Pembangunan Bali Baru Perlu Perhatikan HAM

ELSAM, Jakarta – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM Kemenkumham) dan ELSAM meluncurkan hasil penelitian “Pemetaan Isu Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Empat Kawasan Bali Baru” di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Peluncuran hasil penelitian disusul dengan seminar Meletakkan Pembangunan Bali Baru dalam Keseimbangan Kepentingan Bisnis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Acara dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia, Vremita Desectia Amretasari, Direktur Kerja Sama HAM, Ditjen HAM Kemenkumham, Bambang Iriana Djajaatmadja, beserta perwakilan Kantor Wilayah Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur, perwakilan kementerian dan lembaga pusat dan daerah, akademisi, dan organisasi masyarkat sipil.

Dari organisasi masyarakat sipil hadir Koalisi Perempuan Indonesia, Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), ECPAT Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (DPP ASPPI).

Adapun narasumber yang hadir dalam seminar ini adalah Bambang Iriana Djajaatmadja;  Robi Ardi Widjaya (Peneliti Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI); Wendy Tarigan (Ketua Prodi Destinasi Pariwisata, Bina Nusantara University); Djohari Somad (Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia); dan Blandina Lintang Setianti (Peneliti ELSAM).

Urgensi Sektor Pariwisata

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien mengatakan dalam sambutannya, peluncuran studi pemetaan HAM di sektor pariwisata merupakan seri laporan Bisnis dan HAM hasil kerja sama Ditjen HAM Kemenkumham dengan ELSAM. Sebelumnya, kedua lembaga ini telah menerbitkan studi dasar (baseline study) pemetaan isu di sektor sawit.

Menurut Andi, Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar selain sektor pertambangan dan sawit. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, ia menegaskan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mencapai target kepariwisataan ini berpotensi melanggar HAM.

“Penelitian ini diharapkan menjadi studi dasar dan menjadi masukan bagi penyusunan RANHAM Tahun 2020-2024,” tambah Andi.

Hal tersebut dikuatkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Beberapa isu yang paling sering dilaporkan di sektor wisata menurutnya antara lain, pembatasan kebebasan orang untuk bertempat tinggal dan bergerak, pemeriksaan keamanan wisatawan yang tidak beralasan, kurangnya keamanan yang memadai untuk wisatawan saat berlibur, persaingan bisnis yang tidak adil antara entitas bisnis kecil lokal dan multi nasional.

Temuan Penelitian

Blandina Lintang Setianti, anggota tim peneliti, mengatakan, penelitian dilakukan di empat destinasi dari sepuluh kawasan strategis pariwisata nasional yang ditetapkan pemerintah. Keempat destinasi tersebut adalah kawasan Bromo-Semeru-Tengger, Tanjung Kalayang, Danau Toba dan Borobudur.

Penelitian itu sendiri menghasilkan beberapa temuan berikut:

Pertama, adanya tumpang tindih kebijakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, Penetapan beberapa pengelola di satu kawasan. Misalnya, dalam satu destinasi terdapat Badan Otorita Pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketiga, potensi tumpang tindih koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk pembagian pendapatan. Keempat, potensi pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan.

Dari beberapa temuan tersebut para peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut:

Pertama, pengkajian kembali kebijakan dalam pembangunan pariwisata untuk lebih menerapkan pendekatan berbasis HAM.

Kedua, para pemangku kebijakan membuat panduan dalam pembangunan kawasan pariwisata untuk menciptakan industri pariwisata yang berkeadilan dari rantai pasoknya, dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagaimana salah satu tujuan SDGs.

Keempat, menjamin hak-hak kelompok rentan, yaitu kelompok adat, perempuan, disabilitas dan anak dalam proses pembangunan pariwisata.

Kelima, menjamin kegiatan pariwisata tetap melindungi adat istiadat dan aktivitas religius masyarakat sekitar.

Menanggapi paparan Lintang, Wendy Tarigan merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan pendekatan ecotourism, “Di mana pemerintah tidak bergantung pada infrastruktur yang belum tentu juga selesai sesuai target, tapi dengan prinsip nature based.”

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memastikannya sebagai unsur penerima manfaat, serta memberikan edukasi.

Praktisi pariwisata Djohari Somad menegaskan bahwa dalam realitanya masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan di dalam pembangunan pariwisata.

“Saya pernah mendengar Kelompok Sadar Wisata, namun belakangan tidak terdengar lagi gaungnya, belakangan saya mengetahui jika kelompok tersebut membuat usaha sendiri yang terkadang aneh-aneh,” tegas Djohari.

Langkah Pemerintah

Robi Ardi Widjaya menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga akan ikut terus mendorong adanya pariwisata berkelanjutan. “Pemerintah telah membuat roadmap pariwisata yang sifatnya berkelanjutan, kita fokus pada roadmap karena hal ini merupakan pedoman,” tambah Robi.

Bambang Iriana menambahkan, saat ini Sekretariat Bersama yang di dalamnya ada Kemenkumham, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri dan lembaga negara lainnya, sudah menerima baseline study untuk tiga sektor yang merupakan prioritas yang berkaitan dengan bisnis dan HAM, yaitu sektor pertambangan, sektor perkebunan dan sektor pariwisata.

“Mudah-mudahan rekomendasi ini untuk diintegrasikan ke dalam RANHAM, walaupun tidak secara spesifik disebutkan bahwa hal tersebut adalah RAN Bisnis dan HAM,” kata Bambang.

Penulis: Achmad Fanani Rosyidi