Pemerintah Indonesia Harus Wujudkan Komitmennya untuk Menyelesaikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Walikota Amsterdam, Kamis lalu (1/7), meminta maaf atas perbudakan dan perdagangan orang yang dilakukannya di seluruh dunia pada masa lalu, termasuk di Indonesia. Ini kali ketiga pejabat tinggi di Negeri Belanda meminta maaf atas kekejaman yang diperbuatnya pada masa lalu. Tahun 2019 silam, Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima secara resmi menyatakan permintaan maaf atas agresi militer yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Indonesia pada periode 1945-1949. Kerajaan Belanda juga pernah meminta maaf atas peristiwa yang sama melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwan, pada 2013 di hadapan para korban agresi di Jakarta dan di Makassar. Permintaan maaf yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di Belanda tersebut berangkat dari kesadaran tentang pentingnya untuk meneguhkan komitmen membangun hubungan yang setara dan saling menghormati dalam konteks penegakan hak asasi manusia.

Terlepas dari itu, Indonesia sesungguhnya juga tengah berada dalam posisi yang tak jauh berbeda di mana sejak 1965 terjadi setidaknya 15 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari pembantaian massal, pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing), pemerkosaan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan perampasan hak-hak sosial, sipil, dan politik. Ironisnya, Pemerintah Indonesia belum pernah menyatakan permintaan maaf secara resmi atas kasus-kasus tersebut. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah mengambil langkah penting untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dan telah abai memenuhi hak atas pemulihan secara menyeluruh terhadap korban dan keluarganya. Padahal, pengungkapan kebenaran yang diikuti dengan permintaan maaf, penegakan hukum, dan pemulihan merupakan prakondisi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 56/83 tentang Kewajiban Negara atas Tindakan Pelanggaran Hukum Internasional, permintaan maaf merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh negara sebagai bentuk penyesalan dan pengakuan kesalahan kepada korban dan keluarganya.

Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan dalam pidatonya pada Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 lalu bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya melalui pembentukan Komisi Pengungkapan Kebenaran dan perencanaan program aksi dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Namun demikian, pernyataan tersebut tidak pernah terwujud sampai hari ini. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 terbukti tidak meletakkan pijakan institusional maupun regulatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di sisi lain, rencana pemerintah untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran sebagaimana pernah diwacanakan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Mahfud MD, sejak 2019 lalu juga belum terlaksana.

Menjelang paruh pertama periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Pemerintah Indonesia harus lebih serius dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Terlebih lagi, pada situasi krisis kesehatan global seperti saat ini, kelompok korban dan keluarganya menjadi lebih rentan akibat tidak adanya jaminan perlindungan dan keamanan sosial untuk bertahan di situasi pandemi. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dan segera untuk membuktikan keseriusannya dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan reformasi sistemik untuk mencegah praktik keberulangan (non-reccurence principle) pelanggaran HAM berat di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak sejumlah langkah sebagai berikut:

  1. Pemerintah Indonesia segera mengakui, menyesali, dan melakukan permintaan maaf secara resmi, atas berbagai kasus pelanggarn HAM yang terjadi di masa lalu, dan menindaklanjutinya dengan sejumlah agenda penyelesaian secara menyeluruh, baik yudisial maupun non-yudisial.
  2. Presiden Joko Widodo harus menindaklanjuti komitmen dan rencana pembentukan Komisi Pengungkapan Kebenaran sebagai bagian dari upaya penyelesaian.
  3. Presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintahan harus memastikan Jaksa Agung untuk bekerja sesuai mandatnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum (rechstaat), untuk menindaklanjuti proses investigasi yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk mendorong adanya kerjasama multipihak dengan institusi HAM nasional lainnya, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
  4. Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik materiil maupun immateriil, ekonomi, fisik, maupun psikis, bagi korban dan keluarganya. 

 

Jakarta, 5 Juli 2021

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:  Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM) telp: 085655004863;  Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336;