Pengembangan Identitas Digital harus Memprioritaskan Pelindungan Subjek Data

ELSAM, Jakarta—Pengembangan dan pemanfaatan identitas digital baik oleh pemerintah maupun pihak swasta harus menempatkan manusia sebagai pusat dari pengembangan tersebut.

Demikian ditekankan Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, dalam webinar “Prospek Pengembangan Identitas Digital dan Instrumen Pelindungannya” yang digelar ELSAM bersama Privacy International pada Selasa (22/12/2020).

“Ini karena datanya dari mereka, keputusan yang akan diambil untuk mereka, dan ketika terjadi pelanggaran atas data pribadi akan mengarah ke manusia, bukan teknologi dan sistemnya,” tegas Wahyudi.

Digitalisasi identitas penduduk oleh pemerintah Indonesia menurut Wahyudi dimulai pascapengesahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU ini kemudian diterjemahkan dalam sejumlah aturan teknis terkait penerapan KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selanjutnya pemerintah juga telah melakukan digitalisasi berbagai dokumen identitas seperti e-passport, e-KTKLN, SLIK, dan beberapa dokumen lainnya. Pengembangan lain yang tengah dilakukan pemerintah adalah program integrasi data melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

Diketahui, kebijakan yang dimulai pada 2019 ini dibuat dengan tujuan menghasilkan data terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan semua lembaga pemerintah.

Di pihak swasta, pengembangan identitas digital juga terus berlangsung. Sektor telekomunikasi, perbankan dan keuangan, serta kesehatan berlomba-lomba menambang dan memanfaatkan data pelanggannya.

“Di tengah minimnya regulasi yang bisa dijadikan instrumen perlindungan bagi individunya, maka kemudian mendorong prinsip-prinsip pengamanan dalam konteks pengembangan identitas di Indonesia, menjadi sangat penting,” ujar Wahyudi.

Hal senada disampaikan Sih Yuliana Wahyuningtyas, Pengajar Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya Jakarta. Yulianan mengatakan, keberadaan UU Pelindungan Data Pribadi yang kini tengah di bahas di DPR menjadi faktor paling menentukan.

“Bagaimana data diproses, ini harus merujuk kembali pada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi,” kata Yuliana.

Pentingnya UU Pelindungan Data Pribadi diamini narasumber webinar lainnya. Meski demikian, Gharnis Athe Ginting, Ketua Bidang Data dan Keamanan Siber idEA, menyarankan agar pengaturan pelindungan data yang juga akan mengatur kewajiban pengolah data sektor bisnis perlu memperhatikan skala dan model usahanya.

“85% start-up di Indonesia berskala mikro dan kecil. Oleh karenanya, model dan skala bisnis yang berbeda-beda harus menjadi perhatian,” ujar Athe.

Shevierra Danmadiyah

Catatan: webinar prospek pengembangan identitas digital masih dapat diikuti di Youtube Berita KBR