Pembentukan Otoritas PDP Independen: Langkah Awal Utama untuk Memaksimalkan Implementasi RUU PDP di Indonesia Kedepannya

Siaran Pers

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP)

Pembentukan Otoritas PDP Independen: Langkah Awal Utama untuk Memaksimalkan Implementasi RUU PDP di Indonesia Kedepannya

Hari ini, Kamis, 1 Juli 2021, Anggota Panitia Kerja RUU Pelindungan Data Pribadi (Panja RUU PDP) dalam siaran pers yang dikeluarkannya, menjelaskan bahwa pembahasan RUU PDP mengalami deadlock karena belum adanya titik temu di antara Pemerintah dan DPR RI terkait bentuk kelembagaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (Otoritas PDP). Pemerintah yang diwakili Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengajukan pembentukan sebuah Lembaga Pengawas Pelaksanaan UU PDP yang berada di bawah Kominfo.

Berdasarkan situasi ini, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) menyayangkan  sikap Kominfo dan kembali menegaskan bahwa terbentuknya Otoritas PDP yang independen merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan efektif dan optimalnya penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini khususnya mengingat bahwa ruang lingkup material dari RUU PDP tidak hanya berlaku mengikat bagi sektor privat, tetapi juga badan-badan publik pemerintah (pusat dan daerah), sehingga keberadaan Otoritas PDP yang independen ini menjadi sangat penting dan relevan, untuk menjamin penegakan hukum pelindungan data pribadi yang efektif dan adil di Indonesia. Selain itu, keberadaan otoritas ini juga akan sangat menentukan level kesetaraan (adequacy) hukum perlindungan data pribadi Indonesia dengan negara lain, yang akan sangat berpengaruh pada proses penyelesaian permasalahan perlindungan data yang bersifat lintas batas negara (cross border). 

Pembentukan Otoritas PDP baik di bawah Kementerian (Kominfo) maupun sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) akan berpengaruh pada efektivitas Otoritas PDP dalam melakukan pengawasan RUU PDP kedepannya. Hal ini didasari dari perbedaan karakteristik di antara Lembaga Independen dan Lembaga Negara Penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif. 

Kedua lembaga tersebut memiliki posisi serta konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda-beda atas pembentukannya. Lembaga Independen misalnya, ia terlepas dari intervensi pihak manapun—termasuk tiga cabang kekuasaan yang ada. Lain lagi dengan Lembaga Negara Penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif, yang pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, namun bukan yang utama. Keberadaan lembaga ini sangat dipengaruhi oleh cabang eksekutif, mulai dari pembentukan dan pengisian SDM, kelembagaan, keuangan lembaga, hingga pembubarannya—sebagaimana presiden dapat membubarkan 18 lembaga pada Juli 2020 lalu. Lantas bagaimana praktik di Indonesia?

Peran Otoritas PDP yang begitu krusial, akan sangat terhambat jika diletakkan sebagai Lembaga Negara Penunjang, terlebih berada di bawah Kementerian. Tentunya, hal ini akan sangat mempengaruhi banyak hal, termasuk ‘dibubarkannya’ Otoritas PDP. Terlebih, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Lembaga Independen dan tidak pada Lembaga Negara Penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif di Indonesia adalah fungsi ajudikasi. Fungsi ajudikasi yang umumnya dimiliki oleh Otoritas PDP di berbagai negara untuk menjalankan investigatory powers-nya (untuk melakukan investigasi kebocoran data, misalnya), dan kemudian menjatuhkan sanksi dan ganti kerugian berdasarkan mekanisme ajudikasi, merupakan elemen fundamental dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. 

Di Indonesia sendiri, contoh Lembaga Independen yang menjalankan fungsi ajudikasi ini adalah Ombudsman RI, yang juga berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh baik badan publik, maupun BUMN, BUMD, serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Fungsi serupa, tidak dapat ditemukan dalam Lembaga Negara Penunjang yang berada di bawah kementerian maupun LPNK.  

Berangkat dari gambaran situasi ini, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) mendesak hal-hal berikut:

  1. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menyetujui pembentukan Otoritas PDP Independen, sebagai salah satu pilar utama yang akan memastikan penegakan hukum pelindungan data  pribadi yang efektif, dalam implementasinya nanti;
  2. DPR RI dan Pemerintah, guna memastikan pembentukan Otoritas PDP Independen, merumuskan setidaknya 5 aspek independensi Otoritas PDP dalam RUU PDP, yakni independensi kelembagaan, komisioner, fungsional, personnel dan anggaran;
  3. DPR RI dan Pemerintah, untuk melakukan akselerasi pembahasan dan pengesahan RUU PDP dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan membuka partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan RUU PDP. 

Jakarta, 01 Juli 2021

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP): ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan TIFA, Imparsial, HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telp: 087885476336, Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759, Shevierra Danmadiyah (Peneliti ELSAM), telp: 081236325338, Arif (Koordinator Divisi Representasi IPC) telp: 085877851635.