Pemprov Sumatera Selatan Mendukung RAN Bisnis dan HAM

ELSAM, Palembang- Pada 12 Oktober 2017 lalu, Komnas HAM melakukan konsultasi publik pertama dengan Provinsi Sumatera Selatan sebagai rangkaian sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM. Pemilihan ini didasarkan karena pemerintah provinsi telah meluncurkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan prinsip pilar RAN Bisnis dan HAM. Seperti Pertumbuhan Hijau Provinsi (Provincial Green Growth Plan), pembentukan Satgas P2KA-SDA (Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam) Kabupaten Musi Banyuasin serta penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penguatan kebijakan RAN dapat menjadi sebuah regulasi nasional yang mengikat kepada umum dan menjadi rujukan serta sumber penyusunan kebijakan turunan dalam bisnis dan HAM.

Pasca peluncuran RAN Bisnis dan HAM pada 16 Juni 2017 lalu, Komnas HAM melakukan rangkaian kegiatan diantara multistakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, NGO dan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi dan konsultasi publik guna mendorong komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam menjalankan panduan prinsip-prinsip PBB dalam bisnis dan HAM.

“isu desentralisasi atau yang kita kenal otonomi daerah sudah menjadi menjadi karakteristik Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan peran Pemerintah Daerah secara mandiri mengatur daerah mereka masing-masing melalui penyusunan regulasi daerah, APBD daerah dan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian sangat penting juga dalam RAN Bisnis dan HAM yang kami susun ini untuk melibatkan daerah, membangun sinergitas serta masukan-masukan, agar kiranya harmonisasi regulasi dan kebijakan daerah dalam ruang lingkup bisnis dan HAM dapat mengacu pada RAN bisnis dan HAM ini,” jelas Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam membuka konsultasi publik ini.

Nur Kholis lanjut menjelaskan peran serta Pemerintah Daerah dalam merespon RAN bisnis dan HAM menjadi urgen untuk didorong lebih lanjut. Pasalnya, izin-izin lokasi konsesi perkebunan dan pembangunan pabrik-pabrik sangat masif dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Selain itu juga supaya  kebijakan daerah dalam lingkup ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan nasional.

Tawaran ini jelas disambut baik dengan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi. Menurutnya RAN Bisnis dan HAM sangat penting untuk diharmonaisasi dalam skema kebijakan daerah. Terutama untuk menanggulangi konflik SDA yang hadir karena operasi perusahaan sawit yang cukup massif di wilayah ini.

“Kami sangat mengapresiasi hadirnya RAN bisnis dan HAM ini, hal ini sangat penting diintegrasikan dalam skema kebijakan daerah. Kabupaten MUBA ini misalnya, total luas konsesi pengusahaan hasil hutan hamper 98% diolah oleh perusahaan, dan juga total luas industri perkebunan yang mencapai hingga + 600 ribu ha yang terdiri dari kebun sawit dan karet. Mengingat sangat luasnya operasional perusahaan ini tentu sangat berdampak kepada peningkatan konflik SDA di wilayah kami ini, sangat penting mengatur kebijakan guna meminimalisir konflik yang terjadi,” jelas Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi.

Selama ini, Kabupaten Musi Banyuasin telah meluncurkan beberapa kebijakan tingkat lokal guna memfasilitasi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa. Termasuk membangun sistem pengaduan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai korban.

“Kami sudah membentuk Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria & Sumber Daya Alam (P2KA&SDA) pada 2016 yang lalu untuk memfasiliasti resolusi konflik dan penyelesaian sengketa. Disamping itu kami juga membangun Sistem pengaduan untuk melakukan verifikasi kasus sehingga terbangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan perusahaan dengan harapan dapat memberi masukan mekanisme penyelesaian apa yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik. Hal ini saya kira sangat berkaitan dengan pilar pemulihan yang dimaksud dalam RAN bisnis dan HAM ini,” lanjut Beni.

Dr. H. Ahmad Najib, Asisten 3 Gubernur Sumatera Selatan bidang Kesejahteraan Rakyat yang turut hadir menyatakan apresiasi hadirnya RAN Bisnis dan HAM. Harapannya, instrument ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah setempat membentuk kebijakan yang dapat menjamin hak-hak asasi itu terpenuhi. Termasuk memberikan sikap bagi Korporasi untuk setidaknya mulai intropeksi diri dan tidak merugikan dan menghormati hak-hak masyarakat.

“Kami di Palembang ini juga sedang menerapkan Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi yang disebut Provincial Green Growth Plan. Melalui program ini kami ingin menerapkan operasional korporasi yang ramah lingkungan, dan juga mengajarkan korporasi dan masyarakat untuk mulai memperhatikan lingkungannya, menanam kembali pohon-pohon hijau di area-area yang gundul dan tentunya menurunkan deforestasi,” jelas Ahmad Najib.

Konsultasi publik diselenggarakan oleh Komnas HAM Republik Indonesia, bersama dengan  WRI Indonesia (World Resources Institute) dan ELSAM (lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Agendanya adalah untuk penajaman dan sosialiasi implementasi RAN bisnis dan HAM, dengan meminta masukan dari pemerintah daerah. Konsultasi publik ini diselenggarakan dihadiri dari berbagai stakeholders, seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten, Kepolisian Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat lokal korban, Asosiasi Perusahaan, Akademisi dan lain-lain.

Acara ini dibagi dalam 3 sesi, dengan fokus membahas pilar-pilar prinsip RAN bisnis dan HAM, yaitu sesi 1 membahas pilar kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi dan menghormati prinsip-prinsip bisnis dan HAM, sesi 2 membahas pilar tanggung jawab korporasi dalam menghormati prinsip-prinsip bisnis dan HAM, sesi 3 membahas pentingnya akses pemulihan bagi masyarakat lokal korban terdampak operasional korporasi.[]

Penulis : Azhar Nur Alam