Pemerintah Indonesia Harus Mengakui dan Meminta Maaf Atas Berbagai Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Siaran Pers ELSAM

Pemerintah Indonesia Harus Mengakui dan Meminta Maaf Atas Berbagai Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Raja Belanda, Willem-Alexander dan Ratu Maxima, melakukan permintaan maaf di hadapan Presiden Joko Widodo atas kejahatan agresi yang dilakukan pada periode 1945-1949, dalam kunjungannya di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2019 lalu. Sebelumnya, Kerajaan Belanda juga pernah meminta maaf atas peristiwa yang sama melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwan, pada tahun 2013 di hadapan para korban di Jakarta dan di Makassar. Dalam kunjungan Raja dan Ratu Belanda tersebut, Joko Widodo juga menyatakan bahwa sejarah masa lalu dapat dijadikan pembelajaran untuk meneguhkan komitmen membangun hubungan yang setara dan saling menghormati. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kesadaran presiden tentang pentingnya mengakui sejarah masa lalu yang sayangnya tidak pernah diperlihatkan secara sungguh-sungguh dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia belum pernah mengakui dan menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada keluarga korban berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Dalam waktu hampir empat dekade, terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparatus negara baik melalui institusi angkatan bersenjata, maupun penerapan kebijakan yang diskriminatif. Alih-alih meminta maaf dan menyelesaikan secara tuntas, Pemerintah Indonesia justru terkesan mengenyampingkan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC pada bulan Februari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo secara gamblang menyebutkan bahwa penegakan HAM tidak menjadi agenda prioritas pemerintahannya saat ini. Padahal, masih banyak sekali korban kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan keluarganya tersebut yang belum memperoleh reparasi secara menyeluruh.

Pengakuan atas peristiwa dan permintaan maaf resmi kepada warganya sendiri telah dilakukan oleh banyak kepala pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa kepala pemerintahan yang pernah melakukan permintaan maaf antara lain Australia, Belgia, Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya diikuti dengan sejumlah reformasi kelembagaan dan kebijakan reparasi bagi para korban dan keluarga yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah memperlihatkan keseriusannya untuk menyusun langkah-langkah yang strategis untuk menyesali dan meminta maaf secara resmi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan bahwa permintaan maaf merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh Negara sebagai salah satu bentuk reparasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Langkah ini melengkapi tiga pilar lainnya dalam agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, dan pencegahan keberulangan. Selain itu, The UN Committee against Torture juga menegaskan bahwa hak atas reparasi korban yang dijamin di dalam Pasal 14 Konvensi Anti Penyiksaan (diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998) juga meliputi pernyataan maaf oleh negara sebagai bentuk “penebus kesalahan” (satisfaction) kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 on the Responsibility of States for Internationally Wrongdoing Acts Pasal 37 sebagai bentuk pengakuan terhadap korban dan penyesalan Negara atas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Permintaan maaf secara esensial juga harus berorientasi pada korban dan pengakuan terhadap adanya ketimpangan gender dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Di tengah kritik dan sinisme publik terhadap kualitas penegakan HAM dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, permintaan maaf dari Kerajaan Belanda harus menjadi refleksi dan motivasi bagi Presiden untuk melakukan hal yang sama. Hal ini wajib dilakukan karena, seperti pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri, “kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu. Kita jadikan pelajaran tersebut untuk meneguhkan komitmen membangun sebuah hubungan yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan.” (CNN, 10/03/2020). Oleh karena itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong kepada pemerintah untuk:

1. Mengakui, menyesali, dan meminta maaf atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, yang menimbulkan korban jiwa dan penderitaan yang berkelanjutan akibat hilangnya hak-hak fundamental korban dan keluarganya selama peristiwa tersebut.

2. Segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik materil maupun imateril, ekonomi, fisik, maupun psikis, bagi korban dan keluarganya.

3. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, baik melalui proses yudisial maupun non-yudisial, serta menggali berbagai jalan dan mekanisme yang mungkin dilakukan, dalam rangka penyelesaian yang menyeluruh.

Jakarta, 12 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993; Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.