Pemerintah Harus Tegas, Tepat, dan Solutif Selesaikan Konflik Singkil

Pemerintah Harus Tegas, Tepat, dan Solutif Selesaikan Konflik Singkil

Pemerintah pusat dan daerah harus mengambil sikap yang tegas, tepat, dan solutif dalam menangani dan menyelesaikan peristiwa Singkil. Sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan, Presiden dan Gubernur Aceh harus menjaga dan memastikan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis dan saling menghormati.

Peristiwa Singkil pada “131015”, -penyerangan dan pembakaran terhadap Gereja Huria Kristen Indonesia dan Gereja Katolik- merupakan bukti nyata kegagalan Pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya untuk melindungi hak-hak warga negara dalam beragama dan atau berkeyakinan. Friksi sejak 1974, 1979, antara dua kelompok keyakinan yang berbeda dan berlanjut menjadi konflik yang terus berulang ini menunjukkan Pemerintah tidak mampu mencari dan menyelesaikan akar masalah. Dengan terjadinya peristiwa Singkil tersebut, Pemerintah telah menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Singkil. Karena gagal mencegah peristiwa penyerangan gereja-gereja di Singkil tersebut.

Pola pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan oleh aparat negara seringkali dilakukan dalam bentuk pembiaran. Tak jarang pula, aparat negara justru memfasilitasi terjadinya intimidasi dan berbagai bentuk kekerasan oleh kelompok intoleran terhadap minoritas. Melalui kebijakan-kebijakan daerah maupun nasional yang lahir dari keberpihakan terhadap kehendak mayoritas, dipastikan akan menjadi amunisi dan alat intimidasi oleh kelompok intoleran.

Jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana termaktub dalam Konstitusi, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, pada praktiknya masih belum berhasil merubah sejumlah regulasi yang materinya bertentangan dengan jaminan hak tersebut. Terdapat masalah dalam beberapa peraturan terkait. Misalnya tentang pendirian rumah ibadah, yang tidak sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Meski pendirian rumah ibadah merupakan kebebasan yang sifatnya eksternal dapat dibatasi, namun dalam peraturan tersebut, pembatasan yang dilakukan tidak sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan dalam prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Demikian juga mengenai SKB Tiga Menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah, dan UU No 1/ PNPS/ 1965 serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 & 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah. Sepanjang ketiganya masih “hidup”, pemerintah dan kelompok intoleran akan terus menghidupkan peraturan tersebut. Menjadikan dasar atau justifikasi pelanggaran maupun perlakuan diskriminatif khususnya atas pendirian rumah ibadah. Kendati seperangkat instrumen yang menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah ada, baik Nasional maupun internasional. Yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, DUHAM, ratifikasi ICCPR- UU No.12 Tahun 2005, ratifikasi ICESCR- UU No. 11 Tahun 2005, Konvensi Internasional tentang Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi (CERD), CEDAW. Namun, tiga peraturan diskriminatif di atas yang dipraktekan oleh aparat, akan menyuburkan syiar kebencian kelompok intoleran yang berujung pada pembatasan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, seperti pendirian rumah ibadah. Konflik Singkil, merupakan gambaran nyata dari praktek tersebut di atas.

Di lain sisi, dalam peristiwa Singkil pada “131015” aparat keamanan terlihat tidak berdaya. Kepolisian yang memiliki fungsi perlindungan dan pengayoman mestinya harus lebih siap dan sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan. Pada konflik-konflik berdimensi agama atau keyakinan, aparat keamanan belum menunjukkan keberhasilannya. Misalnya dalam peristiwa penyerangan-penyerangan yang menimpa minoritas Ahmadiyah di Tasikmalaya, Bogor, Mataram, dan lain-lain. Ketidaksiapan aparat juga berlanjut hingga proses peradilan. Dalam pantauan ELSAM, pada tiap-tiap peradilan perkara berdimensi agama atau keyakinan, massa intoleran selalu mengintervensi hukum yang melibatkan massa intoleran dan melakukan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Namun, aparat keamanan sejauh ini tidak punya strategi atau sistem pengamanan yang tepat.

Oleh karena itu, atas terjadinya konflik Singkil pada “131015”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

  1. Pemerintah (Presiden dan Gubernur Aceh beserta jajarannya) harus segera menyelesaikan konflik Singkil melalui langkah-langkah konkrit yang memberikan perlindungan dan menjamin rasa aman bagi minoritas korban di Aceh Singkil. Pelambatan penanganan akan mengakibatkan nasib korban tidak menentu, yang ujungnya akan berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar korban;
  2. Gubernur Aceh beserta jajarannya dalam konteks ini harus bertindak atas nama dan untuk semua golongan;
  3. Aparat keamanan wajib terus meningkatkan kesiapan dan kesigapannya dalam pengamanan di Singkil. Baik dari kesiapan jumlah personil yang bersiaga, maupun kesigapan strategi pengamanan terhadap segala kemungkinan, dengan mengutamakan perlindungan terhadap minoritas korban;
  4. Pemerintah harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ribuan warga Singkil yang saat ini mengungsi di Desa Seragih, Manduamas-Tapanuli Tengah dan Sibagindar-Pakpak Bharat serta warga yang mengungsi di gereja-gereja, dengan mengutamakan perlindungan dari rasa takut, serta memperhatikan hak-hak dasar warga pengungsi. Jangan biarkan pengungsian ini berlarut-larut;
  5. Aparat hukum harus mengusut dari akar masalah dan memproses konflik Singkil yang menyebabkan meninggalnya satu orang, dan kerugian materiil serta immaterial. Sebagai negara beradab dan negara hukum, peradilan menjadi mekanisme terbaik dan modern yang dapat mencegah terjadinya disintegrasi, dibandingkan dengan tindakan main hakim sendiri.

Jakarta, 14 Oktober 2015
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Narahubung:
Wahyu Wagiman/ Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan : 081218671957
Adiani Viviana/ Program Officer Advokasi Hak Asasi Manusia : 087873108307