Pelanggaran HAM Masa Lalu: Usulan Pelembagaan untuk Penyelesaian yang Berkeadilan

Pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara berkeadilan. Komitmen ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Nawacita, dan selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti amanat ini, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, termasuk Komnas HAM, untuk mendorong pembentukan sebuah Komite penyelesaian. Rencana pembentukan Komite ini telah menuai polemik di publik, terutama terkait dengan mandat, ruang lingkup dan siapa yang akan terlibat di dalamnya?

Melihat perkembangan tersebut, hal pertama yang musti diperhatikan dalam rencana penyelesaian ini, adalah keberadaannya tidak bisa mengenyampingkan begitu saja proses hukum yang telah dimulai Komnas HAM, terutama terhadap tujuh kasus dugaan pelanggaran berat HAM, yang prosesnya saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jangan sampai kemudian pembentukan Komite justru menjadi ajang cuci tangan bagi Kejaksaan Agung, untuk mengambangkan seluruh proses hukum yang sudah berjalan. Proses hukum tersebut merupakan mandat undang-undang (UU 39/1999 dan UU 26/2000), yang tidak dapat didiamkan begitu saja tanpa penuntasan.

Musti diingat kembali bahwa salah satu tujuan dari penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, adalah dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan hukum, sebagai mandat dari prinsip negara hukum (the rule of law), seperti ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, dalam setiap upaya pelembagaan kebijakan penyelesaian, haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip dan kerangka negara hukum, dengan menjadikan hukum sebagai pedoman. Bagian integral dari pengejawantahan prinsip ini adalah juga dengan memastikan proses yang terbuka, transparan, dan partisipatif dalam penyusunan usulan kebijakannya. Tidak menempatkan upaya pelembagaan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam ruang gelap, menjadi penanda penting telah adanya transformasi politik dari otoritarian ke demokrasi.

Dalam kesempatan ini, kami mendorong pembentukan Komite kepresidanan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Daripada berdebat kembali untuk membentuk UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain momentumnya yang sudah terlalu lama, membaca peta politik parlemen hari ini juga tidak terlalu menguntungkan untuk mendorong kembali pembentukan UU KKR. Pun tidak ada pula jaminan, undang-undang ini tidak akan lagi dibatalkan MK. Putusan MK terdahulu, dalam pengujian UU KKR, dapat menjadi basis legal sekaligus memberi legitimasi bagi pembentukan Komite ini. Dalam putusannya, MK menggarisbawahi arti penting penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang bisa dilakukan dengan pembentukan kebijakan hukum atau suatu kebijakan politik.

Pilihan kebijakan politik itulah yang kemudian diterjemahkan RPJMN dengan langkah pembentukan suatu komite bersifat ad hoc di bawah presiden, untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan dalam memenuhi hak korban. Pembentukan Komite ini diharapkan dapat memastikan adanya penuntasan kasus-kasus masa lalu, yang selama ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, meski langkah aksi dan pelembagaan kebijakan dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, namun secara prinsipil, keseluruhan tindakan tersebut terikat pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal, yakni pada kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM (the duty to remember), dengan pemenuhan terhadap hak untuk tahu (the right to know), sebagai landasan dalam pemberian pemulihan korban (the right to reparation), serta penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum, guna mencegah keberulangan, dan agenda reformasi kelembagaan.

Keharusan tunduk pada prinsip-prinsip di atas dalam pelembagaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dimaksudkan agar setiap korban pelanggaran HAM yang berat terpenuhi haknya untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya. Lebih jauh, berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia, pemulihan harus, sejauh mungkin, menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang rusak akibat dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindakan (restitutio in integrum). Secara umum, dalam praktik pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berhak untuk mendapatkan: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan kepuasan dan ketidakberulangan (satisfaction and guarantees of non-repetition).

Dengan acuan prinsip-prinsip yang demikian, dan berkaca dari seluruh rangkaian perjalanan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah dilakukan, satu hal penting yang dapat kita simpulkan ialah tiadanya jalan tunggal dalam penyelesaian, apalagi yang sifatnya pintas, cepat dan efisien. Selain itu, guna memberikan legitimasi yang kuat atas prosesnya, juga dibutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak aktor pemangku kepentingan. Sebelum menentukan langkah yang akan diambil, musti dipersiapkan terlebih dahulu gagasan konseptual dan peta jalan yang komprehensif, untuk secara gradual mengantarkan langkah-langkah penyelesaian, sebagai jalan membangun keadaban baru, tanpa meninggalkan kewajiban negara pada para korban.

Berangkat dari seluruh pertimbangan di atas, maka Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam persiapan penyelesaian, khususnya Komnas HAM, Jaksa Agung, dan Menkopolhukam, termasuk juga Presiden di dalamnya, untuk memerhatikan hal-hal berikut:

  1. Pelembagaan kebijakan dapat dilakukan dengan suatu ‘official remorse’ atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang ada. Pernyataan resmi ini juga menandai dan mendasari dibentuknya suatu kebijakan untuk membentuk suatu Komite yang diberi kewenangan untuk melakukan langkah tindak lanjut bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Hasil utama dari Komite ini adalah memberikan narasi resmi atas pengakuan adanya pelanggaran HAM di masa lalu dan merekomendasikan langkah-langkah untuk pemenuhan kewajiban kepada korban, terkait dengan pengakuan, pertanggungjawaban hukum, pemulihan korban dan keluarganya, pelembagaan kebijakan untuk pemulihan, dan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk merealisasi kewajiban pemulihan tersebut.
  2. Upaya memperkuat kepercayaan pada mekanisme pertanggungjawaban hukum dengan melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus yang memang secara teknis hukum dan pembuktian memungkinkan untuk di bawa ke pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Agung harus menyikapi tujuh kasus yang telah diserahkan oleh Komnas HAM. Sebagai langkah awal yang dapat dijajaki, adalah realisasi rekomendasi DPR guna membentuk Pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
  3. Langkah-langkah yang lebih bersifat jangka panjang, sebagai upaya melakukan integrasi sosial, dapat dilembagakan sebagai bagian dari realisasi rekomendasi Komite. Langkah ini bisa dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung inisiatif-inisiatif pencegahan keberulangan, baik dalam wujud memorialisasi di berbagai tempat dengan beragam bentuk, perubahan kurikulum pendidikan, dan upaya mendorong penelitian-penelitian yang relevan di perguruan tinggi.
  4. Selain ketiga hal di atas, penting pula bagi Presiden untuk secara khusus memberikan atensi bagi seluruh rencana dan agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini tengah berjalan. Setiap informasi yang berkaitan dengan agenda tersebut semestinya keseluruhannya berada di bawah kendali Presiden, untuk menunjukan adanya konsistensi serta kejelasan arah dan sikap dari pemerintah. Hal ini menjadi mendesak, terutama untuk meminimalisir kemungkinan memanasnya gesekan di tingkat akar rumput, yang bisa memicu terjadinya konflik horisontal.

Jakarta, 5 Juli 2015

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Narahubung:

Ifdhal Kasim : 087705510945 (Anggota Perkumpulan ELSAM)
I Gusti Agung Putri Astrid Kartika : 081283105242 (Anggota Perkumpulan ELSAM)
Wahyudi Djafar : 081382083993 (Peneliti ELSAM)