan ELSAM.

Penulis: Vita Yudhani