Pemilu 2014 dan Prospek Pemajuan HAM di Indonesia

ASASI_2014_Januari-FebruariPemilu 2014 dan Prospek Pemajuan HAM di Indonesia

Penanggung Jawab: Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi: Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana: Mohamad Zaki Hussein

Dewan Redaksi: Mohamad Zaki Hussein, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur: Indriaswati D.S, Zainal Abidin, Mohamad Zaki Hussein, Triana Dyah, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, Otto Adi Yulianto, Rini Pratsnawati

Sekretaris Redaksi: Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy

Desain & Tata Letak: alang-alang

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Pemilu 2014 menjadi pemilu keempat sejak transisi politik bergulir di tahun 1998. Pertanyaannya, akankah perhelatan nasional kali ini dapat benar-benar menjadi momen titik balik perbaikan kondisi HAM diletakkan ataukah justru terbaca sebagai pilu karena absennya komitmen 15 partai peserta pemilu kali ini?

Hanya segelintir dari 15 partai peserta pemilu yang secara eksplisit menegaskan komtimennya terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagian besar platform partai absen dari perspektif Hak Asasi Manusia, bahkan sebagian kecil partai politik justru menentang dan mencurigai agenda hak asasi manusia sebagai bentuk politisasi. Padahal masalah besar terkait Hak Asasi Manusia tak melulu soal pelanggaran HAM di masa lalu, namun juga setumpuk masalah besar yang terus-menerus melingkupi keseharian warga.

Situasi ini tentu bisa dipotret sebagai satu ironi, sebab bila tak terlanjur lupa, adalah Hak Asasi Manusia bersama semangat anti KKN yang menjadi tuntutan utama yang mengiringi lengsernya rejim Orde Baru di bawah Soeharto pada tahun 1998. Menjadi ironi karena persis setelah dua kali pemilu, setumpuk agenda dan pekerjaan rumah untuk menuntaskan berbagai masalah Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu rapor merah dari pemerintah baru yang berkuasa sejak tahun 2004.

Selama dua periode, upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terbukti berjalan di tempat. Hal ini disebabkan karena sumber daya politik yang tentu tak dikuasai oleh para korban dan masyarakat sipil tak punya kehendak politik yang cukup bahkan untuk memulai langkah awal penyelesaian. Absennya modalitas politik ini tentu tak lepas dari realitas terus bercokolnya generasi yang berasal dari rejim terdahulu di pusat-pusat kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Situasi ini ditambah dengan makin menguatnya peran militer dalam politik, baik secara langsung sebagai penggerak partai-partai politik maupun dukungan parlemen atas berbagai agenda penguatan institusi militer dalam kehidupan sosial politik. Hal terakhir ini tercermin dalam lahirnya berbagai undang-undang yang memperluas peran institusi militer melalui fungsi perbantuan dalam kondisi damai, seperti tercermin dalam lahirnya UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara dan UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain itu, semangat yang sama tercermin dalam beberapa rancangan undang-undang yang sampai saat ini masih dalam pembahasan di DPR, seperti RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Keamanan Nasional.

Untuk membaca secara lengkap, silahkan klik unduh