Pengembangan Pariwisata Perlu Perhatikan Kepentingan Masyarakat Lokal

Jakarta, ELSAM–Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke-71, Ditjenham Kementerian Hukum dan HAM, ELSAM dan Binus University menyelenggarakan seminar bertajuk “Menelaah Potensi dan Tantangan Penerapan ‘Pariwisata yang Berkeadilan’ (Justice Tourism) di Indonesia” pada Jumat (6/12) di Kampus Syahdan, Binus University.

Terdapat hubungan yang erat antara pariwisata dan HAM karena operasional pariwisata sangat mungkin memberi dampak tertentu bagi aspek kehidupan manusia. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, salah satu narasumber dari seminar tersebut.

Oleh karena itu ia menekankan pentingnya aturan dalam kerangka bisnis dan HAM di bidang pariwisata.

Penerapan HAM di sektor pariwisata memerlukan kerja sama semua pihak. Hal ini ditekankan oleh Sekretaris Jurusan Business Law, Binus University, Besar. Menurutnya, “Di dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, harus ada keseimbangan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.”

Sementara Wendy Tarigan, Ketua Prodi Destinasi Pariwisata, Binus University, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. “Pemerintah tidak dapat lantas main gusur sendiri atas nama tourism.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan sektor pariwisata. Sejumlah destinasi wisata populer seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo, sedang diupayakan menjadi ‘Bali Baru.’

Meski demikian, pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

“Pada praktiknya ekowisata yang dicanangkan pemerintah justru berpengangan pada politik percepatan’ yang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan,” kata Peneliti Sajogyo Insitute, Eko Cahyono, yang menjadi narasumber pada seminar tersebut.

Ratu Durotun Nafisah