Peluang dan Tantangan Pengembangan KKR Aceh

ELSAM, Aceh Besar —Upaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap pelanggaran HAM di Aceh perlu dukungan banyak pihak. Selain pemerintah, dukungan masyarakat juga penting agar lembaga ini bisa bekerja secara efektif.

Demikian ditekankan oleh Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, dalam diskusi yang gelar ELSAM bersama KKR Aceh di Aceh Besar, Jumat (1/11/2019) lalu.

“Tanyalah sekarang pada anak-anak muda, mahasiswa Aceh. Mereka banyak lupa bahkan tidak tahu. Ada banyak yang sudah tidak mengenal Finlandia, Helsinki, dan perdamaian. Mahasiswa dan para pelajar banyak yang gagap ketika ditanya seputar perdamaian Aceh,” ujar Afridal.

KKR Aceh lanjut Afridal menghadapi situasi sosial seperti itu. Masyarakat dari generasi yang lahir pasca-kesepakatan damai banyak yang tidak tahu tentang konflik di Aceh. Sementara masyarakat yang mengalami sendiri masa-masa konflik banyak yang menyangkal dan melupakan kejadian tersebut.

Diskusi yang dirancang untuk menghimpun pandangan untuk memperkuat KKR Aceh itu mengundang sejumlah unsur dari pemerintah Aceh dan organisasi masyarakat sipil yang ada di sana. Di antara peserta diskusi yang hadir ada wakil sekretariat daerah, Bappeda, Badan Reintegrasi Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Balai Sura dan Kontras.

Uraian Afridal tentang situasi masyarakat Aceh diamini oleh Amrizal Prang dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. KKR Aceh menurut Amrizal menghadapi masyarakat yang kebanyakan tidak tahu tentang masa-masa kelam yang pernah terjadi di Aceh.

“Hari ini masyarakat Aceh secara umum sudah tidak paham lagi latar belakang perdamaian di Aceh,” kata Amrizal.

Sejak resmi dibentuk pada Oktober 2016 KKR Aceh telah melakukan berbagai tugas sebagaimana dimandatkan Qanun No 17/2013 tentang KKR Aceh. Dalam rentang tiga tahun tersebut KKR telah melakukan pengambilan pernyataan terhadap para korban, menggelar rapat dengar kesaksian, dan merekomendasikan pemulihan bagi korban yang memerlukan bantuan mendesak.

Namun, rekomendasi reparasi tersebut belum dijalankan oleh pemerintah Aceh. Akibatnya, korban yang memerlukan bantuan mendesak seperti bantuan untuk berobat terabaikan. Kenyataan ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat semakin apatis terhadap kerja yang dilakukan KKR Aceh.

Tidak tuntasnya kerja KKR Aceh terkait reparasi juga menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Qanun KKR Aceh, wewenang KKR Aceh terkait reparasi sebatas memberikan rekomendasi tentang siapa saja yang berhak menerima hak pemulihan. Sementara pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan reparasi itu sendiri adalah pemerintah (pusat dan daerah).

Persoalan tersebut terkait erat dengan tidak adanya regulasi yang mengatur bagaimana reparasi itu dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita juga perlu alokasi anggaran yang memadai. Bicara pengembangan, kesejahteraan, reparasi, itu muaranya kepada anggaran. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk anggaran ini agar tidak terkendala. Jadi bagaimana agar ke depan KKR memiliki kesekretariatan sendiri, anggaran sendiri, perlu penyempurnaan regulasi,” kata Syukri bin Yusuf, Kepala Sekretariat BRA.

Sueb