Pengesahan UU Cipta Kerja: Masa Kelam Perlindungan Hak Asasi Warga Negara

Pernyataan Pers ELSAM

Pengesahan UU Cipta Kerja: Masa Kelam Perlindungan Hak Asasi Warga Negara

 

Indonesia kini memasuki masa kelam, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak buruh, masyarakat adat, nelayan, petani, perempuan dan lingkungan hidup. Pengesahan RUU Cipta Kerja diperkirakan akan berdampak pada situasi perlindungan hak-hak warga negara. Kelompok marjinal, buruh, masyarakat adat, nelayan, petani dan perempuan akan menjadi korban kebijakan negara yang hanya mendukung investasi dan investor. Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari ancaman buruk UU Cipta Kerja. Pasal-pasal yang menjamin perlindungan dan keselamatan lingkungan hidup, justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi.

Di tengah protes dan desakan untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020. Sebagian besar yang menolak RUU Cipta Kerja berpendapat RUU ini hanya akan menguntungkan investor. Bukan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini tidak hanya mencederai demokrasi dan kepercayaan masyarakat, namun DPR RI dan Pemerintah secara sengaja mengabaikan suara-suara masyarakat yang menolak dan ingin menghentikan pembahasan RUU tersebut. Rejim yang berkuasa di Negeri ini seolah terjebak dalam arus kuat menuju kleptokrasi. Kekuasaan dan kewenangan seolah dirancang untuk memberikan privilege dan keuntungan bagi kelompok tertentu saja. Hal yang tampak dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga sangat dipaksakan, baik sejak dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI maupun pada saat pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI. Rapat pembahasan di tengah masa pandemi Covid-19 yang sangat minim pengawasan dari masyarakat luas hingga tidak ditemukannya naskah RUU hasil pembahasan dan dimajukannya pembahasan tingkat II untuk mengesahkan RUU ini menjadi bagian dari orkestrasi DPR RI dan Pemerintah.

Motif penyusunan RUU Cipta Kerja ini sudah berulang kali diungkapkan oleh pihak pemerintah maupun DPR. Memfasilitasi kepentingan investor/pemilik modal dengan menghilangkan berbagai hambatan bagi terciptanya investasi merupakan alasan utama bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun UU ini. Namun, di saat yang bersamaaan, UU ini juga berpotensi akan menghilangkan berbagai penikmatan hak asasi warga negara yang seharusnya dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam implementasi hak asasi manusia.

Hal inilah yang juga menjadi perhatian organisasi-organisasi masyarakat sipil, para akademisi dan berbagai tokoh nasional serta lembaga negara seperti Komnas HAM yang menolak pengesahan UU ini. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU di tengah-tengah pandemi Covid-19 juga menunjukkan adanya kekacauan dalam menentukan skala prioritas di DPR RI  maupun Pemerintah. Alih-alih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, Pemerintah dan DPR RI lebih memilih untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja yang kontroversial dibandingkan fokus dalam penanganan Covid-19 dan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara.

Aksi-aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh gerakan buruh, petani, masyarakat adat, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya juga dipersulit. Bahkan ancaman dan intimidasi hingga tindakan kekerasan juga dilakukan oleh aparat keamanan kepada kelompok masyarakat yang melakukan aksi penolakan RUU ini. Pada konteks ini jelas sekali bahwa aparat keamanan menjadi pengaman kekuasaan dengan membungkam aksi-aksi damai warga negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menuntut agar:

  1. DPR RI dan Presiden Jokowi mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Indonesia;
  2. DPR RI dan Presiden Jokowi menjadikan aspirasi masyarakat Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk menganulir proses dan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja;
  3. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menunda dan atau menghapuskan keberlakuan UU Cipta Kerja;

Jakarta, 6 Oktober 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif); atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi); atau Ari Yurino (Staff Advokasi HAM) di 081213708265