Penggunaan Dasar Kepentingan Umum untuk Membatasi Hak atas Pelindungan Data harus Terukur

ELSAM, Jakarta—Dalih demi kepentingan umum kerap digunakan pemerintah untuk membatasi hak warga negara, termasuk pembatasan hak atas pelindungan data pribadi. Sementara pembatasan hak atas nama kepentingan umum itu dimungkinkan, ukuran pembatasannya perlu memiliki ukuran yang jelas.

Demikian dikatakan peneliti ELSAM Shevierra Danmadiyah dalam peluncuran hasil riset yang dilakukannya bersama dosen hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta, Sih Yuliana Wahyuningtyas, pada Jumat (24/9) lalu.

“Makna kepentingan umum tergantung dari kasus per kasus, tergantung siapa yang melihat kepentingan umum itu, dan pada konteks apa. Jadi sangat beragam pemaknaan dari kepentingan umum itu sendiri,” ujar Shevie.

Dalam diskusi dengan topik “Pelindungan Data Pribadi dan Kepentingan Umum, di mana Titik Keseimbangannya?” itu Shevie menekankan agar penggunaan alasan kepentingan umum itu dilakukan secara terukur dan memiliki ketentuan yang jelas.

Di masa pandemi COVID-19 kepentingan umum misalnya dimaknai sebagai kesehatan masyarakat. Dengan alasan menjaga masyarakat dari penyebaran virus corona pemerintah di banyak negara melakukan pemantauan perilaku warganya, salah satunya melalui aplikasi pelacak dan penelusuran kontak.

“Kalau tidak dilakukan pengamanan yang proporsional atau tepat, maka sebenarnya pemrosesan data atas kepentingan umum ini ternyata bisa juga mengantarkan kita pada hal-hal yang kurang baik,” tambah Shevie.

Tegangan antar-hak yang kemudian menuntut pemerintah untuk membatasi atau mengurangi hak tertentu menurut Yuliana sebenarnya merupakan hal yang wajar. Persoalan timbul ketika pembatasan itu dilakukan tanpa dasar yang jelas.

“Setiap hak tidaklah tidak terbatas, yang pertama-tama membatasi suatu hak adalah hak yang lain. Jadi ada potensi bahwa hak itu bisa saling berbenturan. (benturan antar-hak) ini suatu yang lazim, suatu yang alami,” kata Yuliana.

Untuk menengahi tegangan dua atau lebih hak yang saling berlawanan itu pemerintah menurut Yuliana perlu menempuh beberapa langkah.

Hal pertama yang perlu dilakukan menurutnya adalah mengenali secara cermat situasi ketika benturan hak itu terjadi.

Berikutnya, perlu adanya standar yang transparan. Bentuknya kata Yuliana bisa berupa regulasi atau minimal pedoman. Dengan standar atau pedoman tersebut orang memiliki acuan yang sama yang akhirnya dapat mencegah kebijakan yang semena-mena.

Terakhir, perlu ada proses monitoring supaya kebijakan yang diambil tidak terlalu bias.

Terkait pembatasan hak pelindungan data pribadi, Yuliana menekankan agar pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan regulasi khusus yang ketentuannya spesifik dan terbatas.

Selain itu, aturan pembatasan juga menyertakan langkah-langkah mitigasi untuk orang yang haknya dibatasi.

“Jadi yang dikenakan pengecualian dia mendapatkan treatment by regulation untuk memastikan ‘oke ada hak yang dikurangi tapi tetap dipastikan bahwa kepentingan si subyek data ini tetap terjaga,” lanjutnya.

Pembatasan lanjutnya juga perlu dilakukan secara terukur yang berarti memiliki parameter yang jelas dan ada uji penyeimbangannya.


Sueb  

Simak diskusi selengkapnya di Youtube Perkumpulan ELSAM