Pansus Papua DPD RI Perlu Serius Perhatikan Isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya

ELSAM, Jakarta—Panitia Khusus Papua DPD RI (Pansus Papua) didorong untuk memperhatikan degradasi lingkungan hidup yang terjadi di Papua. Kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai faktor yang dapat mengancam kehidupan warga Papua.

Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak Habibie hingga Jokowi belum dapat mengatasi masalah yang terjadi di Papua. Bahkan menurut Wahyu kebijakan pembangunan untuk Papua bersifat tambal sulam dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

“Data ELSAM menunjukkan terjadi marginalisasi masyarakat adat dan degradasi lingkungan hidup yang langsung mengancam hak hidup penduduk Papua. Masuknya perusahan Sawit di Kampung Muting misalnya yang menyebabkan kehidupan lingkungan masyarakat terganggu. Ditambah lagi dengan adanya minuman keras lokal seperti jenis sopi yang dijual bebas yang berpengaruh ke anak dan lingkungan sekitar. Padahal, jenis minuman bukan berasal dari Muting,” ujar Wahyu, saat menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Papua, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/01/2020).

Selain itu, Wahyu juga menyoroti permasalahan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kepunahan bahasa daerah yang terjadi di privinsi Papua dan Papua Barat.

“Kekhawatiran orang asli Papua akan hilangnya identitas melalui kepunahan bahasa, muncul dalam berbagai keksempatan selama ELSAM bekerja di isu Papua. Dari publikasi Fanny Henry Tondo dan dua antropolog Barat menyebutkan bahwa pada tahun 1991 saja terdapat 208 bahasa daerah di tanah Papua yang terancam kepunahan,” ujar Wahyu.

Wahyu juga menambahkan Pemerintah harus segera mengevaluasi peraturan daerah yang masih membahayakan kelestarian hutan dan perlindungan masyarakat adat Papua. Ia menyebutkan dua peraturan yakni Pergub Papua Nomor 64 tahun 2012 Tentang Standar Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Kayu pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua dan peraturan yang serupa di Papua Barat dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2014 .

Meskipun aturan tersebut merupakan pembaharuan dari aturan sebelumnya yang dianggap bermasalah, peraturan baru tersebut masih belum membawa perubahan. Nilai kompensasi yang dibebankan kepada perusahaan pemegang izin masih sangat rendah dibandingkan nilai kompensasi jika warga mengusahakan dan mengolah sendiri kayu-kayu tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan kehilangan sumber mata pencaharian dan terbatasnya akses masyarakat memanfaatkan hasil hutan.

“Ini merupakan ancaman serius bagi masa depan masyarakat adat dan hutan Papua” tegas Wahyu.

Sementara Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma, mengatakan akan terus menggali permasalahan di Tanah Papua seperti hak ekonomi sosial, dan budaya. Pansus Papua menurutnya juga memperhatikan isu-isu strategis lain seperti Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami memandang penting isu-isu strategis di Papua. Walaupun Pansus ini hanya mempunyai waktu yang singkat yaitu enam bulan saja, namun mudah-mudahan kita bisa menggali permasalahan-permasalahan di Papua,” kata Filep.

Filep mengatakan, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat dimaksudkan sebagai respons pemerintah pusat atas permasalahan di Papua. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.

“Seiring dengan pelaksanaanya, Otsus belum berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Adriana Elisabeth menekankan Pentingnya grand design dalam membangun Papua yang meliputi akar masalah, indikator, dan rencana aksi yang terjadi di Papua.

“Khususnya persoalan sumber daya alam dan ekonomi di Papua yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah utama. Pemerintah juga perlu melakukan (pembangunan) secara simultan dan sinergis berbasis tujuh wilayah adat, SDM, infrastruktur, dan ekonomi lokal,” paparnya.

RDPU Pansus Papua tersebut menghasilkan 10 kesimpulan yang akan menjadi landasan kerja DPD RI terkait isu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pansus ini sendiri dibentuk pada tanggal 4 November 2019 hasil dari Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI dengan mandat untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Pansus bekerja sampai dengan bulan April 2020.

Pansus diketuai oleh senator Papu Filep Wamafma. Smentara Abdullah Puteh (Senator Aceh), Otopianus P Tebai (Senator Papua), dan Lily Amelia Salurapa (Senator Sulawesi Selatan) duduk sebagai wakil. Adapun anggota pansus terdiri dari Sanusi Rahaningmas (Senator Papua Barat), Hj Eni Sumarni (Senator Jawa Barat), Yorris Raweyai (Senator Papua), Muhammad Ghazali (Senator Riau), Dja’far Alkatiri (Senator Sulawesi Utara), dan Mamberab Yoshepus Rumakie (Senator Papua Barat).

RDPU Pansus Papua siang itu dimaksudkan mendapatkan informasi komprehensif terkait pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua dari organisasi masyarakat sipil. Selain perwakilan ELSAM dan JDP, hadir Leonard Imbiri dari Sekretaris Dewan Adat Papua, Angela Flassy dari Tabloid Jubi dan Pastor John Jonga, Rohaniawan Papua.

Penulis: Achmad Fanani Rosyidi