Pengaturan Iklan Politik di Media Sosial Masih Belum Memadai

ELSAM, Jakarta—ELSAM mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang bertujuan untuk memaparkan permasalahan kebijakan dan hak asasi manusia (HAM) dalam praktik penyebaran iklan kampanye politik melalui media sosial di Indonesia, pada Senin, 19 November 2019 lalu.

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil seperti, Remotivi, Perludem, RTIK Jakarta Raya, SafeNet, ICT Watch, Kode Inisiatif, Bawaslu, dan Privacy International.

Media sosial telah menjadi saluran baru untuk kampanye partai politik dan kandidat yang bertarung pada Pemilu 2019 lalu. Media sosial dilirik partai dan politisi karena memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki media konvensional.

Terdapat perbedaan signifikan terkait bagaimana iklan kampanye disebarluaskan oleh media tradisional (televisi, radio, media cetak) dan media sosial. Iklan politik di media tradisional hanya bisa menyasar kelompok demografis besar. Sementara iklan di media sosial mampu melakukan penargetan pemilih secara individual melalui proses yang disebut sebagai ‘political microtargeting’.

Perbedaan juga tampak pada pengawasan terhadap iklan politik di dua jenis media tersebut. Pesan kampanye yang disebarkan lewat media tradisional mendapatkan pengawasan publik yang tinggi dan didukung oleh kerangka regulasi pengawasan yang memadai. Sedangkan pesan-pesan kampanye yang disebarkan melalui media sosial kurang mendapatkan pengawasan dan tidak memiliki regulasi yang memadai.

Ailidh Callendar dari Privacy International menjelaskan secara singkat bagaimana kampanye virtual dilakukan. Kampanye di media sosial menurutnya melibatkan operasionalisasi data secara mutakhir, jumlah data yang sangat besar, aksesibilitas, dan kecepatan melakukan profiling. Semua proses ini menurutnya perlu diperhatikan.

“Selama ini isu mengenai sosial media terlalu fokus pada konten sosial medianya, misalnya apakah informasi ini palsu, misinformation. Kita tidak pernah memberikan perhatian pada sesuatu di balik konten itu. Kenapa kita melihat konten tersebut di media sosial kita, dan lain-lain,” terang Ailidh.

Salah satu solusi kunci untuk melindungi data pribadi dalam praktik political microtargeting, lanjut Ailidh, adalah kerangka hukum perlindungan data pribadi yang kuat, ditegakkan, dan diimplementasikan, dan kalau diperlukan memperkuat yang sudah ada.

Selain regulasi perlindungan data pribadi, hal lainnya yang juga penting adalah aturan iklan politik yang mendorong transparansi dan persyaratan pertanggungjawaban yang detail.

Peneliti ELSAM, Alia Yofira, mengatakan, aturan kampanye yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum saat ini masih belum memadai.

“Logika yang digunakan untuk mengatur iklan sosmed ini masih menggunakan logika pengaturan iklan media konvensional. Contohnya di PKPU, penayangan iklan di media sosial berlaku satu spot dengan durasi 30 detik. Artinya, akun-akun itu cuma boleh upload iklan satu kali sehari, kalau video Cuma boleh 30 detik. Hal ini sebenarnya bermasalah, karena susah diberlakukan juga ke dalam teknologi sosial media. Harusnya fokus regulasinya adalah meningkatkan transparansi iklannya, dijelaskan siapa yang boleh beriklan, lisensi, agar akuntabilitas iklannya jelas,” terang Alia.

Perlunya transparansi kampanye politik di media sosial juga dikemukakan oleh perwakilan dari Remotivi.

“Salah satu hal yang paling unik dari iklan sosmed adalah kapabilitas dia untuk microtargeting. Ini juga salah satu alasan iklan politik di sosmed itu sangat rawan disinformasi, atau konten politik identitas yang membuat masyarakat terpolarisasi. Lalu, fact-checking untuk informasi-informasi palsu ini sangat sulit dilakukan. Transparansi tentu langkah pertama.”

Diketahui jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang atau sekitar 56% dari total populasi Indonesia (We are Social, 2019). Dengan data pengguna yang besar tersebut tidak heran banyak kontestan politik menjadikan media sosial sebagai saluran kampanye.

Iklan politik di media sosial perlu diatur lebih baik. Perwakilan dari Perludem menyampaikan bahwa mengingat pada tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, maka terdapat urgensi untuk melakukan revisi terhadap PKPU.

“Ini penting untuk kita exercise lebih jauh di Pilkada 2020, bisa kita aplikasikan ke PKPU kampanye. Kita mendorong transparansi parpol untuk mengungkap biaya kampanye di sosmed. Kita berikan kewajiban juga kepada provider ini untuk mempublikasikan berapa banyak parpol yang memanfaatkan iklan berbayar, termasuk mempublikasikan besaran biaya yang dikeluarkan.”

Penulis: Alia Yofira Karunian