Siaran Pers ELSAM: Pelarangan Festival Belok Kiri dan Pengingkaran Kembali Komitmen Hak Asasi

Inisiatif untuk melakukan pelurusan dan membuka tabir peristiwa politik yang terjadi di masa lalu, yang digagas secara mandari oleh masyarakat, kembali direpresi. Aparat keamanan dengan tekanan dari kelompok intoleran, melarang penyelenggaraan Festival Belok Kiri, yang sedianya akan diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki pada akhir Februari 2016. Meski kepolisian beralasan pelarangan ini dilatarbelakangi belum adanya ijin penyelenggaraan yang dikantongi panitia, namun melihat fakta yang ada, nampak dengan jelas pelarangan ini tidak bisa dilepaskan dari desain besar pemberangusan terhadap berbagai inisiatif yang memiliki korelasi dengan Peristiwa 1965.

Pelarangan yang dialami dalam penyelenggaraan Festival Belok Kiri seperti melanjutkan peristiwa-peristiwa pelarangan yang terjadi sebelumnya. Dalam catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) misalnya, sepanjang tahun 2015 sedikitnya terdapat 20 kasus pelarangan terhadap kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan Peristiwa 1965. Dari 20 kasus tersebut, pelarangan diskusi paling banyak terjadi (7 kasus), diikuti dengan pembubaran paksa diskusi (6 kasus), penangkapan sewenang-wenang (6 kasus), serta intimidasi, pembredelan dan deportasi masing-masing sebanyak satu kasus.

Rentetan peristiwa pelarangan tersebut memperlihatkan masih kuatnya fragmentasi sosial di masyarakat, dan cenderung memanas tiap kali muncul inisiatif untuk memorialisasi peristiwa masa lalu, sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran. Belum adanya penyelesaian menyeluruh atas kasus tersebut, dengan menempatkan negara sebagai penanggungjawab utama, menyulitkan adanya re-integrasi sosial di masyarakat, termasuk untuk tidak lagi meneruskan rantai kekerasan di masa lalu. Akibatnya, berbagai upaya yang menunjukkan niat publik yang peduli pada kebenaran tentang masa lalu, termasuk sejarah kelam bangsanya, terus-menerus direpresi. Negara, terutama aparat keamanan seperti tidak berdaya menghadapi tekanan sebagian kelompok yang masih menggunakan kacamata situasi tahun 1965, untuk melihat kondisi hari ini, sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan politik maupun ekonominya.

  1. Merespon situasi tersebut, sekali lagi ELSAM mengingatkan kembali kepada pemerintah, khususnya Presiden, untuk:
    Menggunakan seluruh instrumen kenegaraan yang dimilikinya, guna memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga negara, yang memiliki inisiatif untuk memulai langkah-langkah penyelesaian peristiwa 1965 dengan berbagai caranya masing-masing. Beragam inisiatif tersebut akan menjadi modal sosial yang kuat bagi upaya-upaya yang semestinya secara resmi ditempuh negara untuk menyelesaikan peristiwa kelam di masa lalu;
  2. Segera merealisasikan komitmen hak asasinya, khususnya menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita visi misi pemerintahan, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019. Komitmen ini salah satunya adalah dengan pembentukan Komite Adhoc Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, yang salah satu mandatnya melakukan klarifikasi sejarah, selain serangkaian mandat lainnya.

Jakarta, 29 Februari 2016

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Peneliti/Deputi Direktur PSDHAM ELSAM), telepon: 081382083993.