Pentingnya Instrumen Perlindungan Data Kependudukan

ELSAM, Jakarta—Pembaruan data kependudukan dan sistem pengelolaannya mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya memudahkan pemerintah mengambil kebijakan terkait urusan-urusan publik seperti dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penegakkan hukum.

Tapi sistem pengelolaan data kependudukan yang modern itu juga memunculkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

Terkait dengan hal ini, ELSAM mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk “Masa Depan Identitas Digital dan Pentingnya Instrumen Perlindungan Identitas” pada Senin (3/2) lalu.

FGD yang diselenggarakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah dan sipil. Di antaranya dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Asosiasi Fintech Indonesia, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Cyber Law Division of Atma Jaya Study Group on Aviation, Outer Space, and Cyber Law (AJAvOC) Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya Jakarta, Katadata.co.id, Kemitraan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk memahami sistem identitas dalam berbagai aspek, terutama terkait dengan pengembangan sistem identitas digital.

Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mengidentifikasi model-model pemanfaatan sistem identitas dalam berbagai sektor dan mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pengelolaan sistem identitas di Indonesia.

Sebagimana diketahui, pemerintah telah meluncurkan program National Single Identity, melalui pembuatan Nomor Induk Kependudukan, yang diaplikasikan dalam program KTP Elektronik (e-KTP). Dengan e-KTP diharapkan setiap penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan dan berlaku seumur hidup.

Data Kependudukan dalam format E-KTP setidaknya memiliki 31 item data perseorangan, mulai dari data umum seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, golongan darah, pekerjaan, status perkawinan hingga data biometrik (sidik jari dan retina mata).

Data kependudukan sendiri dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminal.

Namun, di sisi lain digitalisasi dan modernisasi sistem pengelolaan data kependudukan juga memiliki potensi kebocoran dan penyalahgunaan sehingga perlu instrumen perundangan yang kuat untuk melindunginya.

Penulis: Alia Yofira