Siaran Pers ELSAM: Pemerintahan Jokowi-JK Kembali Mempertunjukkan Drama Kematian yang Mengingkari Kewajiban Perlindungan Hak Asasi

Siaran Pers ELSAM
Pemerintahan Jokowi-JK Kembali Mempertunjukan Drama Kematian, yang Mengingkari Kewajiban Perlindungan Hak Asasi

Pertunjukan serial drama penggantungan (the spectacle of the scaffold) kembali berlanjut, setelah pada tahun 2015 lalu, Indonesia melaksanakan dua fase eksekusi terhadap 14 terpidana mati, kini pemerintah berencana melakukan eksekusi mati jilid ke-3. Pemerintah pun kembali mengingkari kewajiban konstitusional dan internasionalnya, dengan alasan menegakkan undang-undang. Padahal, UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (1)). Indonesia juga terikat dengan sejumlah traktat internasional, yang di dalamnya melarang praktik hukuman mati, khususnya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Rencana pemerintah untuk melakukan eksekusi terpidana mati dalam waktu dekat, makin jelas terlihat, setelah 14 orang terpidana mati dikirimkan dan ditempatkan di dalam sel isolasi di Nusakambangan. Pemerintah juga telah mengirimkan pemberitahuan (notifikasi) pelaksanaan eksekusi pada tanggal 26 Juli 2016, yang disampaikan secara tertutup kepada pihak-pihak terkait saja. Artinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 2/PNPS/1964, maka dalam beberapa hari ke depan atau pada hari Jumat (29/07) keempat belas terpidana mati tersebut, kemungkinan besar akan dihadapkan pada regu tembak.

Namun demikian, hingga saat ini Kejaksaan Agung RI belum secara resmi merilis daftar terpidana yang rencananya akan dieksekusi dalam Jilid III. Hal ini malah menunjukkan tidak terbukanya Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM yang menyeluruh bagi setiap individu. Adapun daftar keempat belas terpidana mati yang telah dikirim ke Penjara Nusakambangan adalah:

  1. Eugene Ape (NIGERIA)
  2. Humprey Jefferson (NIGERIA)
  3. Seck Osmane (SENEGAL)
  4. Fredi Budiman (INDONESIA)
  5. Frederick Luttar (ZIMBABWE) 
  6. Merri Utami (INDONESIA)
  7. Obina Nwajagu (NIGERIA) 
  8. Gurdip Singh (INDIA)
  9. Zulfikar Ali (PAKISTAN)
  10. Michael Titus (NIGERIA)
  11. Okonkwo N. Kingsley (SIERRA LEONE)
  12. Agus Hadi (INDONESIA)
  13. Pujo Lestari (INDONESIA)
  14. Ozias Sibanda (NIGERIA)

Dengan mempertimbangkan kepada daftar nama terpidana tersebut di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menemukan bahwa kesemuanya itu adalah terpidana mati untuk kasus narkotika. Sementara di sisi lain, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan secara terbatas, khusus untuk kejahatan yang paling serius (the most serious crimes). Sedangkan tindak pidana narkotika tidak masuk ke dalam ambang kejahatan yang paling serius tersebut. Sehingga, pemberlakuan eksekusi pidana mati tersebut dapat dikonklusikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup, yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun (non-derogable), yang juga berlaku bagi terpidana mati.

Sama halnya dengan eksekusi pada dua gelombang terdahulu, rencana pelaksanaan eksekusi terhadap keempat belas terpidana mati tersebut juga tidak lepas dari masih maraknya praktik peradilan yang tidak adil (unfair trial). Sebagai ilustrasi, pada fase awal pemeriksaan kasus Agus Hadi dan Pujo Lestari, kedua terpidana ini tidak didampingi oleh kuasa hukum. Dalam kasus yang berbeda, terpidana Eugene Ape dipidana mati atas dasar menyimpan dan menyalurkan narkotika, padahal selama persidangan tidak terbukti bahwa ia melakukan penyaluran narkotika. Lebih parah lagi dalam kasus Humprey Jefferson, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana mati semata atas dasar pertimbangan yang bersifat diskriminatif, yakni warna kulit dan asal kebangsaan. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (irreversible).

Selain itu, beberapa terpidana mati bahkan kerap mengalami penyiksaan selama masa penahanan, sebagaimana yang dialami oleh Humprey Jefferson, Merri Utami, Zulfikar Ali dan Michael Titus. Padahal, sejumlah instrumen internasional, inter alia, Pasal 5 Deklarasi Universal HAM PBB (UDHR), Pasal 7 ICCPR, Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Prinsip 6 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988, telah secara tegas mengakui jaminan hak bagi setiap individu tanpa terkecuali untuk terbebas dari segala macam bentuk penghukuman yang berujung pada penyiksaan.

Mempertimbangkan lebih jauh, kendati beberapa terpidana mati warga negara asing (WNA) ini berasal dari negara-negara retensionis hukuman mati, seperti Pakistan, Nigeria dan India, namun hal ini tidak dapat menjadi justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan kesalahan yang sama untuk tidak mematuhi kewajiban internasionalnya dalam sejumlah instrumen hukum HAM internasional yang mengikat kepadanya.

Oleh karena itu, menilik kepada fakta-fakta di atas, ELSAM mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak melakukan repetisi atas kesalahan sebelumnya, dengan cara membatalkan rencana eksekusi jilid III, di tengah masih besarnya praktik unfair trial dalam sistem peradilan Indonesia yang masih korup. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan penghukuman (wrongful conviction), yang menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana.

Sesuai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam Deklarasi Akhir (Final Declaration) Kongres Dunia ke-6 Menentang Hukuman Mati 2016 yang berlangsung di Oslo, Norwegia, dan turut dihadiri oleh 1.300 peserta dari 121 negara di dunia, Pemerintah Indonesia harus segera memberlakukan kembali moratorium eksekusi terpidana mati. Semua putusan pengadilan yang memberikan vonis pidana mati, harus dilakukan peninjauan kembali, mengingat masih tingginya peluang peradilan sesat (miscarriage of justice), dan harus pula diikuti dengan adanya kajian mendalam untuk merevisi semua peraturan perundang-undangan yang masih memberlakukan sanksi pidana mati.

Jakarta, 28 Juli 2016
Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081218671957, Wahyudi Djafar (Deputi Direktur PSDHAM), telepon: 081382083993, atau Ruben Sumigar (Peneliti ELSAM), telepon: 085780094050.