Pengaturan Keamanan Siber Perlu Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan

ELSAM, Jakarta— Peneliti ELSAM Miftah Fadhli menjadi pembicara Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/10). Fadhli masuk dalam panel Hukum dan Regulasi II yang mendiskusikan aspek-aspek hak asasi manusia dalam pengaturan keamanan siber.

Pemteri lain dalam forum tersebut adalah Semuel A. Pangerapan (Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo), Ardi Sutedja (Indonesia Cyber Security Forum), Sri Yuliana (Dosen Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya), dan Alfons (Vaksincom).

Fadhli menyampaikan bahwa pengaturan keamanan siber bertujuan untuk melindungi individu, melindungi perangkat, dan melindungi jaringan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus dilibatkan dalam usaha memperkuat ketahanan dan keamanan siber.

“Ada empat aktor yang setidak-tidaknya harus terlibat. Pertama pemerintah dalam menyediakan paltform regulasinya. Kedua korporasi yang mengetahui cara kerja teknologi. Ketiga masyarakat sipil yang mewakili pengguna. Keempat akademisi yang memahami diskursus teoritik dalam pengembangan teknologi,” Ujar Fadhli.

Sri Yuliana, akademisi UNIKA Atma Jaya, juga mengamini bahwa pengaturan internet harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Paltform yang aman adalah tools, bukan tujuannya. Sementara tujuannya adalah keamanan bagi setiap orang yang memakainya, efisiensi, dan perlindungan terhadap pengguna,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Yuliana juga menyampaikan pentingnya untuk menyeimbangkan antara hak dan kepentingan publik. Menurutnya, dalam konteks ekonomi digital, Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain keamanan, birokrasi, regulasi, korupsi, dan relevansi persaingan. Oleh karena itu, kesiapan regulasi merupakan kunci penting dalam penguatan ketahanan dan keamanan siber yang harus dibarengi dengan pemahaman terhadap teknologi itu sendiri.

Di sisi lain, Ardi Sutedja mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini melahirkan berbagai tantangan dari sisi kultural.

“Untuk menghadapi hal tersebut, kita perlu meningkatkan budaya antisipatif dan preventif, keamanna dan keselamatan, kolaboratif dan koordinatif, serta saling menghormati dan etika pergaulan,” kata Ardi.

Oleh karena itu, menurut Ardi, kerja sama semua pihak perlu dibangun karena mengatur keamanan dan ketahanan siber itu sangat rumit.

Semuel A. Pangerapan sendiri menyoroti peran aktif penyelenggara sistem elektronik dalam mengawasi konten-konten internet dalam platformnya. Penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber menurutnya harus melibatkan semua pihak.