Penolakan Pemulangan Jenazah Fred C. Mambrasar: Pemerintah Indonesia Menambah Perlakuan Diskriminatif terhadap Warga Papua

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil

Penolakan Pemulangan Jenazah Fred C. Mambrasar: Pemerintah Indonesia Menambah Perlakuan Diskriminatif terhadap Warga Papua

Fred C. Mambrasar merupakan pejuang kemanusiaan Papua. Kiprahnya selama ini ditujukan untuk menyuarakan dan memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi rakyat Papua, khususnya di tengah perlakuan kekerasan, diskriminasi, rasisme dan marjinalisasi terhadap orang Papua. Selama ini, Fred C. Mambrasar melangsungkan hidupnya di Papua New Guinea (PNG) sebagai upaya perlindungan dari situasi konflik yang terjadi di tahun 1974.

Fred C. Mambrasar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021. Sesuai wasiat dari jenazah, pihak keluarga menginginkan agar jenazah Fred dapat dipulangkan ke kampung halamannya di Kampung Werur, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat. Pihak keluarga telah mengikuti setiap prosedur keamanan dan ketertiban serta mematuhi protokol Covid-19 yang diatur oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Guinea.

Namun hingga saat ini, pihak keluarga kesulitan untuk memulangkan jenazah Fred ke kampung halaman dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) PNG. Melalui Surat Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon Nomor 004/KEPRI/POM/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, Pemerintah Indonesia menyatakan “tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Fred C. Mambrasar untuk membawa dan memakamkan jenazah almarhum di Kampung Werur, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat”. Adapun alasan penolakan dalam surat tersebut diantaranya:

  1. Perbatasan antara RI-PNG masih ditutup karena Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pembukaan pembatasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan RI-PNG;
  2. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, pengiriman jenazah harus sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan yang memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut di antara berbagai pihak terkait di Indonesia dan PNG; dan
  3. Pemerintah RI masih memerlukan waktu untuk meneliti status kewarganegaraan mendiang Fred C. Mambrasar.

Akibat penolakan Pemerintah RI tersebut, hingga saat ini, terhitung 27 hari sejak Fred dinyatakan meninggal, jenazah Fred belum kunjung dimakamkan dan masih tertahan di Port Moresby, PNG.

Koalisi masyarakat sipil menilai beberapa alasan penolakan Pemerintah RI tersebut sangatlah tidak berdasar. Pasalnya, pihak keluarga telah memenuhi berbagai syarat administrasi perihal kepulangan jenazah Fred ke Indonesia, bahkan otoritas kesehatan di PNG telah menyatakan bahwa Fred bebas Covid-19. Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Papua maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura pada prinsipnya menyatakan setuju dan mengizinkan untuk pemulangan jenazah Fred C. Mambrasar melalui beberapa dokumen surat. Dokumen tersebut diantaranya:

  1. Surat Jawaban Sekretariat SATGAS COVID-19 Pemerintah Kota Jayapura Nomor 300/330/SATGAS/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang menyatakan bahwa “Prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura memberikan Izin Pemulangan Jenazah Alm. Fred C. Mambrasar”
  2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Duta Besar RI untuk PNG dan Kepulauan Solomon tentang Persetujuan melintas Via PLBN Skouw bagi 1 Jenazah WNI dan 8 Orang Pengantar, Nomor 569/1876/SET, tertanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan “pada prinsipnya menyatakan Pemerintah Provinsi Papua setuju untuk pemulangan jenazah Almarhum Fred C. Mambrasar”

Dengan demikian, koalisi masyarakat sipil menilai selain karena penolakan Pemerintah Indonesia terkait pemulangan jenazah Fred C. Mambrasar dirujuk pada alasan-alasan yang tidak berdasar, penolakan tersebut turut menambah daftar perlakuan diskriminatif terhadap warga Papua. Pasalnya, pemulangan jenazah dari luar negeri khususnya selama Pandemi Covid-19 sebelumnya telah dilakukan beberapa kali dan mendapatkan izin dari Pemerintah.

Hingga saat ini, sejak tanggal kematiannya, jenazah Fred C. Mambrasar belum juga mendapatkan hak atas penguburan atau kremasi yang layak sebagai bagian dari pengejawantahan hak untuk kematian yang bermartabat (rights to the dignity of the dead). Padahal status kewarganegaraan Fred yang merupakan seorang warga negara Indonesia (WNI) berimplikasi pada adanya jaminan perlindungan yang wajib diberikan Pemerintah terhadap WNI yang berada di luar negeri, salah satunya perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal. Tentu ini menjadi isu yang penting, mengingat perlindungan WNI merupakan salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil dengan menekankan keadilan bagi setiap orang, mendesak kepada:

  1. Presiden RI untuk memperhatikan dan mendorong pejabat terkait untuk segera menyelesaikan kasus ini dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan;
  2. Menteri Luar Negeri memerintahkan Duta Besar Papua New Guinea untuk mengizinkan pemulangan jenazah Fred C. Mambrasar ke kampung halaman;
  3. Menteri Hukum dan HAM untuk Memerintahkan Unit Keimigrasian untuk meninjau kembali pelarangan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Papua New Guinea untuk memberangkatkan jenazah Fred C. Mambrasar;
  4. Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dapat secara lebih aktif untuk mendorong penyelesaian terhadap masalah ini;

Jakarta, 1 Maret 2021

Hormat kami

Koalisi Masyarakat Sipil
1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2. Yayasan Satu Keadilan Yayasan PUSAKA
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
4. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
5. AJAR
6. Imparsial
7. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
8. Greenpeace Indonesia
9. Amnesty International Indonesia
10. PAHAM Papua
11. FIMTCD (Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai)
12. KontraS Papua
13. WALHI Papua
14. ALDP
15. LBH Papua
16. KPKC SINODE GKI, Jayapura
17. GerHAM (Gerakan HAM Bersatu)
18. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua
19. KPKC Sinode KINGMI, Jayapura.
20. Komisi Kerasulan Awam – Keuskupan Manokwari Sorong (KERAWAM KMS)
21. LP3BH Manokwari
22. SPA – PB (Solidaritas Pemuda Adat Papua Barat)
23. PBHKP (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Keadilan Papua) Sorong
24. SKPKC Fransiskan Papua, Jayapura

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi
1. ELSAM- Muhammad Busyrol Fuad (0856 5500 4863)
2. Yayasan Satu Keadilan-Syamsul Alam Agus (0811 8889 083)
3. Yayasan PUSAKA-Franky Samperante (0813 1728 6019)
4. YLBHI-Muhammad Isnur (0815 1001 4395)