Pengembangan Wisata Bromo Perlu Memprioritaskan Masyarakat Tengger

ELSAM, Surabaya—Program pengembangan pariwisata yang digenjot Presiden Joko Widodo diharapkan tak hanya mengejar kunjungan wisatawan dan peningkatan pemasukan negara. Perlindungan masyarakat lokal dan daya dukung kawasan juga perlu diperhatikan.

Hal ini ditekankan oleh para narasumber diskusi yang digelar ELSAM dan Direktorat Jenderal HAM, Kemenkum HAM, di Surabya, Selasa (26/11/2019) lalu.

Diskusi bertema Kondisi Pemajuan Pariwisata Jawa Timur khususnya Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) Pasca Penetapan Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Tantanganya Mewujudkan Perlindungan HAM dihadiri para pelaku usaha pariwisata, kelompok masyarakt sipil, Dinas Pariwisata, dan Balai Besar Taman Nasional Broro, Tengger, Semeru.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo berencana menjadikan 10 destinasi wisata di tanah air  sebagai ‘Bali Baru’.  Salah satu dari 10 itu adalah kawasan Bromo, Tengger, Semeru (BTS).

Terkait dengan rencana tersebut Niniek Hendaryani dari Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur mengatakan, pembangunan BTS harus memperhatikan masyarakat Tengger yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Selain itu pembangunan BTS menurutnya juga tak boleh merusak kawasan lindung (konservasi) di sana.

Penekanan senada disampaikan oleh Gozali dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Jawa Timur. Suku Tengger, kata Gozali, adalah kelompok pertama yang akan mengalami dampak dari pariwisata di sana.

“Masyarakat Tengger perlu dilibatkan dalam forum-forum dialog seperti ini agar aspirasinya terkait pembangunan kawasan ini dapat terdengar,” ujarnya.

Sementara Wahid Habibullah dari LBH Surabaya menggarisbawahi permasalahan konflik agraria yang dapat timbul dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Setiap pembangunan infrastruktur berskala besar biasanya diikuti dengan pembebasan lahan, termasuk di kawasan Bromo,” tegasnya.

Pengembangan destinasi wisata mestinya terbuka terhadap uji publik. Untuk itu, pemerintah harus membuka roadmap pembangunan Bali Baru di kawasan BTS. Demikian ditambahkan Mohammad Soleh, juga dari LBH Surabaya.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Ditjen HAM Kemenkum HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip bisnis dan HAM di sektor dalam RANHAM 2020-2024. Pengintegrasian tersebut menurutnya merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat, perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.

Bambang melanjutkan, pemetaan hak ulayat masyarakat Tengger juga perlu dilakukan agar negara dapat mengambil langkah-langkah perlindungan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan pariwisata tersebut.

Ardiyan Widagdo dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pengelola kawasan BTS, menunjukkan beberapa dampak dampak negatif dari aktivitas wisata di BTS. Peningkatan kunjungan wisatawan di kawasan Bromo menurutnya kerap menimbulkan kelebihan pengunjung (overtourism) pada beberapa lokasi.

Penumpukan wisatawan, misalnya sering terjadi di tempat untuk melihat matahari terbit Penanjakan 1, menurut Ardian berpotensi merusak lingkungan Gunung Bromo.

Di sisi lain, Ardiyan juga mengakui pihaknya masih lemah dalam menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawasan karena keterbatasan sumber daya manusia di yang ada di Balai Besar TNBTS.

Rencana pengembangan kawasan BTS perlu memperhatikan tiga aspek di kawasan tersebut, yaitu kebencanaan, tata kelola, dan masyarakat hukum adat. Demikian ditekankan Direktur Walhi Jawa Timur F. Tri Jambore Christanto atau biasa disapa Rere.

“Aspek kebencanaan penting diperhatikan karena kawasan tersebut sangat rawan bencana. Sementara saat ini alokasi anggaran untuk kebencanaan, baik di APBN maupun APBD sangat minim,” kata Rere.

Terkait tata kelola, saat ini pemerintah masih berkutat pada penyediaan infrastruktur dan mengabaikan keberadaan masyarakat. Hal ini menurut Rere dapat memunculkan konflik tenurial. Pengembangan infrastruktur secara masif juga akan mengancam kelestarian TNBTS.

Aspek terakhir adalah perlindungan hukum bagi masyarakat suku Tengger. Saat ini, lanjut Rere, baik pemerintah pusat maupun Jawa Timur belum memiliki regulasi yang melindungi masyarakat adat. Ketiadaan kebijakan perlindungan ini mengancam kepemilikan masyarakat Tengger terhadap tanah mereka dan, tentu saja, kehidupan mereka secara umum.

Adzkar Ahsinin