Penanganan COVID-19 di Indonesia: Ditinjau dari Aspek Hak Atas Privasi

ELSAM, Jakarta—Kehadiran COVID-19 menjadikan negara-negara di dunia melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Upaya tersebut diantaranya adalah kebijakan karantina wilayah, penggunaan masker dan jaga jarak, pengecekan temperatur, uji cepat (rapid test) dan uji usap (swab test) COVID-19, hingga surveilans kesehatan. Salah satu wujud surveilans kesehatan adalah dengan penggunaan aplikasi pelacakan kontak (contact tracing). Sayangnya, tidak jarang terjadi pemunggungan hak atas privasi dalam melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melalui riset yang berjudul “Hak Atas Privasi dan Penanganan COVID-19 di Indonesia” melakukan pemetaan terhadap praktik-praktik penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya dalam upaya surveilans, juga memetakan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data dan surveilans kesehatan. Dalam hal pemetaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas privasi dan surveilans, riset ini membaginya menjadi peraturan perundang-undangan 1) pelindungan data pribadi secara umum, 2) pelindungan data kesehatan, serta 3) surveilans dan kekarantinaan COVID-19.

Dalam konteks penanganan COVID-19 di Indonesia, ditemukan bahwa masih minimnya integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelindungan data pribadi ke dalamnya. Bahkan, ditemukan berbagai aktor yang saling melakukan “hibah” tanggung jawab. Lebih disayangkan, Indonesia juga telah mengalami kebocoran 230.000 data pasien COVID-19 pada Juni 2020.

Merespon paparan ELSAM dalam FGD Peer-Review “Hak Atas Privasi dan Penanganan COVID-19 di Indonesia” pada Jumat (29/1), Sih Yuliana, Dosen Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya Jakarta menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif terkait pelindungan data pribadi.

“Saat ini, Indonesia masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sektoral, dimana prinsip pelindungan data pribadi yang dianut juga berbeda-beda. Terlebih lagi, kita tidak memiliki Data Protection Authority yang mengakibatkan tidak adanya satu entitas yang memiliki kewenangan untuk membantu subjek data dalam melaksanakan hak-haknua,” ungkap Sih Yuliana.

Sinta Dewi, Dosen Fakultas Hukum UNPAD, mencontohkan Australia yang telah dengan tegas mengatur prinsip retensi data. Bahkan, terdapat pidana maksimal 5 (lima) tahun jika terdapat pengalihan kepentingan dari tujuan awalnya.

Secara lebih teknis, Anis Fuad, Anggota Kompartemen Pudain PERSI, mengungkapkan bahwa regulasi terkait data kesehatan memang belum tuntas.

“Peraturan Rekam Medis yang saat ini menyatakan bahwa isi rekam medis adalah milik pasien dan berkas adalah milik fasyankes, ini perlu didorong upaya perbaikannya. Bahkan, perlu juga ada penyesuaian dengan rekam medis elektronik, bagaimana penyimpanannya,” tutur Anis.

Anis juga menyampaikan bahwa di Indonesia belum dikenal istilah rekam kesehatan. Padahal ini menjadi penting untuk dilindungi karena praktik terkini telah banyak pencatatan kesehatan oleh perorangan, bukan hanya pencatatan dari fasyankes.