Peluncuran dan Diskusi RANHAM Generasi Kelima

ELSAM, Jakarta—Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bekerja sama dengan ELSAM menyelenggarakan peluncuran dan diskusi Perpres No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, Kamis, 5 Agustus 2021.

Menyambut kegiatan yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) tersebut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, RANHAM terbaru dibentuk dengan memperhatikan hasil dan dampaknya pada masyarakat.

“Sehingga skema pemantauan dan evaluasi yang dibangun dalam Perpres N0. 53/2021 memang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Sistem penilaian RANHAM terbaru akan dilaksanakan pada dua aspek administrasi dan substansi pencapaian aksi,” kata Eddy.

Sesi diskusi diisi dengan paparan oleh dua narasumber yaitu Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM Hajerati dan Deputi Direktur ELSAM Andi Muttaqien. Diskusi dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam paparannya Hajerati menyebutkan bahwa pelaporan RANHAM dari pemerintah daerah terus menunjukkan kenaikan. Kendati demikian, peningkatan pelaporan RANHAM menurutnya masih terkonsentrasi di daerah sekitar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Merespons kritik tidak adanya program aksi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam RANHAM, Hajerati mengatakan bahwa penyelesaian itu bukan semata kewenangan eksekutif.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan agenda yang berada di bawah kewenangan legislatif bersama-sama dengan eksekutif. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa semata-mata diletakkan dalam kebijakan RANHAM yang dilaksanakan di bawah kewenangan eksekutif,” katanya.

Hajerati juga menambahkan, “Kami saat ini sedang berupaya menyusun mekanisme yang terintegrasi antara pelaporan RANHAM dengan pelaporan UPR (Universal Periodic Review) di PBB sehingga butuh penyelarasan dari daerah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil.”

Implementasi RANHAM periode sebelumnya dinilai banyak yang belum optimal. Andi Muttaqien mendorong agar penyelenggaraan RANHAM terbaru tidak hanya menyasar persoalan-persoalan yang belum diselesaikan dalam kebijakan RANHAM sebelumnya, tapi juga harus partisipatif.

“Pembentukan kelembagaan RANHAM di daerah harus partisipatif, inklusif, dan non diskriminatif, sehingga dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Miftah Fadhli