Penggunaan Pasal Penodaan Agama sebagai Alat Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas di Kasus Meiliana

Pernyataan Pers ELSAM

Penggunaan Pasal Penodaan Agama sebagai Alat Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas di Kasus Meiliana

 

Selasa (21/08/18) hari yang suram bagi penegakan keadilan dan hukum di Indonesia. Hari itu seorang ibu beretnis Tionghoa divonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan Meiliana terbukti menista agama Islam. Lebih dari itu, dalam pembacaan putusan juga dikatakan bahwa tindakan Meiliana merupakan pemicu kerusuhan di Tanjung Balai yang berujung pembakaran Vihara dan Klenteng pada Juli 2016.

Dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Meiliana sendiri, pemaksaan argumen hukum yang dikenakan kepada korban sudah terlihat sejak dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Meiliana didakwa melanggar pasar 156a KUHP. Dasar yang dipakai adalah keluhan yang disampaikan Meiliana terhadap volume suara masjid melalui saksi bernama Kasini. Meiliana mengatakan, “kak, tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut”

Pasal 156a KUHP sendiri menyebutkan,

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Melihat substansi dari pasal tersebut, lalu menimbang konteks pembicaraan Meiliana yang dilakukan dalam pembicaraan di ranah privat, dan konten pembicaraannya yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, karena yang bersangkutan justru melakukan itu karena merasa tidak nyaman maka pasal tersebut seyogyanya tidak bisa dikenakan terhadap terdakwa. Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik secara implisit menyebutkan dimensi eksternum dari pelaksaan praktik peribadatan sebagai salah satu ekspresi dari hak atas berkeyakinan. Apabila mengacu pada putusan Komite HAM PBB atas kasus Karnel Singh Bhinder pada 1989, keluhan yang disampaikan oleh Meiliana sesungguhnya merupakan upaya dia untuk mendudukkan posisi suara adzan dalam wilayah forum eksternum terkait dengan hak atas kebebasan beragama. Artinya, sebagaimana disebutkan secara terang dalam pasal 18, besaran volume azan di wilayah tempat tinggal Meiliana menjadi hak kebebasan beragama umat Islam sejauh tidak mengganggu hak-hak yang lebih asasi milik orang atau kelompok lain. Ketidaknyamanan Meiliana terhadap volume suara yang terlalu kencang, apalagi telah mengganggu organ pendengaran, membuat hak tersebut dengan sendirinya batal sehingga wajib bagi umat muslim di wilayah itu untuk mengecilkan volume suara. Kementerian agama sendiri telah mengatur besaran forum pengeras suara Masjid di suatu lingkungan melalui instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/101/1978.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keberadaan delik penodaan agama, sebagaimana pada pasal 156 dan 156 a KUHP dan pasal 1 UU 1/PNPS/1965,  dalam semesta Hukum Indonesia memang bermasalah karena bertentangan dengan ketentuan internasional tentang Hak Asasi Manusia. Delik ini melanggar hak-hak dasar yang dinyatakan dalam Pasal 18 dan 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terutama dalam poin pembatasan yang disebutkan dalam pasal 18.

Jika kita menilik penggunaannya dalam banyak kasus yang dikenakan, pasal 156a KUHP dalam prakteknya sejak lama telah mengkhianati tujuan awalnya. Dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, keberadaan pasal ini justru sejak lama menjadi pemicu aksi kekerasan dan menjadi legitimasi untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap orang atau kelompok minoritas lain. Hal ini disebabkan beberapa frasa dalam pasal tersebut yang multitafsir sehingga membuka ruang disinterpretasi. Seperti frasa “yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan” yang sering ditafsirkan secara subyektif untuk menyerang orang atau kelompok lain.

Dengan melihat seluruh aspek atas ketidaktepatan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, maka jelas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Meiliana sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan Hak Asasi Manusia dan mengabaikan aspek negatif penggunaan pasal-pasal anti-penodaan agama sebagai instrumen hukum. Sehingga, menyusul rencana banding yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Meiliana, ELSAM merekomendasikan agar:

1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan penolakan atas penggunaan pasal 156a KUHP untuk mendakwa Meiliana karena tidak terpenuhi unsur “di depan umum”, mengingat pembicaraan yang dianggap menistakan agama terjadi dalam perbincangan dua orang dan di ranah privat. Selain itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketidaktepatan tuntutan yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika melihat tiga poin tuntutan yang memberatkan terdakwa Meiliana yakni keterlibatan terdakwa dengan rentetan kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjung Balai tanpa melihat adanya pelaku lain yang menyebarkan kasus yang menimpa terdakwa;

2) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan penolakan atas penggunaan pasal 156a KUHP demi memutus mata rantai penggunaan sewenang-wenang atas pasal 156a KUHP yang selain bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 19 Kovenan Internasional Hak  Sipil dan Politik, juga terbukti memiliki dampak merusak secara sosial;

3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sepatutnya memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Meiliana karena konteks ucapan Meiliana yang dijadikan bukti dakwaan diucapkan oleh Meiliana untuk tujuan memenuhi rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana dijamin  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Majelis Hakim kiranya perlu melihat keluhan Meiliana sebagai satu tonggak penting untuk mendudukkan secara proporsional keberadaan forum eksternum dalam Hak Sipil dan Politik yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang penuh dengan kebhinekaan. Apalagi, putusan bersalah terhadap terdakwa Meiliana hanya akan menjadi preseden buruk dalam proses penanganan kasus hukum yang berhubungan dan merugikan kelompok minoritas, mengingat latar belakang terdakwa dan pusaran konflik dituduhkan terkait dengan tindakan terdakwa;

4) Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus dapat memberikan jaminan perlindungan kepada Meiliana dan seluruh masyarakat Sumatera Utara dari segala macam ancaman dan intimidasi terkait kasus ini.

 

Jakarta, 24 Agustus 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Muhammad Azka Fahriza (Staf Advokasi HAM), 081287769880 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *