Pengaturan Keamanan Siber harus Berpusat pada Perlindungan Manusia

ELSAM, Jakarta—ELSAM bersama sejumlah organisasi masayarakat sipil lain menggelar diskusi terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Jumat (3/7/2020).

Dalam diskusi yang dihadiri LBH Pers, ICW, ICJR, LBH Masyarakat, KontraS, Forum Asia, dan Imparsial ini dibahas sejumlah persoalan, mulai dari masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya RUU ini, konsep keamanan siber, hingga tranparansi pemerintah ketika berurusan dengan keamanan siber.

Peserta diskusi sepakat bahwa isu keamanan siber belum begitu masif di kalangan masyarakat sipil. Padahal, keberadaan legislasi mengenai keamanan siber akan berdampak besar karena bersentuhan langsung dengan persoalan HAM.

“Keamanan siber ini sangat berkaitan dengan HAM kita semua,” ungkap Genoveva A. K. Sheila Maya, peneliti ICJR.

Sementara Peneliti ELSAM, Lintang Setianti, berpandangan bahwa RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang ada saat ini masih terpusat pada masalah ketahanan negara (state centric approach). Selain itu, pembahasan RUU ini juga menurutnya belum melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat sipil.

“Perlu ditentukan pembatasan sampai mana negara dapat mengintervensi keamanan siber, mengingat internet sudah menjadi ruang publik,” tegas Lintang.

Untuk itu, lanjut Lintang, perlu perumusan ulang mengenai keamanan siber, dengan terlebih dulu mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat timbul di masyarakat. Dengan begitu diharapakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber bisa selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Isu transparansi penggunaan instrumen dan alat-alat pendukung keamanan siber oleh instansi juga menjadi pokok bahasan. Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengungkapkan bahwa saat ini belum ada laporan utuh terkait pembelian alat-alat yang mendukung keamanan siber. 

“Kita hanya bisa mendapatkan laporan yang detail dari rapat DPR RI, misalnya pembelian alat yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Sayangnya, terkait mata anggaran BSSN, BIN, dan beberapa lembaga lain tidak bisa diketahui,” jelas Wahyudi.

Danu Pratama Aulia dari Kontras menambahkan, bahwa ketiadaan transparansi tidak hanya terjadi pada saat pengadaan tetapi juga pada penggunaan dan akibat dari alat-alat pendukung keamanan siber. 

“Pemerintah tidak menyebutkan secara spesifik alat apa saja yang digunakan untuk surveillance. Masalahnya, alat-alat tersebut bisa mengambil data. Sehingga, hal ini urgen untuk diminta transparansi penggunaannya,” kata Danu.

Penulis: Shevierra Danmadiyah