Pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam: Sebuah Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding) di Indonesia

Pernyataan Pers ELSAM

Pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam: Sebuah Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding) di Indonesia

Pada 8 Mei 2019, Wiranto selaku Menteri Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menerbitkan Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019 yang berisi pembentukan Tim Asistensi Hukum. Pada poin ketiga keputusan in diterangkan bahwa Tim Asistensi Hukum bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk kemudian menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian yang telah dibuat. ELSAM memandang bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum serta tidak sejalan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pertama, instrumen hukum adminstratif tidak seharusnya digunakan untuk membatasi HAM. Keputusan ini memberi mandat terhadap Tim Asistensi Hukum untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum yang dapat berdampak pada pembatasan HAM. Sedangkan dalam konsepsi negara hukum, hanya institusi yang diberi kewenangan langsung oleh undang-undang berwenang untuk itu. Atas alasan tersebut, semua aktor penegak hukum dalam Integrated Criminal Justice System (hakim, kejaksaan, advokat, dan kepolisian) serta Bawaslu untuk urusan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, pasti memperoleh kewenangannya secara langsung dari undang-undang. Legitimasi demikian dibutuhkan salah satunya karena proses penegakan hukum lekat dengan berbagai tindakan pembatasan HAM individu, sehingga harus diatur oleh undang-undang yang dibentuk dan disetujui oleh representasi rakyat dan diberikan jaminan due process of law. Keputusan yang bersifat beschikking tidak seharusnya mengatur hal tersebut, sehingga pembentukan Tim Asistensi Hukum oleh Menkopolhukam adalah suatu bentuk abuse of power yang tidak sejalan dengan konsep konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi.  

Kedua, Tim Asistensi Hukum berpotensi mengancam independensi penegakan hukum oleh lembaga berwenang. Salah satu tugas dari tim ini adalah menentukan perlu atau tidaknya suatu tindakan ditindaklanjuti secara hukum. Tugas tersebut jelas overlapping dengan kewenangan berbagai aktor penegak hukum yang telah ada saat ini. Selain itu, Tim Asisten Hukum yang dibentuk oleh cabang kekuasaan eksekutif dalam hal ini Menteri, tidak seharusnya terlibat aktif dalam proses penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi terhadap lembaga yang independesinya telah dijamin oleh undang-undang. Independesi penegak hukum dalam Integrated Criminal Justice System merupakan hal yang esensial untuk dijaga sebab apabila tidak maka bandul penegakan hukum akan berarah pada ketidakadilan.

Ketiga, keputusan ini menegasikan nilai demokrasi dan HAM. Salah satu pilar penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Kewenangan Tim Asistensi Hukum untuk mengkaji ucapan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum justru tidak sejalan dengan jaminan kebebasan tersebut. Tidak ada urgensi yang jelas mengapa tim ini harus dibentuk pasca Pemilu 2019, apabila yang dikhawatirkan adalah berbagai pelanggaran dan tindak pidana, Menko Polhukam tidak mampu menjelaskan mengapa penegak hukum yang ada saat ini tidak mampu menangani hal tersebut. Dengan demikian, justru Tim Asistensi Hukum berpotensi digunakan sebagai alat Pemerintah untuk menjerat ucapan atau tindakan yang dianggap mengkritisi kebijakan Pemerintah. Intimidasi dan ancaman pidana yang dilakukan oleh Pemerintah atas kebebasan berpendapat akan memperkecil bahkan meniadakan diskursus dalam berdemokrasi, hal ini dikenal sebagai salah satu bentuk dari kemunduran demokrasi (democractic backsliding).

Atas berbagai permasalahan pasca Pemilu 2019 yang bersifat serentak, seyogianya Pemerintah menaruh perhatian lebih untuk mengkaji ulang model pemilu ideal yang sejalan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Atas alasan tersebut, ELSAM menuntut agar Menkopolhukam meninjau kembali pembentukan Tim Asistensi Hukum dan merekomendasikan Menkopolhukham untuk mengoordinasikan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum yang berada dibawah koordinasinya, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, serta mendorong Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Pemilu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

Jakarta, 11 Mei 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telepon 08121996984, atau Ratu Durotun Nafisah (Staff Advokasi Hukum) telepon 082161867097