Pelatihan Bisnis dan HAM untuk Institusi HAM

Pelatihan Bisnis dan HAM untuk Institusi HAM:

Menguatkan Pengetahuan untuk Memperluas Mekanisme Pemulihan bagi Korban Terdampak Operasi Perusahaan

Prinsip-pinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) telah dirumuskan dan diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 Tahun 2011. Prinsip panduan bisnis dan HAM ini didasarkan pada tiga pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi (protect), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (respect) dan akses terhadap pemulihan (remedy).

Penanganan kasus-kasus pelanggaran yang berdimensi bisnis dan HAM ini sangat penting, bukan hanya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak namun juga memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak sehingga bisa kembali berdaya seperti keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, peran National Human Rights Institutions (NHRI) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menjadi sangat penting. 

Berbagai institusi negara terkait Hak Asasi Manusia ini seharusnya dapat saling melengkapi dalam memberikan layanan pemulihan kepada masyarakat terdampak akibat operasi perusahaan sesuai dengan mandat dan perannya. Memang harus diakui bahwa hingga saat ini pengetahuan dan pemahaman terkait konsep relasi Bisnis dan HAM belum merata di kalangan institusi-institusi negara terkait Hak Asasi Manusia ini, sehingga belum memberikan layanan yang maksimal dalam menginternalisasi Prinsip Ruggie serta relasinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana untuk menggelar pelatihan Bisnis dan HAM bagi staff institusi negara terkait HAM, khususnya dalam merumuskan strategi untuk mengefektifkan mekanisme pemulihan yang disediakan oleh masing-masing institusi tersebut. Pelatihan ini diupayakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas staff institusi negara terkait HAM agar dapat memberikan pelayanan bagi korban yang ingin mengakses pemulihan serta perlindungan hak asasi manusia. ELSAM bersama LPSK menamakan pelatihan ini sebagai Pelatihan CONNECT (Enhancing Knowledge of Business and Human Rights Between Institutions).

TUJUAN

Pelatihan CONNECT ini bertujuan agar:

  1. Peserta memiliki pemahaman mengenai konsep relasi bisnis dan Hak Asasi Manusia serta instrumen-instrumennya;
  2. Peserta memiliki pemahaman mengenai relasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Asasi Manusia
  3. Peserta memiliki pemahaman terkait mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban yang terdampak dari operasi korporasi;
  4. Peserta memiliki pemahaman terkait mandat institusi Hak Asasi Manusia lain dan dapat berkolaborasi dalam penanganan korban yang terdampak dari operasi korporasi untuk mengefektifkan mekanisme pemulihan;

KURIKULUM DAN METODE PELATIHAN

Selama pelatihan CONNECT ini peserta mendapatkan konten materi sebagai berikut:

  1. Konsep dan Instrumen Hak Asasi Manusia
  2. Konsep Relasi Bisnis dan HAM serta instrumen-instrumen Bisnis dan HAM
  3. Sustainable Development Goals (SDGs) dan relasinya dengan Bisnis dan HAM
  4. Mekanisme Pemulihan berbasis negara dan non-negara
  5. Keahlian dalam merancang strategi advokasi

Pelatihan CONNECT akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari. Pelatihan ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa berbasis partisipatif aktif peserta dengan komposisi materi (40%) serta diskusi dan simulasi (60%). Pelatihan CONNECT ini sangat mengedepankan perspektif gender dan perlindungan kelompok rentan lainnya.

PESERTA

Pelatihan CONNECT ini diperuntukkan bagi individu-individu yang bekerja di intitusi atau Lembaga negara yang bekerja menangani pelanggaran HAM. Peserta pelatihan CONNECT ini dibatasi maksimal 20 orang dengan mempertimbangkan gender.

KRITERIA PESERTA

  1. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun pada intitusi atau Lembaga negara yang bekerja menangani pelanggaran HAM.
  2. Memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh sesi pelatihan.
  3. Bersedia menerapkan hasil pelatihan di organisasi masing-masing.

ALUR KEGIATAN

  1. Pendaftaran : 1 – 7 Agustus 2019
  2. Pengumuman : 9 Agustus 2019
  3. Pelaksanaan Kegiatan : 13 – 16 Agustus 2019 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ari Yurino melalui email [email protected] dan Sdri. Sekar Banjaran Aji melalui email [email protected] atau hubungi Tiara di nomor +62 822-9881-2431