Penelitian: Industri Sawit terus Berkembang tapi belum Ramah HAM

ELSAM, JAKARTA — Ditjen HAM Kemenkumham RI dan ELSAM terus berupaya menjadikan isu bisnis dan HAM terintegrasi dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020 – 2024. Salah satu upaya yang kini sedang dijalankan adalah dilakukannya studi dasar (baseline study) di sektor perkebunan sawit.

Dalam “Workshop Draft Baseline Study dan Kertas Kebijakan” yang digelar di Jakarta, Kamis (16/5), Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi mengatakan baseline study dengan studi kasus di sektor perkebunan merupakan titik awal untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di Indonesia.

Mualimin berharap kajian dasar bisnis dan HAM di sektor perkebunan itu juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengintegrasikan isu bisnis dan HAM ke dalam RANHAM 2020-2024.

Patricia Rinwigati, supervisor peneliti, dalam paparannya mengatakan penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi riil di industri sawit sehingga dapat menjadi panduan untuk tindakan yang akan dilakukan.

“Penelitian ini bukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sawit, tapi untuk memetakan masalah yang terjadi dan memetakan aksi-aksi yang bisa dilakukan dan hasil akhirnya memberikan usulan kepada Sekber RANHAM 2020-2024,”  kata Patricia Rinwigati.

Perkebunan sawit dipilih sebagai objek penelitian menurutnya karena “strategis dan menguntungkan. Dan banyak permasalahan yang terjadi di sektor perkebunan terutama yang berkaitan HAM.”

Saat ini, lanjut Patricia, penelitian lapangan sudah dilakukan. 174 orang dari 48 institusi yang tersebar di pusat dan daerah terlibat dalam tahap ini. Daerah tersebut mencakup Papua, Sumatera Barat, Jawat Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, serta DKI Jakarta.

Menanggapi paparan Patricia, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sumarjono Saragih, mengatakan rezim pemerintah memiliki pengaruh terhadap dinamika perkebunan sawit.

“Rezim yang buruk dapat menjadi kontributor situasi di lapangan. Oleh karena itu perbaikan, pengawasan, dan penegakkan perlu ditekankan dari pemerintah,” tukasnya.

Sementara Irene Mariane, akademisi dari Fakultas hukum Trisakti, menyarankan agar peneliti tidak hanya menyoroti konflik antara masyarakat dan perusahaan. Latar belakang konflik agraria lebih disebabkan oleh belum jelasnya perizinan atas tanah oleh Pemerintah, katanya.

Sementara Deputi Direktur Sawit Watch Nurhanudin Achmad, populer disapa Rambo, menyarankan agar penelitian juga melihat dampak moratorium terhadap industri sawit.

“Bagaimana melihat moratorium sawit dalam kerangka bisnis dan HAM itu perlu di tuliskan dalam penelitian ini, karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan,” katanya

Berikut temuan sementara baseline study bisnis dan HAM di sektor perkebunan sawit:

  1. Terdapat keanekaragaman komoditas unggulan. Sawit memang produk nasional yang strategis, namun setiap daerah mempunyai komoditas unggulan; belum ada blue print perkebunan sawit nasional;
  2. Bisnis Sawit masih menguntungkan, karena terdapat peningkatan luas lahan dan produktivitasnya;
  3. Dalam perspektif dimensi “Pemberdayaan Masyarakat”, perusahaan sawit sudah berusaha menghadirkan poin-poin yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat meskipun belum menyentuh HAM dari masyarakat sekitar secara substantif;
  4. Terdapat beberapa poin dalam perspektif dimensi “Konflik Agraria”. Tim Peneliti menemukan bahwa terdapat tumpang tindih peraturan perundangan, minimnya data atau informasi yang berkaitan dengan lahan, skema FPIC (free, prior, informed consent) yang belum berjalan dengan baik, sistem perizinan one-single-submission yang belum terintegrasi, serta masih adanya pandangan parsial terhadap hak tanah masyarakat adat;
  5. Temuan utama dalam perspektif “Dimensi Perburuhan” adalah kondisi buruh harian lepas (BHL) yang masih belum pasti dan kurangnya keterlibatan masyarakat adat sebagai pekerja. Namun di sisi lain, Peneliti menemukan bahwa terdapat keproposionalan antara pekerja perempuan dan laki-laki di perkebunan sawit.

Penulis: Vita Yudhani