Pemilu Sarana Demokratis Kontrol Kekuasaan,Hentikan Setiap Kekerasan Atas Nama Pemilu

Siaran Pers Elsam

Pemilu Sarana Demokratis Kontrol Kekuasaan, Hentikan Setiap Kekerasan Atas Nama Pemilu

Eskalasi pasca-Pemilu 2019 yang terjadi belakangan ini menyita perhatian publik baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sejumlah pemberitaan media massa menyoroti aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5), dan berlanjut sampai dengan hari ini (22/5). Ironisnya, peristiwa ini bertepatan dengan 21 tahun pasca-berakhirnya pemerintahan Soeharto, setelah kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998. Kerusuhan itu sendiri memakan korban jiwa terutama dari etnis Tionghoa, termasuk 85 kasus kekerasan seksual (meliputi perkosaan, penganiayaan, dan pelecehan seksual) terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 1999). Peristiwa ini sesungguhnya merupakan pengingat bagi kita semua, untuk tidak kembali mengulangi peristiwa kekerasan yang terjadi pada saat itu, yang berdampak pada korban yang tidak sedikit.

Lebih jauh, melalui penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, di mana sistem pemilihan langsungnya menjadi sistem yang paling kompleks dan paling besar di dunia. Persentase partisipasi pemilih yang meningkat sebesar setidaknya 12% jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 (Kompas, 21/5), memperlihatkan euforia publik yang sangat tinggi dalam menyambut pesta demokrasi tahun ini. Peningkatan ini tentunya harus direspon dengan perbaikan tata kelola pemilu, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan yang adil dan transparan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan bertanggungjawab. Besarnya partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 memperlihatkan kuatnya dukungan publik untuk mewujudkan sistem demokrasi yang partisipatif. Namun demikian, Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa besarnya atensi publik tersebut, harus dirawat dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM yang telah diterima secara universal. Berbagai bentuk pelanggaran Pemilu 2019 harus ditindak secara tegas dan proporsional dengan menggunakan cara penyelesaian yang konstitusional.

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Aksi HAM dan Standar Pemilihan Umum yang disusun oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan The Carter Center, penyelenggaraan pemilu yang demokratis mensyaratkan lingkungan yang kondusif terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan yang fundamental, terutama akses yang setara bagi kelompok rentan dan minoritas. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan penyelenggaraan pemilu yang mendukung pencapaian tertinggi atas penikmatan sejumlah hak kunci berikut: kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan akses terhadap informasi, keamanan individual, dan hak atas pemulihan, serta akses terhadap keadilan.

Kemudian, merespon situasi terkini, ELSAM mendorong penyelesaian secara hukum dan konstitusional, untuk berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, baik menggunakan mekanisme Bawaslu, KPU, dan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Bangunan-bangunan demokrasi tersebut, merupakan instrumen konstitusi yang telah disepakati bersama, sebagai perangkat bagi berjalannya sistem demokrasi. Selanjutnya, terhadap memanasnya kondisi di masyarakat yang berbuntut pada terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan dalam dua hari terakhir, ELSAM memandang perlunya sejumlah langkah berikut:

1.         Kepolisian memastikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi publik, demi pemenuhan hak atas rasa aman seluruh warga negara, dengan tetap berpegang pada hukum yang berlaku, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2.         Perlunya tindakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair trial, dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku maupun yang mensporosi terjadinya kerusuhan dan aksi-aksi kekerasan, yang berakibat pada jatuhnya korban dan rusaknya fasilitas publik.

3.         Masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan memilah setiap informasi yang diterimanya, dan bisa menggunakan berbagai perangkat cek fakta untuk memeriksa kebenaran atas setiap informasi yang diterimanya, termasuk klarifikasi kepada institusi yang berwenang. Tindakan ini akan dapat membantu meminimalisir penyebaran hoaks dan berita bohong, yang dapat berimplikasi pada makin runcingnya situasi di publik.

4.         Mendorong elit-elit politik untuk tidak terus-menerus melakukan provokasi yang dapat memanaskan situasi dan menciptakan gesekan di masyarakat. Akan lebih baik jika elit-elit politik justru mampu memberikan tauladan politik rekonsiliatif, untuk memastikan keutuhan dan persatuan elemen-elemen masyarakat pasca-Pemilu 2019.

Jakarta, 22 Mei 2019

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984