Pemrofilan Pemilih dalam Penyebaran Iklan Politik di Media Sosial:  Praktik Pada Pemilu 2019 dan Tantangannya terhadap Privasi

Di balik kecanggihan dan kemudahan media sosial sebagai ruang demokratis untuk menyampaikan pendapat dan opini politik dalam Pemilihan Umum, praktik iklan kampanye berbayar di media sosial berpotensi melanggar privasi warga sekaligus mengancam demokrasi itu sendiri. Pada tahun 2018, masyarakat global dikejutkan dengan terkuaknya skandal Cambridge Analytica, mereka menggunakan data pribadi pengguna sosial Facebook untuk menargetkan iklan politik berdasarkan hasil analisis pandangan politik mereka di media sosial.  Beberapa proses politik di berbagai negara juga terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi, selain Amerika Serikat, prakatik serupa juga ditemukan pada kasus Brexit dan Kenya. Hal ini kemudian mendorong publik untuk meminta pertanggungjawaban dari penyedia platform, perihal instrumen kampanye politik yang mereka sediakan. Dalam perkembangannya, Twitter akhirnya menetapkan kebijakan untuk menghapus iklan politik di platformnya. Sementara Google melahirkan fitur transparansi terkait pemasang iklan kampanye politik.

Penggunaan media sosial sebagai media kampanye politik, telah mengubah metode konvensional dalam penyampaian pesan kampanye. Jika media tradisional melakukan metode kampanye dengan penargetan dengan target demografi yang besar, media sosial mampu melakukan penargetan pemilih secara individu melalui proses yang disebut ‘political microtargeting’. Metode ini sebenarnya dikembangkan sebagai strategi pemasaran bisnis yang dilakukan menggunakan data pengguna secara individu. Kemudian dikembangkan untuk mengidentifikasi pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) secara individual, dengan mengirimkan iklan kampanye politik yang sesuai dengan (kemungingkan) minatnya. Bahkan dalam beberapa kasus, konten iklan yang ditargetkan tersebut tidak menutup kemungkinan mengandung materi yang disinformatif.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah potensi penyalahgunaan data pribadi juga muncul? Secara demografis, pengguna internet di Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 150 juta pengguna aktif media sosial atau setara 56% dari jumlah populasi Indonesia. Dalam konteks pemilihan umum, iklan kampanye media sosial menjadi sarana paling efektif dan efisien untuk menjangkau calon pemilih, terutama mengingat model sistem politik Indonesia yang sangat banyak kandidatnya. Media sosial sangat membantu pemilih untuk mengetahui para calon kandidatnya, terutama bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Tren pemanfaatan iklan kampanye politik di Indonesia juga sangat tinggi, dalam berbagai kesempatan, beberapa aktor politik menyatakan bahwa teknologi political microtargeting merupakan salah satu strategi pemenangan Pemilu Indonesia.

Sebagai contoh, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menyatakan bahwa political microtargeting merupakan strategi utama pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden April 2019 lalu. Jokowi pun dikabarkan telah menggunakan teknik political microtargeting sebagai salah satu kunci keberhasilannya untuk memenangkan Pemilihan Wali Kota Solo 2004, Pilkada DKI Jakarta 2012, hingga Pemilihan Presiden 2014 lalu. Untuk secara detail memantau praktik tersebut, terhitung mulai 31 Maret hingga 17 April 2019 lalu, ELSAM telah melakukan monitoring terhadap praktik penggunaan media sosial sebagai salah satu media guna menyebarkan iklan kampanye politik. Dalam rentang waktu monitoring tersebut, ELSAM menerima setidaknya 116 laporan iklan kampanye politik di media sosial yang tersebar di 9 daerah di Indonesia, meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara. Dari 116 laporan tersebut, 29 diantaranya merupakan iklan yang mengkampanyekan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (19 Jokowi-Ma’ruf dan 10 Prabowo-Sandi), sedangkan 87 laporan lainnya merupakan iklan yang mengkampanyekan pemilihan partai politik tertentu dan calon legislatif DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota.

Dari 87 laporan tersebut, 28 diantaranya merupakan iklan yang mengkampanyekan pemilihan partai politik, sedangkan 59 iklan lainnya mengkampanyekan pemilihan individu calon legislatif DPR/DPD/DPRD. ELSAM menemukan setidaknya terdapat 15 partai politik yang menyebarkan iklan kampanye politik melalui media sosial atau memiliki anggota yang menyebarkan iklan kampanye politik melalui media sosial saat Pemilihan Umum 2019 lalu, 8 diantaranya lolos parliamentary threshold, 7 lainnya tidak lolos. Sedangkan iklan yang mengkampanyekan pemilihan individu dalam pemilihan DPR/DPD/DPRD, ELSAM menerima setidaknya 56 individu yang menggunakan iklan kampanye media sosial. Dari 56 individu tersebut, 13 diantaranya terpilih menjadi anggota DPR/DPRD/DPD, sedangkan 43 lainnya tidak terpilih sebagai anggota DPR/DPD/DPRD.

Selanjutnya, iklan-iklan kampanye politik tersebut disebarkan oleh setidaknya 3 kategori pengiklan, yakni akun partai, akun pribadi, dan akun lainnya. Baik akun partai maupun akun pribadi merupakan akun yang wajib untuk didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya, pertanggungjawaban terkait konten iklan kampanye politik yang disebarkan oleh akun-akun tersebut pun relatif lebih jelas. Sedangkan bagi kategori ketiga pengiklan, yakni akun lainnya (misalnya, Aliansi Pemuda Bersatu, Anak Muda Memilih, Saudagar Muda Aceh, Muslimah Idaman), pertanggungjawaban terkait konten iklan kampanye politik cenderung lebih sulit untuk diketahui. Hal ini dikarenakan akun-akun pengiklan yang berada di dalam kategori ‘akun lainnya’ ini tidak melalui proses verifikasi oleh KPU sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang berada di balik akun-akun tersebut. Sebagai contoh, Muslimah Idaman menargetkan pengguna Facebook Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap isu Palestina untuk menerima iklan kampanye yang bermuatan mendukung PKS. Selain itu, ELSAM juga menemukan iklan kampanye politik yang masih bermunculan baik pada masa tenang (14-16 April 2019) maupun pada saat hari pemilihan umum berlangsung, yakni 17 April 2019. Selain itu, pada tingkatan regulasi, baik Undang-Undang Pemilu maupun PKPU 33/2018 belum mampu menangkap perkembangan teknologi dalam praktik penyelenggaraan iklan kampanye di media sosial. Saat ini, pendekatan pengaturan iklan kampanye di media sosial masih menggunakan pendekatan iklan media konvensional (cetak, televisi, dll) yang dilakukan dengan membatasi slot dan durasi penayangan iklan setiap harinya.

Berdasarkan platform media sosial yang digunakan untuk memasan iklan kampanye politik, ELSAM menerima 73 iklan kampanye politik yang disebarkan melalui Instagram, dan 43 iklan kampanye politik yang disebarkan melalui Facebook. Meskipun temuan ELSAM menunjukkan bahwa iklan kampanye politik yang disebarkan melalui Instagram (73 iklan) jumlahnya lebih besar dari Facebook (43 iklan), namun hingga tulisan ini disusun (Oktober 2019), fitur ‘Mengapa saya melihat iklan ini?’ yang disediakan oleh Instagram belum dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengguna Instagram untuk dapat memahami alasan penargetan iklan kampanye politik yang dilakukan kepadanya. Selain fitur ‘Mengapa saya melihat iklan ini?’, fitur lainnya yang penting untuk disediakan oleh pihak platform media sosial adalah adalah fitur ‘Galeri Iklan’ Facebook. Fitur ini ditujukan untuk menyediakan transparansi iklan dengan menawarkan koleksi seluruh iklan yang lengkap dan dapat ditelusuri yang saat ini dijalankan di seluruh Produk Facebook, termasuk Instagram. Namun saat ini, fitur ‘Galeri Iklan’ Facebook untuk iklan ‘sosial, elektoral dan politik’ belum dapat menampilkan iklan-iklan politik yang ditayangkan di Indonesia.

Fitur-fitur tersebut merupakan bagian yang sangat krusial dalam memastikan transparansi dan juga menjadi salah satu mekanisme pengawasan iklan politik yang ditayangkan oleh perusahaan. Tanpa transparansi yang memadai, praktik iklan politik di media sosial ini rentan untuk digunakan sebagai metode untuk menyebarkan janji kampanye yang berbeda-beda, disinformasi, black campaign, dll yang dimaksudkan untuk mempengaruhi suara pemilih. Khususnya jika mengingat bahwa iklan kampanye di media sosial disebarkan di ruang yang tertutup yang hanya dapat dilihat oleh individu itu sendiri. Oleh karenanya, transparansi perusahaan media sosial dalam menampilkan iklan politik di media sosial merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa iklan yang ditampilkan tidak mengandung materi-materi kampanye politik yang dilarang berdasarkan hukum.

Berdasarkan situasi ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan hal-hal berikut bagi:

  1. KPU dan Bawaslu RI segera memperbaharui aturan terkait kampanye dengan menguatkan ruang lingkup media sosial dengan mengikuti perkembangan teknologi media sosial. Pembaruan aturan ini penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan dan partai politik dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dalam pemilihan umum, dan meminimalisir praktik profiling secara tertutup.
  2. Penyedia platform media sosial, dalam menjalankan fitur iklan berbayar untuk menyediakan informasi terkait dengan aktor terlibat, dana yang dihabiskan, hingga transparansi mengenai detail geografi, durasi iklan dan engagement, termasuk menjelaskan pada konsumen alasan mengapa mereka menerima iklan tersebut;
  3. Partai Politik, untuk secara transparan menjelaskan metode kampanye politik mereka terutama penggunaan data pribadi para calon pemilih–termasuk yang berasal dari DPT, termasuk transparansi mengenai dana kampanye dalam pemasangan iklan kampanye politik berbayar di sosial media; dan
  4. Pemerintah dan DPR, untuk mempercepat pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi untuk memperkuat hak-hak pemilik data termasuk data pribadi pemilih, juga memperjelas tanggung jawab dari pengendali dan prosesor data pribadi, salah satunya adalah partai politik.

Jakarta, 20 Desember 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telp: 081382083993Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telp: 085711624684, atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759.

Wahyudi Djafar